1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Upaya Kedua Proses Larangan Partai NPD

Parlemen negara bagian Jerman Bundesrat mengajukan larangan bagi partai ekstrim kanan NPD, parlemen Jerman Bundestag masih mengkajinya. Pemerintah Jerman tidak melarang.

Bundesrat, parlemen 16 negara bagian diJerman sejak Desember memutuskan pengajuan larangan partai NPD kepada Mahkamah Konstitusi Jerman. 10 tahun setelah upaya permohonan pertama gagal, dilakukan upaya kedua. Meski demikian Bundesrat mengharap, parlemen Jerman Bundestag dan pemerintah Jerman juga akan mengajukan permohonan serupa.

Secara resmi pemerintah Jerman akan mengumumkan putusannya Rabu (20/3), tapi partai liberal demokrat FDP sudah mendahuluinya. Ketua partai FDP Philipp Rösler atas nama lima menteri kabinet menentang proses larangan Partai NDP. Alasan penolakannya, "orang tidak dapat melarang kebodohan." NPD harus diperangi melalui pendidikan, penjelasan dan upaya-upaya politis. "Kami memandang larangan atau usulan larangan sebagai langkah yang salah," ditekankan Rösler yang menjabat menteri ekonomi dan wakil kanselir dalam kabinet. Meski Kanselir Merkel tidak pernah memberikan pernyataan tentang itu, ia tampaknya ragu.

DIHK Chancen für den Mittelstand in Russland

Philipp Rösler

Kumpulkan Bukti

Pendukung upaya kedua permohonan larangan NPD merujuk pada sumber materi yakni fakta yang dikumpulkan badan dinas rahasia dari pemerintah dan negara-negara bagian di Jerman 2012.

Menurut keterangan resmi, materi itu bersumber dari data NPD yang terbuka bagi publik. 2003 permohonan larangan NPD yang diajukan pemerintah, parlemen dan parlemen negara bagian Jerman dihentikan, karena sebagian bukti yang diajukan berasal dari mematai-matai jajaran pimpinan NPD. Dalam pandangan hakim mahkamah konstitusi, tidak tertutup kemungkinan bahwa agen dinas rahasia mendapat perintah dari negara.

Pendapat pemerintah di Berlin masih belum diputuskan, kata Kanselir Merkel setelah putusan Bundesrat Desember 2012. Di satu sisi ada pengumpulan fakta "yang amat mengesankan" di sisi lain "beberapa risiko hukum," menjadi pertimbangan Merkel. Yang disepakati adalah selain masalah larangan partai, ekstremisme kanan secara keseluruhan harus ditanggulangi. "Itu adalah tugas bersama untuk seluruh masyarakat," ditekankan Merkel.

Die Aktenordner zum NPD-Verbotsantrag der Bundesregierung stehen am 31.1.2001 in Berlin in der Bundespressekonferenz. Der Bundesrat will 14.12.2012 den geplanten neuen Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD auf den Weg bringen. 2003 war ein erster Anlauf vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Bildfunk+++

Akte berisi permohonan larangan Partai NPD

Rekan separtai Merkel dan PM negara bagian Thüringen Christine Lieberknecht mengharap isyarat lainnya. "Bagi kami yang terutama penting, memberikan sinyal jelas menentang ekstrim kanan," Apakah selain Bundesrat, parlemen Jerman Bundestag akan menyusul dengan permohonan larangan sendiri, masih belum diketahui. Pakar di Bundestag masih mengkajinya.

Berlin/ Thueringens Ministerpraesidentin Christine Lieberknecht (CDU, M.) spricht am Donnerstag (06.12.12) im Bundesrat in Berlin bei der Ministerpraesidentenkonferenz. Die Ministerpraesidenten der Laender wollen am Donnerstag das neue NPD-Verbotsverfahren offiziell auf den Weg bringen. Grundlage ist eine einhellige Empfehlung der Innenminister und -senatoren der Laender, nach dem gescheiterten Anlauf von 2003 erneut das Bundesverfassungsgericht anzurufen, um die rechtsextreme Partei verbieten zu lassen. Es wird damit gerechnet, dass die Regierungschefs auf ihrem Berliner Treffen der Vorgabe ihrer Fachminister folgen. (zu dapd-Text) Foto: Maja Hitij/dapd

Konferensi PM negara bagian Jerman untuk larangan partai NPD

Dugaan Aksi Pembunuhan NSU

Pandangan Mahkamah Konstitusi Jerman amat menentukan. Banyak pakar politik diantaranya Gero Neugebauer dari Freie Universität Berlin yang skeptis. NPD harus dibuktikan, "melakukan aktivitas antidemokrasi dalam kata-kata dan tindakan." Anti demokrasi adalah aktivitas memusuhi hukum, termasuk kekerasan. Tapi apakah NPD terbukti melontarkan retorika yang memusuhi konstitusi, diragukan.

Pakar masih berdebat apakah proses terhadap organisasi "Nationalsozialistische Untergrund" NSU akan sukses membuktikan hubungan antara NPD dengan kelompok teror ekstrim kanan itu. Tuduhan rangkaian pembunuhan anti orang asing oleh NSU akhir 2011 menjadi pemicu seruan upaya kedua kalinya untuk melarang partai NPD.

Laporan Pilihan