UE-ASEAN Bertekad Eratkan Kemitraan

Sebelum konferensi berakhir, panitia sudah membagikan pernyataan yang disebut "Deklarasi Nürnberg“ kepada para wartawan. Deklarasi itu menyebutkan antara lain, Uni Eropa dan ASEAN bersama-sama akan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, penegakkan supremasi hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua organisasi juga menegaskan pentingnya mempromosikan pengawasan penyebaran senjata, baik senjata pemusnah massal maupun senjata konvensional. Uni Eropa dan ASEAN juga menegaskan komitmennya untuk menanggapi berbagai konflik global.

Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier pada akhir pertemuan dua hari di Nürnberg menyatakan, kemitraan Uni Eropa dan ASEAN perlu dimanfaatkan untuk tampil di panggung internasional.

Menteri Luar Negeri Kamboja Namhong Hor yang mewakili ASEAN menandaskan, kedua pihak akan terus bekerjasama demi menjamin perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. Landasan kerjasama ini telah dituangkan dalam Deklarasi Nürnberg.

ASEAN saat ini sedang menggagas landasan untuk membentuk pasar bersama sampai tahun 2015. Uni Eropa dan ASEAN bersama-sama akan mendukung perjanjian pasar bebas. Kedua pihak akan berusaha mendorong kembali pembicaraan Putaran Doha yang saat ini mandek. Selama pertemuan dua hari di Nürnberg juga dibicarakan tema perlindungan iklim dan kelanjutan Protokol Kyoto yang resminya akan berakhir tahun 2012. Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Perlindungan Iklim akan digelar Desember tahun ini di Bali.

Mengenai konflik Israel-Palestina, Uni Eropa dan ASEAN sepakat agar negara-negara berpenduduk Muslim, terutama Indonesia, menggiatkan prakarsa dan pengaruhnya untuk berkonsultasi dengan pihak Palestina dan Hamas, agar proses perdamaian Timur Tengah bisa bergulir kembali.

Mengenai situasi di Myanmar, Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier mengeritik pelanggaran hak azasi oleh pemerintahan rejim militer.

"Kami harus mengakui, bahwa situasinya tetap memperihatinkan dan sama sekali tidak menyenangkan. Janji melakukan langkah demokratisasi yang dijanjikan dalam pertemuan yang lalu masih belum kelihatan. Kami akan tetap menuntut agar hak azasi manusia diperhatikan.“

Kepada Deutsche Welle, Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda sebelumnya juga mengakui, bahwa kelangkaan kemajuan demokrasi di Myanmar membuat Uni Eropa dan ASEAN frustasi.

"Rancangan itu ada di roadmap to democracy yang diumumkan sendiri oleh pemerintah Myanmar pada bulan Juli 2003. Masalahnya, kita juga melihat prosesnya sangat lambat dan sejauh ini belum memperlihatkan hasil nyata. Itu adalah kepentingan kita dan saya mengerti, itu juga kepentingan Uni Eropa. Baik Indonesia, baik ASEAN dan juga Uni Eropa sebetulnya sama-sama, katakanlah frustasi, dengan kelangkaan kemajuan yang dicapai. Tapi saya kira, bagaimanapun masih ada cara-cara untuk berhubungan dan mendorong Myanmar."

Bagaimanapun, bagi kedua pihak ini adalah pertemuan yang cukup berhasil. Pejabat Khusus Uni Eropa Javier Solana menerangkan, ia sangat terkesan dengan konsultasi Uni Eropa dan ASEAN. Ini memberinya optimisme bahwa dunia bisa menjadi lebih baik.