1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Panglima TNI: Isu PKI Bisa Jadi Upaya Adu Domba

Panglima TNI menilai dibangkitkannya isu komunisme saat ini sebagai upaya provokasi dan adu domba. Ia menuding, kebangkitan tersebut bertujuan agar rakyat Indonesia pecah dan saling bunuh seperti di masa lalu.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo meminta warga agar tidak terprovokasi isu komunisme atau PKI yang belakangan kembali merebak. Jenderal TNI bintang empat ini seperti dikutip detik.com mengatakan: "bisa jadi itu adu domba".

Dia mengatakan, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Jangan sampai rakyat Indonesia terpecah dan saling bunuh seperti jaman G 30 S PKI. "itu tidak ada gunanya sekarang ini", tegas panglima TNI.

Belakangan isu PKI dan komunisme kembali ramai dibicarakan, seiring dengan adanya wacana untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi terkait peristiwa genosida 1965-1966 saat gerakan penumpasan PKI.

Razia dan penyitaan

Serta merta polisi dan TNI terjun langsung melakukan razia, merampas dan memusnahkan barang-barang yang menempelkan logo palu arit lambang komunisme. Juga aparat melakukan penyitaan buku-buku yang dituding berisi paham komunisme atau Marxisme dari toko-toko buku.

Sejumlah acara diskusi ilmiah atau pemutaran film terkait isu tragedi 1965 juga dihentikan oleh polisi, dengan mengerahkan ormas-ormas tertentu dan mengatasnamakan keberatan warga. Banyak warga menilai aksi ini berlebihan dan tidak perlu. Para aktivis demokrasi memprotes langkah ini karena telah membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Para netizen yang peduli isu ini, juga langsung membuat "meme" bertemakan lambang palu arit.

Menanggapi aksi TNI ikut melakukan razia, Gatot mengatakan, pihaknya hanya membantu polisi dan semua kasus akan diserahkan kepada polisi. Panglima TNI ini juga menegaskan, komunisme tetap dilarang di Indonesia, sesuai TAP MPR nomor 25 tahun 1966 dan UU nomor 27 tahun 1999.

Pemakaian atribut atau apapun yang berbau PKI tetap dilarang. TNI menangkap pelakunya dan kasus pelanggaran hukum terkait hal itu kemudian akan diserahkan dan ditangani kepolisian. Di lain pihak, berbagai kalangan masyarakat yang menganggap tindakan pemberangusan dan penangkapan itu berlebihan, juga terus menyuarakan protes.

as/ap(dari berbagai sumber)

Laporan Pilihan