1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Uni Eropa Tuntut Reformasi dari Pakistan

15 Oktober 2010

Pakistan diminta untuk lebih melibatkan kaum kaya dalam program pembangunan kembali, di antaranya dengan reformasi sistem perpajakan. Meski, Uni Eropa juga menawarkan bantuan jangka panjang bagi Pakistan.

https://p.dw.com/p/PfR7
Menlu Kanada Lawrence Cannon, Menlu Jerman Guido Westerwelle Menlu Pakistan Makhdoom Shah Mehmood Qureshi, dan Menlu Australia Kevin Rudd (dari kanan ke kiri) di Brussel, Jumat (15/10).
Menlu Kanada Lawrence Cannon, Menlu Jerman Guido Westerwelle Menlu Pakistan Makhdoom Shah Mehmood Qureshi, dan Menlu Australia Kevin Rudd (dari kanan ke kiri) di Brussel, Jumat (15/10).Foto: AP

Hingga saat ini jutaan warga Pakistan masih menderita akibat dampak bencana banjir yang melanda negara itu beberapa waktu lalu. Masyarakat internasional juga mengkhawatirkan, kelompok ekstremis Islam memanfaatkan situasi darurat warga untuk kepentingan mereka sendiri.

Sebab itu bantuan luar negeri sebaiknya mencapai banyak sasaran, seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle. Dalam konferensi internasional di Brüssel, ia mendesak agar pemerintah Pakistan segera mengambil langkah dalam perbaikan kualitas hidup rakyat.

Pakistan Diminta untuk Mereformasi Sistem Perpajakan

Anak-anak di pemukiman darurat korban banjir di Pakistan.
Anak-anak di pemukiman darurat korban banjir di Pakistan.Foto: DW

"Pertemuan mitra Pakistan ini merupakan isyarat nyata solidaritas dan juga isyarat yang memberi semangat pada Pakistan untuk reformasi. Artinya, kami berkonsentrasi pada reformasi demokrasi, reformasi kepemimpinan pemerintahan, dan juga dalam tema penting memperkecil jurang antara kaum miskin dan kaya di Pakistan," kata Westerwelle.

Westerwelle menambahkan, bantuan uang dari luar negeri tidak akan cukup tanpa sumbangan dari warga Pakistan sendiri.

Butir terakhir yang disebutkan Westerwelle sehari sebelumnya sudah ditekankan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Brussel. Clinton mendesak pemerintah Pakistan untuk lebih konkret dalam menentukan sistem perpajakan. Ia menuntut agar kelompok kaya di negeri itu lebih dilibatkan dalam program pembangunan kembali.

"Tidak dapat diterima jika kaum kaya di Pakistan tidak membantu sesamanya, sementara para pembayar pajak Eropa, Amerika Serikat dan negara donor lainnya melakukannya dan mengambil porsi itu," ujar Clinton.

Apakah Senjata Atom Penting untuk Pakistan?

Dalam kesempatan yang sama Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi harus mendengar beberapa pertanyaan kritis ketika bertemu dengan komisi urusan luar negeri di parlemen Eropa. Di antaranya adalah mengenai peranan senjata atom dan bagaimana itu bisa disesuaikan dengan visi Presiden AS Barack Obama mengenai dunia tanpa senjata nuklir. Qureshi kemudian menuding India tanpa menyebut nama negara itu.

Katanya, "Ya, kami memang negara adidaya atom. Ini merupakan sikap mempertahankan diri secara alami sebagai reaksi dari tindakan negara di wilayah, yang lebih dulu melakukannya. Karena kami mengenal kekuatannya dan ketimpangannya dengan kami, maka kami harus mengimbanginya."

Qureshi mengatakan, senjata atom Pakistan dijaga sangat ketat dan Pakistan juga bekerja sama dengan negara yang dimaksud.

Uni Eropa Menjamin Bantuan Jangka Panjang

Pertanyaan yang belum dijawab adalah permintaan pemerintah Pakistan agar Uni Eropa membuka pasarnya untuk produk Pakistan, untuk membiayai program pembangunan kembali melalui perdagangan. Sebagian diplomat di Brüssel menilai, pembebasan bea masuk untuk produk Pakistan akan menambah pemasukan sebesar 320 juta Euro. Namun permintaan tersebut mendapat hambatan.

Italia misalnya, khawatir akan persaingan dalam industri tekstil. Pemerintah di Roma juga tidak ingin Uni Eropa memperlakukan Pakistan lebih baik dari negara lain di kawasan, misalnya India. Pada akhirnya yang berhak menyetujui pengurangan nilai bea masuk adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sejak bulan Juli Komisi Eropa telah menjanjikan dana bantuan cepat senilai 150 juta Euro kepada Pakistan. Lebih dari 170 juta Euro mengucur dari kantong negara-negara anggota. Uni Eropa sendiri melalui Utusan Luar Negeri Catherine Ashton telah menawarkan bantuan jangka panjang. Mengenai bantuan kongkret lainnya baru akan dibahas pada pertemuan negara-negara donor di Islamabad yang akan digelar pada tanggal 14 dan 15 November mendatang.

Christoph Hasselbach/EPD/Luky Setyarini

Editor: Rizki Nugraha