Yunani Secara Politis Tetap Goyah
PM Alexis Tsipras dari partai kiri populis berjanji membawa kembali Yunani sebagai negara bermartabat dan demokrasi. Dengan janji itu Tsipras meraih kekuasaan dalam pemilu bulan Januari silam. Dan dengan hasil referendum ia juga berusaha memberi tekanan kepada para pemberi utang internasional. Tapi dari semua itu hasilnya nihil!
Pada akhirnya terlalu banyak yang menentang Yunani. Visi besar Alexis Tsipras berubah menjadi bencana nasional. Dalam pertemuan puncak terakhir zona Euro yang berlangsung 17 jam, Tsipras dipaksa harus putar haluan. Ia harus menelan pilihan, selamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Yakni keberadaan Yunani dalam zona Euro. Tapi dengan persyaratan lebih ketat.
Setelah keputusan itu, PM Yunani dipaksa melakukan tugas utamanya sebagai politisi puncak yang dipilih rakyat, yaitu: memerintah! Menimbang masih tutupnya bank-bank di Yunani, kini janji menjaga martabat rakyat tidak lagi mencukupi. Menimbang ambruknya ekonomi, hanya bersuara keras di luar negeri tidak ada artinya.
Kini terbukti, memerintah adalah tugas berat. Paling tidak ada dua menteri dalam kabinetnya yang menolak tegas kesepakatan dengan mitra Euro. Sedikitnya 40 anggota parlemen dari partai Syriza menyatakan akan menolak rancangan pemerintah dalam voting di parlemen Rabu (15/7). Mitra koalisi partai ultra kanan memang menyatakan akan mendukung. Tapi meminta hak khusus, untuk juga menolak rincian tindakan reformasi.
Tsipras menyadari sangat terlambat, apa yang ia pertaruhkan. Yakni ambruknya Yunani. Baru sekarang ia berusaha untuk meredam pemberontakan di dalam partainya sendiri. Menteri radikal akan ditendang dari kabinet. Artinya dalam waktu dekat akan dilakukan reshuffle kabinet.
Namun, PM Yunani itu kelihatannya belum menyadari realita, bahwa ia belum melakukan apapun terkait kesepakatan tindakan yang dipersyaratakan. Sebab, dengan dimulainya penerapan syarat itu, dimulai pula kerja yang sesungguhnya. Untuk itu, Tsipras tidak perlu lagi para politisi pragmatis dan pakar ideologi dari partainya yang kini terpecah.
Tsipras juga tidak perlu lagi filosofi berwawasan mundur ke belakang dari Syriza, yang mengusung ide bahwa negara berfungsi sebagai penunjang sistem jaminan sosial, yang tidak eksis di Yunani. Ia juga tidak perlu lagi mengecam orang kaya sambil sekaligus melindunginya, sekaligus menutupi kebobrokan di dalam lembaga adminstrasi negara. Semua itu tidak sesuai dengan status Yunani yang modern, mampu bersaing dan anggota zona Euro.
Kesimpulannya. Apapun hasil voting di parlemen, situasi politik di Yunani tetap goyah. Sebuah kenyataan buruk bagi sebuah awal baru, yang harus dan layak diterima oleh seluruh rakyat Yunani.