Tribunal Khmer Merah di Kambodia

Sebuah pengadilan campuran Kambodia dan internasional sudah dibentuk. Nama lengkap pengadilan itu, kira-kira: Kamar Khusus di dalam pengadilan Kambodia untuk prosekusi kejahatan selama masa pemerintahan Demokratik Kampuchea. Seperti namanya yang berbelit, proses penyelenggaraan pengadilan ECCC itu, yang mudahnya disebut Tribunal Khmer Merah juga cukup rumit. Permasalahan yang dihadapi juga masih banyak. Dibalik pintu yang terkunci rapat Peluh mengucur di dahi Mann Kosal ketika ia muncul dari keremangan lampu penjual gorengan dan sari tebu di pinggir sebuah jalan di kota Phnom Penh. Di malam kota yang selalu panas, Kosal begitu panggilannya, hampir 20 menit mendorong motornya yang mogok. Malam itu ia bergegas untuk berbagi pengalaman di sanggar wayang Sovanna Phum, yang dipimpinnya. Sedikit tegang, Kosal mulai bercerita: “Sebenarnya saya lebih suka berbicara tentang kesenian. Saya ingin melupakan masa Khmer Rouge... biasanya kenangan itu terkunci di sebuah ruang kecil di dalam otak saya “ Walaupun begitu, Kosal tetap melanjutkan. “Waktu itu kami bagai di penjara yang tidak berdinding. Kami tidak bisa kemana-mana, karena tidak tahu bagaimana bisa membebaskan diri. Kami merasa bahwa ajal menunggu setiap saat, karena bila melawan atau bahkan hanya mengatakan sesuatu, kami bisa dibunuh.” Kosal berusia 15 tahun ketika rejim Khmer Merah berkuasa. Seorang pemuda yang kuat, ia ditempatkan dalam sebuah unit yang bertugas membangun bendungan. Bersama ratusan orang lain ia tinggal di sebuah peternakan di propinsi Battambang. Sekitar 500 orang rekannya dibunuh oleh serdadu Pol Pot. Ia bahkan menyaksikan sahabat karibnya dibunuh karena sakit dan sudah terlalu lemah untuk bekerja. Seperti bagi banyak warga Kambodia lainnya, pengalaman buruk di masa Khmer Merah selalu menghantui Mann Kosal. Namun ketika ditanya, apakah ia menginginkan pelaku kejahatan itu diadili, untuk sekejap Kosal tampak ragu. Ia menunjuk pada fakta bahwa sejumlah mantan anggota Khmer Merah masih menjabat dalam pemerintahan Kamboja saat ini. Akhirnya ia mengatakan: “Hal ini membuat saya gila, kadang saya ingin tahun kenapa Pol Pot membunuh sebegitu banyak orang. Saya ingin tahu siapa yang mendukung Pol Pot? Darimana dia dapat dana untuk membunuh begitu banyak orang? Siapa berada di balik semua itu? Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab, dan apa peranan negara asing kerap muncul dalam pembicaraan mengenai sejarah Kambodia. Betapa tidak? Di masa pemerintahan Khmer Merah, dunia internasional sedang sibuk dengan perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet bermusuhan. Kawasan Indo-Cina menjadi ajang peperangan berbagai blok politik internasional. Kompromi yang mengganggu Pada 10 Januari 1979 setelah menggulingkan Pol Pot dan rejim Khmer Merah, Vietnam Utara datang dan mendirikan pemerintahan Kambodia yang baru. Pemerintahan Republik Rakyat Kampuchea, begitu sebutannya, waktu itu dikuasai sejumlah mantan tokoh Khmer Merah yang telah memisahkan diri dari pemerintahan Pol Pot. Perdana Menteri Kamboja saat ini, Hun Sen termasuk salah satu tokoh yang hengkang itu. Namun dunia internasional tidak mengakui pemerintahan maupun Mahkamah Rakyat yang diselenggarakan pemerintahan Republik Rakyat Kampuchea untuk menghukum tokoh Khmer Merah yang bertanggung jawab atas pembantaian massal yang terjadi. Lalu, apa bedanya Tribunal Khmer Merah mendatang yang diselenggarakan ECCC dengan Mahkamah Rakyat 28 tahun silam? Dibalik tembok tinggi yang panjang di luar kota Phnom Penh, berderetan sejumlah gedung bekas markas besar militer Kambodia. Dibelakangnya terdapat bangunan berbentuk pagoda yang dulunya digunakan sebagai gedung teater bagi para anggota militer. Gedung inilah yang nantinya akan menjadi lokasi Tribunal Khmer Merah. Helen Jarvis, Kepala Urusan Masyarakat ECCC berusaha menerangkan perbedaan kedua tribunal itu: “Selain karena situasi politik internasional waktu itu, kritik yang diluncurkan terhadap pengadilan yang dulu terutama karena kelemahan