1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Internasional Kritik Rencana Pembangunan di Yerusalem Timur

Pemerintah Israel mengumumkan pembangunan 1.100 perumahan baru bagi warga Israel di Yerusalem Timur. Keputusan ini mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Israel dianggap mewujudkan rintangan baru.

default

Konstruksi pembangunan di Yerusalem Timur

Ketua Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan kepada Parlemen Eropa, aktivitas pembangunan mengancam proses solusi dua negara dan bertentangan dengan komitmen Israel untuk melanjutkan perundingan. Juru bicara Gedung Putih Jay Carney juga menyatakan pemerintahan Barack Obama sangat kecewa dengan fakta baru ini.   

Hambat Upaya Perundingan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton secara diplomatis menambahkan, ini adalah sikap kontraproduktif dari Israel. "Selama perundingan langsung tidak dilakukan tidak akan ada yang berubah. Jika ada perundingan yang menentukan perbatasan tidak akan muncul lagi pertanyaan tentang siapa boleh membangun di mana."

Ketua juru runding Palestina Saeb Erekat menganggap persetujuan pembangunan baru sebagai 'tamparan' bagi semua usaha internasional untuk melindungi prospek perdamaian di wilayah tersebut yang semakin menghilang. Kuartet Timur Tengah telah memohon kedua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi yang provokatif yang bisa menyulitkan perundingan.

Pekan lalu, Kuartet Timur Tengah juga mengeluarkan batas waktu baru untuk memulai perundingan kembali. Palestina menuntut Israel untuk menghentikan pembangunan perumahan sebelum perundingan dimulai.

Saeb Erekat mengartikan sikap Israel sebagai penolakan atas permohonan Kuartet Timur Tengah. "Israel telah mengatakan 1.100 kali 'tidak' terhadap perundingan perdamaian dan terhadap solusi dua negara."

Pertikaian seputar Yerusalem

Pemerintah kota di Yerusalem memberi kesempatan kepada warga setempat untuk memberikan masukan mereka tentang pembangunan tersebut dalam kurun waktu 60 hari. Baru setelah itu, bagian perencanaan akan membahas kembali rencananya.

Yair Gabbay, anggota komite di Kementrian Dalam Negeri mengatakan, langkah tersebut adalah usaha melindungi wilayah dari kepemilikan pihak asing. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan kepada harian Jerusalem Post, Palestina memanfaatkan perdebatan pembangunan perumahan sebagai dalih untuk menghindari perundingan langsung.

Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina terhenti sejak akhir September tahun 2010, setelah moratorium Israel tentang pembangunan perumahan di Tepi Barat berakhir, dan Israel menolak untuk memperbaharui moratorium tersebut. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibukota yang 'abadi' dan tidak melihat konstruksi di wilayah timur sebagai kegiatan perumahan. Namun, Palestina percaya Yerusalem seharusnya menjadi ibukota dari negaranya kelak dan menentang perluasan kendali Israel di wilayah tersebut.

afp/dpa/Vidi Legowo-Zipperer

Editor: Hendra Pasuhuk

Laporan Pilihan