1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Jelajah Jerman

'Muslim di Jerman Punya Hak dan Kewajiban'

Untuk pertama kalinya di Jerman, sebuah komunitas Muslim mendapat status 'perusahaan di bawah hukum publik.' Ketuanya, Abdullah Uwe Wagishauser, menilai status ini mencakup hak dan juga kewajiban.

Kementerian Budaya negara bagian Hessen memberi status 'perusahaan publik' bagi Jemaah Muslim Ahmaddiyah (AMJ) di Frankfurt. Pemberian status bagi sebuah komunitas Muslim semacam ini menjadi yang pertama di Jerman.

Secara legal, status baru ini menyetarakan AMJ dengan gereja Kristen dan komunitas Yahudi di Jerman. Status perusahaan publik memberi hak tertentu bagi komunitas, termasuk hak membuat undang-undang bagi organisasi dan menaikkan pajak bagi anggota.

Abdullah Uwe Wagishauser menjabat ketua AMJ sejak 1984. Aktif di Jerman sejak tahun 50-an, AMJ memiliki 39 masjid dan lebih dari 35.000 anggota di sekitar 225 komunitas. Mereka dianggap sebagai gerakan reformis bagi Muslim moderat.

Wagishauser menilai status baru membawa kewajiban baru

Wagishauser menilai status baru membawa kewajiban baru

DW: Apa yang komunitas Anda perjuangkan?

Abdullah Uwe Wagishauser: Kami mewakili Islam, Islam yang damai, Islam yang selaras dengan hukum negara yang menjadi tempat kami bermukim dan juga Islam pada 1.400 tahun lalu.

AMJ mendapat status perusahaan publik karena sejumlah sekolah dasar di Hessen akan menawarkan pendidikan agama Islam untuk pertama kalinya saat tahun ajaran baru mulai nanti. Pemerintah negara bagian perlu partner untuk proyek ini. Apa ada protes atau oposisi di tengah proses pemberian status?

Pengakuan ini murni tindakan administratif. Di bawah hukum Jerman, publik tidak diminta untuk memberi opini. Prosesnya cukup cepat. Kami tidak pernah mengalami kesulitan dengan pegawai pemerintah negara bagian Hessen dan Kementerian Budaya. Komunikasi lancar.

Apa saja hak-hak baru AMJ?

Status ini berarti kami dapat mendirikan yayasan dan melegalisasi Institut Imam kami serta mengubahnya menjadi institut negara. Saat ini hanya sebuah akademi. Kami dapat membangun pemakaman Muslim. Kami bisa mendapat kursi dalam dewan penasehat penyiaran publik, meski saya pikir mereka tidak akan menawarkannya kepada kami kecuali diminta. Kami bisa meminta jam siar bagi siaran agama di stasiun-stasiun publik. Saat penyusunan skema perencanaan kotamadya, kami dapat menyampaikan kekhawatiran, yang menjadi penting di Hessen saat pembangunan masjid. Itu sejumlah haknya. Kami masih harus mencari tahu apa lagi; ini adalah area yang tidak memiliki yurisdiksi menyeluruh.

Itu hak-haknya - bagaimana dengan kewajiban?

Tentu ada kewajiban untuk berperilaku layaknya bagian dari pemerintah. Status lama kami adalah sebuah asosiasi, kami dulu setara dengan klub atletik dan budaya. Sekarang kami setingkat dengan komunitas Kristen dan Yahudi. Ini memberi kami kewajiban seperti kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan, sebagai contoh merawat warga Muslim lanjut usia, perawatan di rumah sakit, dan kegiatan rohani di penjara atau Bundeswehr.

Peluang seperti apa yang Anda harapkan di masa depan berkat status baru ini?

Salah satu impian kami adalah status ini dapat memberi arah baru bagi diskusi apakah Islam mempunyai tempat di Jerman atau tidak: ini tentu menjadi isu dan akan terus berkembang, apakah kaum Muslim nantinya dianggap sebagai bagian tetap dari masyarakat dengan segala hak dan kewajiban yang diberikan dan harus dipenuhi. Harusnya sudah menjadi sesuatu yang normal bahwa umat Muslim turut membentuk masyarakat, dan membentuknya dengan cara yang positif.

Laporan Pilihan