hukumnya. Setelah divonis, semua terdakwa masih memiliki status diplomatik, mereka hidup tenang karena masih mendapat pengakuan pemerintahan.” Dengan kontemplatif Helen Jarvis menambahkan, “pengadilan dulu itu tidak dapat memenuhi standard hukum masa kini. Apalagi sejak 1979, banyak sekali perubahan dalam hukum internasional. Sekarang kami berusaha membentuk pengadilan yang memenuhi standard hukum internasional sembari tetap mengikuti prosedur hukum Kambodia. Hakim, jaksa dan staff Kambodia serta internasional yang terlibatdalam pengadilan ini berlevel tinggi dan sangat berpengelaman. Jadi kami mengharapkan proses yang lebih bermakna dan bisa diterima.“ Permintaan pemerintah Kambodia untuk mendapat bantuan Perserikatan Bangsa Bangsa disampaikan sepuluh tahun yang lalu. Waktu itu secara resmi disebutkan, partisipasi internasional dibutuhkan karena kelemahan hukum dan sistem peradilan di Kambodia. Tahun 2003 PBB menyatakan persetujuannya. Rincian mengenai partisipasi komunitas internasional dalam Tribunal Khmer Merah disepakati. Namun kini, prosedur itu kembali dinegosiasi oleh pihak Kambodia. Di ibukota Phnom Penh, Theary Seng dari Pusat Pengembangan Sosial Kambodia, CSD, menjelaskan duduknya perkara. “baik dalam Tribunal maupun di tingkat Mahkamah Tinggi selalu ada satu hakim Kamboja lebih banyak dari hakim PBB. Jadi dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan selalu ada satu suara Kambodia yang menentukan. Isyu lain adalah struktur dan prosedurnya. Sekarang adopsi draft peraturan internasional ditunda, karena Asosiasi Pengacara Kambodia menyatakan bahwa tribunal ini merupakan proses nasional dan karenanya harus menuruti peraturan dalam negeri, yang menyebutkan bahwa pengacara asing tidak boleh praktek di Kambodia. Tapi bila kita ingin menjaga keseimbangan proses, kita juga membutuhkan partisipasi pengacara asing.“ Berhadapan dengan masa lalu Di belakang pasar, dua orang mahasiswa bekerja di warung internet yang dimilikinya. Keduanya berusia sekitar 20 tahunan. Mereka menunggu pelaksanaan Tribunal Khmer Merah dengan optimis. Namun ada masalah lain yang dihadapi oleh Tribunal ini, kejahatan rejim Khmer Merah berlangsung lebih dari 30 tahun yang lalu. Bukti fisik seperti kuburan masal, banyak yang telah musnah oleh perjalanan waktu. Baik pelaku kejahatan maupun saksi banyak yang telah meninggal dunia. Sotheara Chhim seorang psikolog yang membantu para korban untuk mengatasi trauma menjelaskan: „kalau menilik pengalaman Afrika Selatan, mungkin Kambodia membutuhkan tokoh publik yang dihormati untuk memimpin upaya ini. Namun saya tidak melihat bahwa tokoh seperti ini ada di Kambodia. Selain itu, walaupun Tribunal ini akan melahirkan keadilan, bagi banyak orang hal ini akan membuka luka lama masyarakat luas„ Di tepi sungai Tonle yang mengalir di tengah kota Phnom Penh, Axel Schmidt dari yayasan Jerman Friedrich Ebert Stiftung melihat kenyataan bahwa media akan menyoroti tribunal itu. Ia mengatakan, ”Yang penting dari tribunal ini bukan dihukumnya 6 atau 10 orang, karena hal itu bisa dipertanyakan. Kenapa mengadili orang-orang yang sekarang usinya 80 tahun atau bahkan bisa wafat di waktu proses berlangsung. Buat apa? Yang penting di sini adalah karakter simbolisnya. Memang bila ada yang akhirnya dihukum itu bagus, tapi ini tidak akan bisa mengobati rasa sakit hati atas kejahatan yang telah dilakukan. Yang penting di sini adalah karena setiap orang akan terpaksa berhadapan dengan sejarah, dan pengalamannya dengan masa lalu itu.” Jerman mengalami masa pahit di bawah pemerintahan Nazi sebelum perang dunia kedua. Negara yang masih terus bergulat dengan sejarahnya itu merupakan kontributor ketiga terbesar setelah Jepang untuk pelaksanaan Tribunal Khmer Merah di Kambodia. Dukungannya berbentuk berbagi pengalaman, keahlian maupun pendanaan. Namun apakah Kambodia bakal berhasil mengatasi masa lalunya, masih dipertanyakan. Sekarang ini kesempatan untuk membuktikannya berada di ambang pintu. Walaupun untuk membuka pintu itu masih banyak hambatan.