1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Jerman Sepakati Kemitraan Strategis dengan Vietnam

Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menandatangani pernyataan kesepakatan strategis dalam bidang ekonomi, budaya dan pendidikan di Hanoi, hari Selasa (11/10).

German Chancellor Angela Merkel, left, and Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung pose with documents signed an agreement at the government guesthouse in Hanoi, Vietnam, Tuesday, Oct. 11, 2011. Merkel was in Hanoi as part of a two-day visit to boost trade ties with the communist country. (Foto:Na Son Nguyen/AP/dapd)

Kanselöir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Vietnama Nguyen Tan Dung di Hanoi

Pada awal lawatannya di Vietnam, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengeluarkan yang disebut "Deklarasi Hanoi" berisikan kemitraan strategis dan sebuah rencana sejumlah kebijakan. Namun, tidak hanya hubungan dagang saja yang ditekankan dalam kunjungan Merkel itu, mengingat banyak warga Vietnam pernah didatangkan sebagai pekerja kontrak ke Jerman Timur, dan karena saat ini banyak warga keturunan Vietnam yang tinggal di Jerman.

Kepada Tan Dung, Merkel mengutarakan: "Kedua negeri ini memiliki hubungan yang khusus karena ratusan ribu warga Vietnam pernah tinggal di Jerman dan berbicara bahasa Jerman. Sekarang sekitar 4.000 orang-orang muda Vietnam kuliah di Jerman. Kami ingin memperluas jembatan yang menghubungkan kedua negeri ini dan melihatnya sebagai peluang budaya bagi kerja sama untuk kedua negara."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlaesst am Dienstag (11.10.11) in Hanoi der Hauptstadt von Vietnam nach dem Mittagessen mit dem Premierminister der Sozialen Republik Vietnam, Nguyen Tan Dzung (r. neben Merkel) das Gaestehaus der Regierung von Vietnam. Merkel bereist noch bis Donnerstag (13.10.11) Vietnam und die Mongolei. (zu dapd-Text) Foto: Oliver Lang/dapd

Merkel dan Nguyen Tan Dung di Hanoi

Dukung Vietnam di Uni Eropa

Vietnam ingin agar Jerman mendukung kepentingan negara Asia Tenggara itu di Uni Eropa untuk mendapatkan status pasar ekonomi. Status ini akan menjamin akses ke pasar negara-negara UE. Dalam kunjungan pertamanya ke Vietnam itu, Merkel didampingi delegasi ekonomi. Ia mengatakan bahwa permintaan Vietnam dikaitkan dengan pertanyaan, apakah negeri itu memenuhi kriteria yang dituntut.

Baik Dung maupun Merkel menegaskan bahwa hubungan perdagangan dapat diperluas dengan berarti. Jerman memang merupakan mitra dagang terbesar Vietnam di UE, namun volume impor Vietnam hanya berjumlah dua persen. Vietnam yang hendak memperluas sektor industrinya, termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan tahun ini diperkirakan 6, 4 persen.

Saat mengunjungi sebuah pabrik perusahaan Jerman yang bergerak dalam sektor kesehatan medis gigi B. Braun di Hanoi, Merkel menegaskan, Jerman akan membantu Vietnam agar menjadi negara industri selambatnya tahun 2020.

01.04.2011 projekt zukunft hanoi

Hanoi

Perluasan kerja sama dalam sektor pendidikan

Sedangkan dalam sektor pendidikan dibicarakan bahwa pelajaran bahasa Jerman di sekolah-sekolah Vietnam akan ditingkatkan, demikian diungkapkan Tan Dung. Kedua pihak juga akan membantu pembangunan sekolah Jerman-Vietnam di Ho Chi Minh-City, dan memperluas kerja sama dalam sektor pendidikan akademis. Kanselir Merkel: "Kami terutama akan mendukung anda dalam isu pendidikan. Universitas Vietnam-Jerman merupakan suatu contoh yang baik. Kami akan membangun sebuah pusat pendidikan dalam kerangka kerja sama pembangunan. Dan kami sangat berminat untuk mengaktifkan kembali sekolah Jerman-Vietnam di Ho-Chi-Minh-City."

Kesepakatan kemitraan strategis dengan Vietnam merupakan salah satu upaya pemerintah Jerman, selain hubungan dengan Cina, untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara penting Asia. Dengan jumlah penduduk sekitar 90 juta, Vietnam bagi Jerman merupakan negara ambang industri di deretan setelah negara-negara BRIC, yaitu Brasil, Rusia, India dan Cina. Kedua negara berjanji untuk saling mendukung dalam berbagai pencalonan di organisasi internasional, misalnya di PBB.

Christa Saloh/dapd/rtrd

Editor: Marjory Linardy

Laporan Pilihan