Uni Eropa Hentikan Penjualan Mobil BBM Mulai 2035

Para menteri lingkungan dari 27 negara anggota Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan untuk serangkaian tindakan demi meredam krisis iklim, setelah perundingan alot selama 16 jam sampai Rabu dini hari (29/6).di Luksemburg.

Para menteri lingkungan menyetujui rancangan undang-undang iklim yang sebelumnya diusulkan Komisi Eropa, setelah mencapai kompromi untuk menghapus penjualan mobil berbahan bakar fosil pada tahun 2035 dengan beberapa kekecualian.

"Dewan (Eropa) juga setuju untuk memperkenalkan target pengurangan emisi CO2 100% pada tahun 2035 untuk mobil dan van baru," kata para menteri lingkungan dalam sebuah pernyataan.

Perjanjian tersebut secara efektif tidak mengizinkan lagi ada mobil baru dengan mesin konvensional berbahan bakar fosil yang akan dijual di Uni Eropa mulai tahun 2035, dengan beberapa pengecualian. Tapi mobil-mobil yang ada masih tetap diizinkan beroperasi.

Jerman menuntut penyesuaian

Kompromi ini masih harus dinegosiasikan lagi dengan Parlemen Eropa. Pasalnya parlemen tadinya ingin larangan sepenuhnya atas penjualan kendaraan berbahan bakar fosil tanpa pengecualian mulai 2035. Karena tuntutan Jerman, para menteri akhirnya memutuskan beberapa pengecualian.

Uni Eropa menargetkan kawasan "netral iklim" pada tahun 2050. Karena itu berbagai langkah untuk mengurangi emisi CO2 harus diterapkan sesegera mungkin. Para menteri iklim dan lingkungan yang berkumpul di Luksemburg menyetujui lima undang-undang yang diusulkan tahun lalu oleh Komisi Eropa.

"Krisis iklim dan konsekuensinya sangat jelas, sehingga kebijakan ini tidak dapat dihindari," kata kepala kebijakan iklim Uni Eropa, Frans Timmermans.

Kesepakatan para menteri Uni Eropa muncul setelah pemerintah koalisi Jerman mendukung kebijakan penghentian penjualan mobil berbahan bakar fosil, tetapi dengan beberapa pengecualian, yaitu mobil-mobil berbahan bakar fosil yang "netral CO2" masih diizinkan. Terutama partai FDP yang saat ini menjadi anggota koalisi pemerintahan Jerman, menolak pelarangan secara menyeluruh.

"Ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kita harus mencapai target iklim. Ini juga memberikan keamanan perencanaan yang dibutuhkan oleh industri otomotif," kata Menteri Lingkungan Jerman Stefi Lemke dari Partai Hijau.

Dana Sosial Iklim untuk warga berpenghasilan rendah

Aspek lain dari perjanjian tersebut adalah pembentukan Dana Sosial Iklim senilai 59 miliar euro untuk menunjang warga berpenghasilan rendah dari peningkatan biaya energi yang disebabkan oleh kebijakan reduksi emisi karbon.

Semua negara anggota Uni Eropa bisa mengajukan proposal kepada Komisi Eropa untuk mendapat bantuan dari Dana Sosial Iklim, misalnya untuk tunjangan sosial atau subsidi untuk pembuatan rumah hemat energi dan transportasi nol emisi.

"Transisi ke energi terbarukan (dalam jangka panjang) akan menurunkan biaya energi, tetapi banyak orang akan membutuhkan dukungan untuk mencapainya," kata Frans Timmermans.

Lituania, Latvia, dan Polandia tadinya menuntut dana yang lebih besar sementara Finlandia, Denmark, dan Belanda telah menyerukan agar dana itu diperkecil.

hp/as (rts, afp, dpa)