1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Tribunal PBB Keluarkan Surat Penangkapan Tersangka Pembunuh Hariri

30 Juni 2011

Enam tahun setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Libanon Rafik Hariri, tribunal PBB kini menyerahkan dokumen tuntuan dan empat surat perintah penangkapan ke kejaksaan agung di Beirut.

https://p.dw.com/p/11n21
Monumen Rafik Hariri di BeirutFoto: AP

Muncul dugaan, tersangka adalah 4 anggota Hizbullah yang duduk di pemerintahan. Kelompok Hizbullah yang memegang kekuasaan militer dan politik terkuat di Libanon menolak keputusan tribunal khusus PBB yang mengurus Libanon. Mereka menyebutnya sebagai konspirasi dunia barat yang pro Israel. Sementara itu, putra Hariri dan penerus gerakan politiknya, Saad Hariri menyebutnya sebagai momen bersejarah bagi Libanon dan mendesak pemerintahan Najib Mikati yang didominasi anggota Hizbullah dan sekutunya untuk bekerja sama dengan tribunal khusus itu. Fares Soueid, salah seorang pimpinan partai koalisi "14 Maret" yang dipimpin Hariri dan didukung negara-negara barat menegaskan : "Tribunal ini berarti sangat besar. Di belahan dunia ini pembunuhan dilakukan tanpa ada konsekuensinya. Keadilan adalah hal yang baru disini. Dan kami juga ingin mewujudkannya di Libanon."

Rafik Hariri tewas Februari 2005 lalu saat kendaraan yang ditumpanginya diledakkan. Itu terjadi hanya beberapa bulan setelah Rafik Hariri meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri Libanon. Selain Hariri, 22 orang lainnya turut tewas dalam serangan tersebut. Pada awalnya, Suriah yang dituduh berada di balik insiden itu. Meskipun untuk tuduhan itu tidak ada bukti yang bisa ditemukan, protes massa memaksa Suriah menarik pasukannya dari Libanon, setelah selama hampir 30 tahun berada di negara tetangganya itu.

Setelah itu kelompok Hizbullah yang menjadi tersangka. Kelompok ini didukung oleh Suriah dan Iran, serta dijunjung warga Libanon yang Syiah karena banyak memberikan bantuan sosial. Sementara negara barat mengkategorikan Hizbullah sebagai organisasi teror. Kelompok Hizbullah tidak pernah mengakui keberadaan tribunal PBB. Bulan Januari lalu, pemerintah koalisi yang dipimpin putra Hariri, Saad Hariri, dibubarkan karena ia dianggap terlalu berpihak pada dunia barat. Ali Hamdam dari gerakan Amal yang dikaitkan dengan Hizbullah mengintepretasikannya sebagai berikut : "Ini bukan berarti, warga Libanon tidak ingin tahu siapa yang bersalah dalam kematian Hariri. Mereka hanya hilang kepercayaan akan proses penyidikan, sejak media internasional memberitakan tuduhan yang sepihak."

Sekarang Hizbullah dan sekutunya menuntut sikap jelas dari pemerintahan di Beirut. Namun, Hilal Kashan dari Universitas Beirut tidak khawatir bahwa perpecahan dengan gerakan Hariri karena tuntutan tersebut bisa menyebabkan perang saudara baru. "Ini bukan keinginan Hizbullah, jika anggotanya menjadi tersangka. Hizbullah punya rencana tersendiri. Situasi seperti perang saudara hanya akan menghambatnya."

Tidak lama setelah menerima surat perintah penangkapan, kepala pemerintah Libanon Najib Mikati mengeluarkan pernyataan. Teknokrat Sunni yang moderat dan dengan bantuan Hizbullah yang Syiah mencapai posisinya sekarang ini menyuarakan apa yang telah diduga sebelumnya, "Sesuai dengan situasi yang serius ini kita harus tetap tenang dan bersikap rasional. Apa yang terbaik bagi kita? Warga Libanon seharusnya tidak memberikan kesempatan bagi musuh negara ini." Dengan kata lain, pemerintah Libanon tidak akan mendukung tribunal khusus di Belanda dalam penangkapan empat orang yang diduga bertanggungjawab atas pembunuhan Hariri.

Ulrich Leidholdt / Vidi Legowo-Zipperer

Editor : Marjory Linardy