Otoritas Kesehatan Uni Eropa Izinkan Vaksin Moderna | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 07.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wabah Corona

Otoritas Kesehatan Uni Eropa Izinkan Vaksin Moderna

Komisi Eropa mengizinkan penggunaan vaksin Covid-19 buatan Moderna dari AS, usai dinyatakan lolos dalam uji cepat lembaga pengawas obat-obatan Eropa. Ini vaksin kedua yang diizinkan digunakan di 27 negara anggota UE.

Lembaga pengawas obat-obatan Eropa (EMA) memberikan rekomendasi setelah rapat Rabu (6/1) untuk mengizinkan penggunaan vaksin SARS-Cov-2 buatan perusahaan Moderna dari AS di wilayah Uni Eropa. Beberapa jam kemudian rekomendasi itu disahkan Komisi Uni Eropa, yang merupakan langkah formalitas.

 

EMA menguji keampuhan dan keamanan vaksin Moderna dalam sebuah proses cepat, setelah mendapat tekanan dari negara-negara anggota Uni Eropa. Dengan pengesahan izin dari Komisi Uni Eropa, vaksin moderna menjadi yang kedua setelah vaksin BioNTech/pfizer yang mendapat otorisasi resmi untuk digunakan di semua 27 negara anggota Uni Eropa guna melawan pandemi Covid-19.

"Dengan vaksin Moderna yang kedua diizinkan di Uni Eropa, kita akan mendapat tambahan 160 juta dosis. Dan lebih banyak lagi vaksin akan datang", kata presiden komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen dalam sebuah pernyataan.

Pimpinan dan kepala negara anggota Uni Eropa mendapat gelombang kecamanan dari warga, karena kelambatan mereka dalam program vaksinasi massal, dibanding misalnya dengan negara kecil Israel yang sudah memvaksin lebih satu juta warganya. Sejauh ini AS, Kanada dan Israel sudah mengizinan vaksin Moderna.

Vaksin BioNTech-Pfizer menjadi satu-satunya yang mendapat izin penggunaan di Uni Eropa, hingga pengumuman izin Moderna itu. Vaksin BioNTech-Pfizermendapat izin dalam proses cepat EMA pada 21 Desember 2020. Tapi masalah rantai pemasokan dan kapasitas produksi yang rendah, menghambat dimulainya program vaksinasi massal di Uni Eropa.

Vaksin Moderna lebih mudah ditangani

Vaksin dari perusahaan AS Moderna yang bernama mRNA-1273, adalah vaksin yang dikembangkan berbasis kode genetika RNA persis seperti prinsip vaksin BioNTech-Pfizer. Efektivitasnya dalam uji klinis mencapai 95% dalam mencegah penyakit.

Juga tidak ada masalah keamanan serius saat fase uji klinis. Toleransi peserta uji klinis pada vaksin sangat bagus, walau ada reaksi khas vaksinasinamun gejalanya tidak lama dan ringan. Sekitar 10% peserta uji klinis menyatakan rasa lesu, namun tidak parah.

Keunggulan lain dari vaksin Moderna adalah lebih mudah daam transportasinya, karena tidak memerlukan temperatur sedingin hingga minus 70° Celsius seperti vaksin BioNTech-Pfizer. Vaksin Moderna hanya perl pendinginan hingga minus 30°C yang juga memudahkan penyimpanannya, karena standar lemari obat di rumah sakit suhunya sekitar itu.

"Vaksin ini memberikan kita alat berikutnya untuk melewati masa darurat pandemi saat ini", kata Emer Cooke, direktur eksekutif EMA.

Pimpinan Uni Eropa menyambut baik

Kanselir Austria Sebastian Kurz menyebut izin penggunaan vaksin Moderna sebagai "langkah penting berikutnya dalam memerangi pandemi"

"Dengan itu, kita memiliki lebih banyak persediaan vaksin di Uni Eropa untuk memerangi pandemi"

Tweet: 1346796540246024192

Menteri kesehatan Jerman, Jens Spahn mengatakan, Jerman akan mendapat pasokan sekitar 50 juta dosis vaksin Moderna pada tahun 2021, termasuk 2 juta dosis pada kuartal pertama tahun ini. "Namun kelangkaan vaksin masih akan dihadapi hingga kuartal pertama", papar Spahn. Pemerintah Jerman dikritik karena lambatnya pengadaan vaksin Covid-19.

Spahn mengatalkan kepada para reporter di Berlin, dirinya mengharapkan vaksin Moderna sudah mulai dipasok ke negara-negara Uni Eropa pekan depan. Jerman memesan sekitar 130 juta dosis vaksin Covid-19 dari BioNTech-Pfizer dan Moderna. Menteri kesehatan Jerman itu memperkirakan pada musim panas mendatang, jumlah dosis vaksin akan mencukupi untuk memenuhi permintaan vaksinasi seluruh warga Jerman.

as/rzn (AFP, Reuters, dpa)