Yenny Wahid: ″Masyarakat Indonesia Suka Media Sosial, Tapi Belum Terbentuk Kultur Berpikir Kritis″ | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 26.06.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wawancara Eksklusif

Yenny Wahid: "Masyarakat Indonesia Suka Media Sosial, Tapi Belum Terbentuk Kultur Berpikir Kritis"

Indonesia, seperti banyak negara lain, saat ini menghadapi tantangan munculnya intoleransi yang mengancam pluralisme dan perdamaian, kata Yenny Wahid dalam wawancara eksklusif dengan Deutsche Welle.

Yenny Wahid, Ketua Wahid Foundation, sebelumnya dikenal sebagai Wahid Institute, hari Minggu (23/06) berada di Jerman dan berbicara dengan masyarakat Indonesia. Yenny juga bertemu beberapa organisasi Jerman dalam rangka mendalami kerjasama perdamaian. Selain memenuhi undangan KBRI Berlin untuk dan berbicara tentang kebhinnekaan, tantangan demokrasi dan tantangan pluralisme di Indonesia, Yenny juga menghadiri Pertemuan Diaspora Indonesia di Berlin yang diselenggarakan para relawan pendukung Capres 01 pada pemilu lalu dan dihadiri peserta dari lebih 20 negara Eropa. Berikut petikan wawancara Yenny Wahid dengan Hendra Pasuhuk, editor DW Indonesia (foto artikel).

DW: Berbicara soal tantangan-tantangan Indonesia, seberapa besar tantangan soal demokrasi, puralisme dan toleransi yang saat ini dihadapi masyarakat Indonesia?

Yenny Wahid: Sekarang kita memang sedang menghadapi era globalisasi, dengan arus informasi yang begitu deras dan teknologi komunikasi yang berkembang pesat. Ini tentu membawa dampak-dampak positif bagi kemajuan kemanusiaan, tetapi di sisi lain ada juga eksis negatifnya. Misalnya persoalan hoaks, persoalan fake news yang kita hadapi bersama. Teknologi informasi ternyata bisa memicu terbentuknya masyarakat yang tersegmentasi. Karena algoritma platform media sosial itu misalnya menyebabkan masyarakat menjadi terbelah.

- … dan penyedia platform ini adalah perusahaan-perusahaan komersial..

Perusahaan komersial yang menggunakan artificial intelligent, atau kecerdasan buatan, untuk membuat profiling dari penggunanya, sehingga kemudian akan diketahui keinginan dan kecenderungan pengguna, jadi bisa disalurkan informasi yang sesuai dengan dengan minatnya.

Nah, profiling ini, selain digunakan untuk kepentingan komersial, misalnya iklan, juga bisa digunakan untuk kepentingan politis oleh pengguna lainnya. Pendukung A bisa menggunakan jalur ini untuk menyebarkan  informasi yang misalnya menjelek-jelekkan pendukung B. Pendukung B juga bisa menyebarkan informasi yang menjelek-jelekkan pendukung A.

Ini fenomena global yang juga terjadi di Indonesia. Apalagi Indonesia adalah masyarakat pengguna media sosial yang sangat besar. Untuk Facebook, pengguna keempat terbesar di duniam untuk Twitter, Indonesia pengguna kedua terbesar. Jadi masyarakat Indonesia sangat suka dengan media sosial. Tapi di sisi lain, belum terbentuk kultur berpikir kritis. Sehingga sangat mudah sekali menelan hoaks dan fake news.

Apalagi dengan adanya pemilu kemarin ini, yang membuat masyarakat makin terpecah, ada jurang yang besar di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita hadapi saat ini di Indonesia. Jadi pluralisme semakin terancam, karena dalam pemilu kemarin ada narasi yang cenderung membuat orang saling membenci, berdasarkan identitas politik. Ada polarisasi yang sangat tajam. Ini yang mengancam pluralisme, kalau dibiarkan saja. Itulah ancamannya.

-… dan kalau dibiarkan saja bisa mengakibatkan perpecahan yang diiringi aksi-aksi kekerasan..?

Bisa meruncing seperti itu.. Tetapi, saya sendiri cukup optimis bahwa masyarakat Indonesia cukup dewasa, sekalipun ada politisasi yang sangat keras, ada arus fake news yang begitu pesat, tapi jaringan sosial kita sebenarnya cukup kuat.

Ada suasana yang tetap bisa kita bangun untuk terus melakukan dialog di antara masyarakat. Jadi di Indonesia perbedaan-perbedaan itu masih bisa diselesaikan, misalnya dengan intervensi dari pihak keluarga, dari pihak yang dituakan di masyarakat, society elders. Ini yang menurut saya secara sistematis harus kita kuatkan lagi. Institusi-institusi maupun mekanisme-mekanisme informal untuk penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat, baik formal leaders maupun informal leaders perlu ikut turun tangan. Ini adalah suatu tradisi yang biasa terjadi di Indonesia.

Itu sebabnya saya cukup optimis, bahwa sekalipun kita di Indonesia menghadapi tantangan-tantangan besar ini, tapi kita punya obatnya.

Apakah optimisme ini juga datang dari pengalaman-pengalaman yang Anda kumpulkan selama memimpin Wahid Foundation yang bergerak di bidang pembangunan sosial?

Jadi di Wahid Foundation, yang dulunya bernama Wahid Institute, kami sekarang punya kegiatan, ini sebenarnya merupakan sebuah pilot project, yang bertujuana membangun dan mengembangkan kohesi sosial di tengah masyarakat. Nama proyeknya: Peace Village Initiative, prakarsa desa perdamaian.

