Wajib Pemakaian Burqa dan Jilbab Dicabut Akibat Medsos | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 18.09.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

hak perempuan

Wajib Pemakaian Burqa dan Jilbab Dicabut Akibat Medsos

Ingar bingar di Medsos paksa pemerintah provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan batalkan keputusan wajib kenakan burqa dan jilbab bagi siswa perempuan di sekolah. Namun keputusan itu lagi-lagi memicu kontroversi.

Perubahan keputusan diambil, satu hari setelah langkah tersebut memicu protes keras di media sosial. Pejabat dinas pendidikan di Peshawar, ibukota Khyber Pakhtunkhwa dan Haripur, kota lain di provinsi yang konservatif itu sebelumnya memerintahkan sekolah-sekolah untuk memastikan murid perempuan menutupi tubuh mereka dengan burqa atau jilbab.

Menteri Pendidikan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Ziaullah Bangash mengatakan, keputusan itu diambil untuk melindungi anak perempuan dari pelecehan seksual dan memastikan mereka terlihat sopan. "Kami ingin anak perempuan merasa aman dan orang tua merasa tentram." Demikian kata Bangash seperti dilansir kantor berita Jerman dpa.

Dikritik lewat medsos

Sontak, arahan terkait keputusan itu memicu reaksi masyarakat. Para pengguna media sosial dan aktivis mengecam langkah tersebut sebagai satu lagi pembatasan terhadap hak-hak perempuan di Pakistan.

"Jadi beban atas perilaku tidak etis diletakkan pada siswi dan bukan orang-orang mesum yang melecehkan anak perempuan, terlepas dari pakaian apa yang mereka kenakan," demikian pengguna media sosial, Naila Inaya dalam cuitannya di twitter.

Senada dengan Naila, pembawa acara Amber Rahim Shamsi berkomentar bahwa perintah ini sama saja dengan meletakkan beban pelecehan pada para korban. "Seolah-olah perempuan yang mengenakan jilbab dan abaya tidak dilecehkan,” sindir Amber di Twitter.

Serangan di media sosial itu langsung ditanggapi oleh jawatan pendidikan."Dengan demikian perintah ini ditarik," demikian  keputusan baru yang dikeluarkan hari Selasa(17/09) sebagaimana dikutip dari AFP.

Namun aktivis hak-hak perempuan terkemuka Pakistan, Tahira Abdullah memperingatkan bahwa upaya itu "tidak meningkatkan citra Pakistan". Menurutnya: "Sementara bagian dunia lainnya bergerak maju di bidang pendidikan, perlindungan, dan perkembangan anak, Pakistan jelas bergerak mundur," katanya kepada AFP.

Picu kontroversi

Namun sejumlah warga di wilayah itu membela langkah  pemerintah tersebut.  Seorang anggota parlemen provinsi bernama Siraj-ud-din Khan memperingatkan, partai radikal Jamaat-e-Islami akan memprotes dan "memaksa pemerintah untuk menegakkan aturan ini di seluruh provinsi".

Penjaga toko lokal Jameel Ahmad dan guru Ameen Sadiq juga melampiaskan kemarahan mereka pada keputusan pemerintah yang menarik perintah tersebut, dengan mengatakan bahwa di bawah Islam dan tradisi suku Pashtun yang dominan di barat laut, perempuan harus dilindungi dengan baik.

Namun Amna Haleem, seorang mahasiswa geologi di Universitas Peshawar, menertawakan klaim tersebut, dan mendesak pentingnya hak-hak seorang perempuan untuk memilih apakah akan menutup dirinya atau tidak. "Negara seharusnya tidak ikut campur dalam masalah-masalah seperti itu dan biarkan mereka leluasa memutuskan sesuai hak kaum perempuan," tandasnya.

ap/vlz (afp/dawn/dpa/twitter)

Laporan Pilihan