PBB Kutuk Rezim Assad
17 Februari 2012
Keputusan ini merupakan sinyal jelas. Lebih dari dua pertiga anggota PBB mendesak rezim Presiden Suriah Bashar al Assad untuk sesegera mungkin mengakhiri kekerasan dan mengambil langkah progresif menuju demokratisasi Suriah.
137 dari 166 negara mendukung resolusi tersebut, 12 negara tidak setuju, dan 17 abstain. Wakil pemimpin Majelis Sidang Umum PBB, Gerry Quindon, mengumumkan hasil pemungutan suara itu bahwa PBB menyampaikan suara kuat kecaman terhadap Suriah, untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya tanggal 19 Desember mengutuk rezim Assad atas pelanggaran HAM berat dan sistematis.
Konsep dari Mesir
Mesir menyampaikan konsep resolusi tersebut, yang dirumuskan oleh Katar dan Arab Saudi. Naskah itu menegaskan kembali kutukan atas penindasan terhadap gerakan protes menentang Assad dan mendesak agar pemimpin di Damaskus menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil. Kemudian 72 negara yang disebut sebagai „co-sponsor“, termasuk Jerman, menuntaskan resolusi tidak mengikat tersebut.
Sinyal Kuat
Duta besar Jerman untuk PBB, Petter Wittig menyambut konsep itu, yang disebutnya sebagai bukti bahwa masyarakat internasional tidak membiarkan rakyat Suriah, "Hal ini merupakan sinyal kuat pada masyarakat internasional, terutama kepada pemerintah Suriah, bahwa mereka kini harus menghentikan kekerasan dan ini merupakan sinyal yang kuat dukungan pada Liga Arab. Dan pesan ini kini disampaikan dari New York.“
Meskipun resolusi Majelis Umum PBB hanya bersifat simbolik dan tidak dapat memaksakan sanksi, sebelum pemungutan suara, Rusia dan Cina mencoba untuk memperlunak naskah dengan serangkaian amandemen. Duta besar Rusia untuk PBB Witali Tschurkin mengritik bahwa naskah tersebut hanya terfokus pada kekerasan yang dilakukan oleh rezim pemerintah, dengan mengabaikan kekerasan pemberontak. Oleh karenanya, Rusia tidak setuju, demikian pula Cina. Di Dewan Keamanan PBB, kedua negara itu sudah dua kali memblokade resolusi terhadap Suriah.
Menanti Langkah DK PBB
Secara tidak langsung, dubes Jerman Wittig menyerukan agar kedua negara itu memberi dukungan bagi resolusi serupa di tinglat DK PBB, "Di DK PBB kita juga mesti menentukan sikap, yang memungkinkan tindakan dalam menangani semakin memburuknya kondisi kemanusiaan di Suriah.“
Di samping Rusia dan Cina, terdapat beberapa negara lainnya yang menentang resolusi, yakni Iran, Korea Utara, Zimbabwe, Belarusia. Delegasi pemerintahan di Damaskus mengatakan Majelis Umum PBB tidak memiliki yuridiksi. Namun Suriah gagal mencoba memblokade pemungutan suara atas resolusi tak mengikat tersebut.
Thomas Schmidt/Purwaningsih
Editor: Koesoemawiria