Jadi kami mulai di tingkat paling bawah, pada komunitas desa. Dengan cara membangun basis ekonomi sekaligus memberi pelatihan tentang toleransi dan perdamaian. Kami membantu masyarakat memperoleh akses permodalan, kemudian melakukan training enterpreneurship, bagaimana menjadi mandiri dari segi ekonomi, dll.

Yenny Wahid in Berlin (KBRI)

Yenny Wahid dalam acara bincang kebangsaan dengan warga Indonesia di KBRI Berlin, dimoderatori Dubes Arif Havas Oegroseno, 23 Juni 2019

Kami juga secara aktif juga memberikan pelatihan tentang penyelesaian konflik, memberi pelatihan bagaimana membuat sebuah "early warning system" dalam upaya pencegahan konflik, jadi bagaimana caranya membangun dan menguatkan toleransi dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

Nah, ini yang kita lakukan, dan ternyata hasilnya luar biasa. Sekarang ada 30 desa yang tergabung dalam program ini. Dan kami melihat bahwa ternyata hasilnya sangat efektif. Terutama untuk masyarakat Indonesia yang plural

- Mengapa efektif untuk masyarakat yang plural..?

Masyarakat yang kami sasar adalah masyarakat bawah, yang tingkat ekonominya sangat rendah. Bahkan untuk membuka usaha saja mereka tidak punya cukup harta yang bisa jadi modal, tidak punya collaterals, jadi tidak bisa pinjam uang ke bank. Jadi kami membuat sistem, yaitu social collaterals, jadi mereka membentuk grup, dan kelompok ini bersama-sama yang mengajukan permohonan kredit ke bank. Mereka saling menjamin satu sama lain. Tapi syaratnya, grup itu harus heterogen. Jadi tidak bisa, satu grup itu hanya terdiri dari warga Muslim. Jadi mereka terpaksa harus mencari tetangganya yang non Muslim untuk membentuk grup penjamin.

Nah, pemikiran di belakangnya adalah bahwa kami ingin membaurkan masyarakat. Jadi memfasilitasi mereka untuk saling berdialog. Di situlah, dalam berdialog, mereka akan mendapat titik-titik persamaan. Mereka akan menyadari.. "Kita sebenarnya sama kok.. aspirasi kita sama.. kita sama-sama ingin agar keluarga kita cukup secara ekonomi.. ingin bisa mengirim anak-anak bersekolah.. ingin agar kebuituhan-kebutuhan dasar kita terpenuhi.. Ooh, ternyata.. Ibu itu yang pergi ke gereja, keinginannya sama dengan saya yang pergi ke mesjid.." Nah, itulah yang ingin kami capai.

Jadi sebenarnya di tingkat masyarakat bawah, di komunitas pedesaan, ada ruang-ruang dialog. Sedangkan pada tingkat elit politik kadang-kadang kita merasa ada pertarungan begitu sengit, sehingga seakan-akan tidak bisa dipersatukan lagi, karena adu kepentingan yang sangat keras...

Karena di sana, pada tingkat desa, ada kepentingan yang bertemu. Kepentingannya adalah ingin makmur bersama-sama. Mereka bersama-sama ingin hidup lebih sejahtera, disitu kepentingannya bertemu. Di tingkat elite, kepentingannya sulit bertemu, karena sama-sama egonya besar, sama-sama ingin berkuasa.. Jadi di situ bedanya.

Yenny Wahid in Berlin (DW/H. Pasuhuk)

Yenny Wahid berbicara di Pertemuan Diaspora Indonesia di Gloria Event Center, Berlin, 23 Juni 2019. Acara ini dihadiri diaspora Indonesia dari lebih 20 negara Eropa.

Sebetulnya, pada setiap tingkatan, kalau mereka memang ingin mencari kepentingan bersama, bisa dicapai titik temu. Tapi kalau di tingkat elit, yang mementingkan kepentingan sendiri, mereka cenderung menerapkan  prinsip "Winner Takes All", pihak yang menang meraup semua keuntungan. Sementara pada komunitas tingkat bawah, ada konsensus untuk sejahtera bersama. Jadi sekarang kuncinya adalah, bagaimana membangun resiliensi, ketahanan di tingkat masyarakat untuk mempertahankan kerukunan.

Yang lebih sulit dicapai di tingkat elit..?

Sebenarnya pada tingkat elit pun, ketika ada kepentingan bersama, mereka akan melakukan pertemuan dan berbicara satu sama lain. Masalah yang sering terjadi justru adalah, ketika elit-elit menyulut retorika dan narasi kebencian, masyarakat bawah sering terseret. Kemudian ketika elite-nya sudah saling bertemu dan menyelesaikan masalah di antara mereka, pendukung mereka di tingkat bawah masih tetap dalam suasana saling membenci, belum ketemu. Itu sebabnya, yang harus kita bangun adalah resiliensi, ketahanan, pada tingkat komunitas. Agar ketika elite mereka menari-nari sesuai gendang yang ditabuhnya dalam pertarungan politik, masyarakat bawah tidak perlu ikut dan hanyut dalam tarian itu.

Tadi Anda berbicara tentang media sosial dan derasnya hoaks dan fake news. Bagaimana menurut Anda peran media mainstream seperti media cetak dan elektronik di Indonesia, ketika makin banyak orang beralih ke media sosial untuk berkomunikasi, dan media sosial pun menjadi sumber informasi mereka?

Perannya makin kecil. Sekalipun peran televisi masih besar, karena masyarakat Indonesia memang masyarakat yang menonton televisi. Tapi masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang membaca koran. Bagaimanapun, media cetak seperti koran dan majalah itu dibaca oleh kalangan intelektual, influencer dan policy makers, para pembuat kebijakan. Jadi sekalipun peran media cetak pada masyarakat umum makin kecil, perannya tetap penting dan menentukan. (hp/ap)

Laporan Pilihan