UKP3R Jalan Terus, Kalla Menerima | dunia | DW | 10.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

UKP3R Jalan Terus, Kalla Menerima

Presiden Yudhoyono menegaskan, bahwa Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi UKP3R akan terus berjalan. Berbeda dengan sikap sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah tidak mempersoalkan pembentukan unit itu.

Presiden Indonesia Yudhoyono

Presiden Indonesia Yudhoyono

Kalla kini menilai pembentukan unit itu sebagai sesuatu yang wajar, mengingat dirinya dalam melaksanakan tugas juga dibantu banyak staf. Meski demikian Wapres menegaskan dirinya tidak punya hak untuk menjawab setuju atau tidak dengan tetap dipertahankannya pembentukan unit itu, karena sistem koordinasi pemerintahan ada di tangan presiden. Sebelumnya hampir-hampir Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan pembekuan unit ini.

Wapres Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Golkar juga menyatakan, bahwa partainya tidak akan membawa persoalan ini dalam Rapat Pimpinan Partai Golkar seperti ancaman para politisi Golkar sebelumnya. Sementara itu dalam pidato khususnya Kamis (09/11) malam, Presiden Yudhoyono menegaskan, bahwa Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi UKP3R akan terus berjalan. Presiden juga memaparkan status dan fungsi unit kerja ini yang hanya berwenang mengurusi masalah manajemen pemerintahan.

"Sudah barang tentu pembentukan unit kerja yang ramping ini menjadi kewenangan saya selaku presiden. Karena dalam manajemen pemerintahan sayalah yang paling bertanggung jawab atas efektif atau tidaknya manajemen pemerintahan itu.“

Pidato Presiden Yudhoyono tentang UKP3R ini merupakan yang pertama kali sejak Unit Kerja Presiden ini dibentuk dan mengundang polemik. Pidato ini, sekaligus menegaskan keinginan presiden untuk melanjutkan unit kerja untuk percepatan reformasi ini. SBY meyakinkan, bahwa pembentukan unit ini adalah salah satu cara untuk mengefektifkan program program pemerintah yang dianggap kurang maksimal.

Lebih lanjut presiden meminta agar polemik diseputar pembentukan unit kerja ini dihentikan. Presiden juga menepis kekhawatiran bahwa kewenangan dan tugas unit ini akan berbenturan dengan tugas menteri koodinator atau menteri negara lainnya.

Para pengamat politik sempat mengkhawatirkan keputusan presiden ini akan mempunyai resiko politik yang besar bagi keutuhan koalisi Yudhoyono Kalla di pemerintah.

  • Tanggal 10.11.2006
  • Penulis Zaki Amrullah
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CPB1
  • Tanggal 10.11.2006
  • Penulis Zaki Amrullah
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CPB1
Iklan