Uni Eropa Batalkan Misi Observasi Pemilu ke Ethiopia
4 Mei 2021
Pada Senin (03/05), Uni Eropa membatalkan misi pemantauan pemilihan umum Ethiopia, kata Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam sebuah pernyataan.
Borrell mengatakan pihak berwenang Ethiopia tidak akan menyetujui parameter utama dari misi pemantauan pemilu. "Karena syarat tidak terpenuhi, maka pengerahan misi harus dibatalkan," tegasnya.
"Integritas misi pemantau pemilu adalah landasan dukungan Uni Eropa untuk demokrasi," kata Borrell.
"Mengecewakan bahwa Uni Eropa belum menerima jaminan yang diperlukan untuk mendukung rakyat Ethiopia dalam mewujudkan demokrasi," tambahnya. Pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa Uni Eropa telah memberikan lebih dari € 20 juta (Rp 347,2 miliar) kepada Dewan Pemilihan Nasional Ethiopia (NEBE) untuk mempersiapkan pemilihan umum pada Juni mendatang.
Krisis politik Ethiopia
Pemilu Ethiopia sedianya digelar pada Agustus 2020, tetapi ditunda karena pandemi COVID-19 dan dijadwalkan ulang pada 5 Juni 2021.
Partai Kemakmuran Perdana Menteri Abiy Ahmed akan menghadapi partai-partai etnis di berbagai wilayah di Ethiopia.
Partai Kemakmuran yang berawal dari Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF), memerintah negara itu selama 28 tahun dari 1991 hingga 2019. Salah satu kontroversi politik dalam beberapa bulan terakhir melibatkan negara bagian Oromia. Beberapa pemimpin oposisi dari etnis minoritas Oromo pada tahun lalu dipenjara, setelah penyanyi populer Oromo Hachalu Hundessa terbunuh di ibukota Ethiopia, Addis Ababa.
Pembunuhan Hundessa memicu aksi protes besar-besaran di wilayah Oromo hingga membuat pemerintah Ethiopia mematikan akses internet untuk meredam demonstrasi dan menindak oposisi anti-Ahmed di tengah kerusuhan.
Situasi politik terkini di Ethiopia
Pemilihan umum di Ethiopia berlangsung di tengah krisis politik dan kemanusiaan di wilayah Tigray.
Pada November 2020, kelompok paramiliter etnis nasionalis bernama Tigray People's Liberation Front (TPLF) menyerang beberapa pangkalan militer Ethiopia di wilayah Tigray. TPLF mengklaim aturan Abiy Ahmed tidak sah, karena pemilihan ditunda.
Ahmed mencirikan serangan oleh TPLF sebagai "tindakan pengkhianatan" dan telah memerintahkan serangan militer terhadap kelompok tersebut. Akibatnya, pemerintah Ethiopia dituduh melakukan pembersihan etnis di Tigray.
TPLF juga dituduh melakukan kejahatan perang dalam operasinya melawan pemerintah. Eritrea, yang mendukung Ahmed dalam konflik tersebut, juga telah mengirim pasukan ke Tigray. (ha/hp)