1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

UE Perdebatkan Zona Larangan Terbang di Libya

9 Maret 2011

Banyak anggota parlemen Eropa ingin pelaksanaan zona larangan terbang di Libya. Namun banyak pihak memperkirakan, larangan itu dapat berujung dengan operasi militer di darat.

https://p.dw.com/p/R7nB
Catherine Ashton di parlemen Eropa di Straßburg (09/03)Foto: dapd

Situasi dramatis di Libya semakin meningkatkan tekanan pada masyarakat internasional untuk bertindak. Menurut sebuah harian, Amerika Serikat dan negara aliansi Eropanya mempertimbangkan pengiriman kapal-kapal yang membawa barang bantuan ke Libya dan untuk mengontrol embargo senjata. Sementara itu, fraksi-fraksi besar di parlemen Eropa mendesak untuk memberlakukan zona larangan terbang untuk menghentikan pasukan Gaddafi mengebom rakyatnya sendiri. Gagasan ini disikapi dengan pesimis oleh Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle menuntut peningkatan sanksi dan pembekuan berbagai aliran uang ke negeri itu.

Namun secara nyata, bagaimana Uni Eropa dapat mengakhiri kekerasan di Libya dan membantu menggeser penguasanya, Gaddafi. Pemerintah transisi di Bengazi menolak intervensi militer asing, tetapi menyetujui zona larangan terbang. Tapi, mandat semacam apa yang diperlukan? Pada Dewan Keamanan PBB tidak terdapat kesepakatan dalam isu ini, ujar politisi Liberal Jerman, Alexander Graf Lambsdorff: "Apa yang akan kita lakukan bila Moskow dan Beijing tidak menyetujuinya? Untuk itu kita harus mengubah hukum internasional. Kita harus mengemban tanggung jawab untuk melindungi rakyat yang tak berdaya, dengan bantuan Liga Arab, Uni Afrika dan juga dengan bantuan peranan aktif Uni Eropa."

Gaddafi Libyen
Penguasa Libya Muammar GadhafiFoto: ap

Zona larangan terbang akan picu masalah baru

Politisi sosial demokrat, liberal dan Hijau di parlemen Eropa mendesak untuk menyepakati larangan terbang. Anggota parlemen Martin Schulz yang mewakili partai sosial demokrat SPD Jerman, menyebut Gaddafi sebagai penjahat dan pembunuh yang harus diseret ke depan mahkamah internasional. Meskipun demikian Schulz juga melihat adanya permasalahan dalam gagasan ini: "Tentu gampang untuk mengatakan: Kita segera mengintervensi. Tetapi, jika zona larangan terbang ingin dilaksanakan, kita juga harus memutuskan untuk mengerahkan pesawat tempur yang menghancurkan angkatan udara Gaddafi. Ini sudah merupakan tindakan perang yang dilakukan oleh NATO. Ini tidak merupakan penyelesaian bagi Libya, tetapi akan memicu berbagai masalah di seluruh wilayah itu."

Malta britisches Schiff zurück aus Libyen
Kapal British Royal Navy mengangkut pengungsi dari Bengazi, LibyaFoto: dapd

Ashton: Bantuan kemanusiaan lebih dipentingkan

Larangan terbang memang diharapkan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan PBB dan Liga Arab. Dilema UE menghadapi Libya juga tercermin saat seorang anggota parlemen Eropa menunjukkan foto sejumlah pemimpin pemerintah dan juga Presiden Dewan UE, Herman Van Rompuy yang terlihat merangkul Gaddafi. Pemimpin kebijakan luar negeri UE, Catherine Ashton mengatakan, bahwa tidaklah adil untuk menuding setiap orang yang pernah berhubungan dengan Gaddafi: "Keterlibatan lebih baik dari isolasi. Isolasi bermanfaat dalam keadaan tertentu, tetapi keterlibatan lebih baik. Kita mungkin telah mengeluarkan Gaddafi dari isolasinya, tetapi saat ini tiba waktunya untuk mengembalikannya ke keadaan tersebut."

Selanjutnya Ashton menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan, sembari mengkaji misi militer dalam kerangka kebijakan politik keamanan dan pertahanan Eropa. Sementara itu, NATO juga merembukkan opsi dalam krisis Libya, namun hanya ada terlihat petanda kecil untuk menyetujui pemberlakuan zona larangan terbang. PBB juga menganggap gagasan itu sangat kontroversial. Dewan Keamanan PBB hendak menunggu keputusan Liga Arab dan Uni Afrika yang diperkirakan akan diambil baru akhir pekan ini. Demikian menurut kalangan diplomat PBB di New York.

Christa Saloh/dpa/ape/Ed.Setyarini