Deklarasi Kunming demi Keragaman Hayati

Di penghujung KTT Konservasi PBB di Kunming, Cina, Kamis (13/10), hampir semua delegasi negara anggota mendukung komitmen perlindungan keragaman hayati dan spesies di Bumi. Deklarasi ini membuka jalan bagi terjalinnya kesepakatan konservasi yang lebih mengikat tahun depan.

Pemerintah di Beijing bersamaan dengan itu, menjanjikan dana bantuan senilai USD 232.47 juta atau setara dengan Rp. 3,2 triliun. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu negara-negara miskin mencapai targetnya.

Pertemuan di selatan Cina itu digelar di tengah gelombang kepunahan massal spesies paling cepat di Bumi sejak 10 juta tahun terakhir. Ilmuwan mendesak perlindungan keragaman hayati yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup di Bumi. 

PBB sudah pernah menerbitkan deklarasi keragaman hayati di kota Aichi, Jepang, pada 2010 silam,. Di dalamnya, negara-negara dunia menyepakati sejumlah target untuk tahun 2020 – namun tidak satu butirpun terpenuhi hingga saat ini.

Adapun di Kunming, Menteri Lingkungan Hidup Cina, Huang Runqi, menilai deklarasi teranyar mengirimkan pesan yang kuat kepada masyarakat internasional, meski mengakui perjanjian itu adalah "bukan sebuah instrumen hukum yang mengikat.”

Hak asasi manusia dalam konservasi 

Dokumen deklarasi memuat seruan untuk mengambil langkah "mendesak dan terintegrasi” demi melindungi keragaman hayati di penjuru Bumi. Deklarasi Kunming itu, menekankan pemulihan ekonomi pascapandemi harus sesuai dengan semangat konservasi dan perlindungan iklim.

Salah satu komitmen utama adalah menghilangkan subsidi atau bantuan negara terhadap sektor yang berkontribusi bagi kerusakan lingkungan. 

Langkah ini akan dikoordinasikan secara langsung antara kementerian terkait, ”demi memobilisasi sumber dana tambahan dan mengarahkan aliran uang untuk mendukung konservasi dan penggunaan berkelanjutan keragaman hayati.”

Deklarasi Kunming juga menjanjikan dekarbonisasi rantai suplai industri dan mengakui perlindungan keragaman hayati sebagai sebuah "layanan” ekonomi. Deklarasi itu mengajak pemerintahan untuk lebih melibatkan masyarakat adat dan kaum perempuan dalam upaya konservasi.

Dalam butir lain, negara-negara dunia juga berkomitmen "mempromosikan kewajiban terhadap hak asasi manusia dalam mengambil kebijakan untuk melindungi keragaman hayati.”

Deklarasi Kunming secara resmi akan diajukan pada Sidang Umum PBB pada 2022 mendatang.    

Seret di pendanaan

Kelompok lingkungan menyikapi komitmen global yang dipimpin Cina ini secara hati-hati. Meski menyambut, mereka meragukan pengalaman Beijing dalam menggalang upaya konservasi, dan kecewa terhadap minimnya dana sumbangan yang dijanjikan.

"Saya berharap setidaknya bantuan USD 1 miliar dari sebuah bangsa sebesar dan sekuat Cina, negara yang jelas menghargai keragaman hayati di wilayah teritorialnya dan siap bertindak untuk melindunginya,” kata Charles Barber, penasehat senior di World Resources Institute, sebuah wadah pemikir Amerika Serikat.

Tapi menurut Barber, "jika uang itu adalah kontribusi awal, mungkin bisa ditambah lagi tahun depan ketika COP15 dilanjutkan. Komitmen ini bisa menjadi awal yang baik,” imbuhnya.

Mei silam PBB melaporkan, anggaran global untuk melindungi dan memulihkan lingkungan harus ditingkatkan tiga kali lipat dalam dekade ini, menjadi USD 350 miliar pada 2030 dan USD 536 miliar pada 2050.

"Agar bisa efektif, dana bantuan keragaman hayati harus menyumbangkan sekitar USD 80 miliar atau lebih dari Rp. 1.000 triliun  buat membantu masyarakat adat melindungi alamnya sendiri", kata Brian O'Donnell, Direktur Campaign for Nature di AS.

Meski demikian, Li Shuo, Direktur Asia Timur Greenpeace, meyakini Deklarasi Kunming bisa mendorong negara-negara berkembang "mengalihkan" anggaran belanja untuk tujuan konservasi, ketimbang membiayai subsidi bahan bakar misalnya.

"Tapi masih harus dilihat, apakah Beijing akan mampu menggalang proses multilateral yang sensitif."

rzn/as (ap,rtrafp)