Undang-undang Perminyakan Irak | dunia | DW | 28.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Undang-undang Perminyakan Irak

Irak adalah negara yang berpotensi menjadi negara kaya. Negara ini memiliki persediaan minyak terbanyak ketiga di dunia - hanya sepertiga dari 70 ladang minyak yang dipergunakan.

default

Saat ini jumlah produksi mencapai dua juta drum per hari. Dan jika perencanaan berjalan dengan normal, maka diperkirakan empat tahun ke depan hasil produksi akan meningkat tiga kali lipat. Jadi sebenarnya masa depan Irak cukup menjanjikan. Namun, kenyataan yang ada sekarang sangat berbeda. Kilang minyak di Irak tua dan tidak terawat sehingga bekerja dengan kerugian yang sangat tinggi. Para pakar asal Irak meninggalkan negara mereka karena situasi keamanan dan perekonomian yang mengkhawatirkan. Serangan dan sabotase terhadap ladang minyak dan jaringan pipa terus menjadi ancaman semenjak invasi pasukan Amerika Serikat. Namun tidak hanya teror, korupsi dan penyelundupan juga terus memiliki tempat di Irak.

Perdana Menteri Inggris Tony Blair sempat menjanjikan, hasil minyak tersebut akan menguntungkan warga Irak dan pembangunan kembali negara yang hancur karena perang ini. Bahkan, pertengahan tahun lalu, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menekankan, minyak adalah milik warga Irak. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell juga dulu sempat mengatakan bahwa invasi Irak bukan karena ingin menguasai minyak.

Rancangan undang-undang yang kini tengah dipersiapkan antara lain mengatur pembagian hasil pemasukan minyak secara merata antar provinsi Irak. Selanjutnya Irak juga akan membuka pasaran minyak bagi investor luar negeri.

Duta besar Amerika Serikat di Bagdad menilai undang-undang tersebut sebagai kesempatan untuk menyatukan negara Irak. Pemerintahan Irak menjanjikan undang-undang ini akan menguntungkan bagi seluruh warga. Cepat atau lambat Irak akan memperoleh kontrol sepenuhnya atas kekayaan minyak yang ada. Namun kata-kata indah ini sebenarnya sudah sejak lama terdengar semenjak pergantian kekuasaan di Bagdad. Dan kenyataannya situasinya semakin memburuk.

Para pengeritik undang-undang minyak mengatakan, Irak selanjutnya tidak akan memiliki hak atas minyak dan keuntungannya. Lain dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, kepentingan asing tumbuh secara nyata. Pembagian minyak yang disepakati memberikan hak garap kepada perusahaan minyak besar seperti BP, Shell, Exxon dan Chevron hingga 30 tahun ke depan. Negara-negara penghasil minyak terbesar dunia yang tergabung di OPEC menghindari campur tangan asing yang terlalu mendalam melalui perusahaan yang dikendalikan pemerintah.

Rencana undang-undang minyak ini dapat menimbulkan ancaman baru bagi Irak. Ruang gerak mereka dapat menjadi sangat terbatas. Memang semua kelompok etnis turut terlibat dalam perencanaan tersebut, namun yang dapat menarik untung khususnya hanya kelompok Kurdi dan kaum Syiah. Sementara kelompok Sunni yang berkuasa di era Saddam Hussein, terancam semakin merosot dari segi ekonomi maupun sosial.

Iklan