To Lam Selangkah Menuju Kekuasaan Tunggal di Vietnam
23 Januari 2026
To Lam kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam pada Jumat (23/1), menegaskan posisinya sebagai pemimpin tertinggi partai. Keputusan ini diumumkan pada penutupan Kongres Nasional, yang dihadiri hampir 1.600 delegasi dan menjadi forum politik paling penting di negara itu.
Hingga saat ini, belum ada pengumuman apakah Lam juga akan menjabat sebagai presiden. Jika berhasil meraih kedua posisi itu, Lam akan menjadi pemimpin paling berkuasa di Vietnam dalam beberapa dekade. Posisi yang sama seperti yang dimiliki Presiden Cina Xi Jinping.
Para ahli menekankan bahwa penguasaan kedua jabatan juga bisa menandai dominasi fraksi berbasis keamanan dan pergeseran sistem kolektif menuju kepemimpinan lebih otoriter. Le Hong Hiep, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan, “Vietnam akan lebih mirip dengan Cina dan Korea Utara daripada mempertahankan sistem kolektif tradisional.”
Saat ini, Vietnam menganut sistem kepemimpinan kolektif dengan empat pilar kekuasaan: sekretaris jenderal partai, presiden, perdana menteri, dan ketua Majelis Nasional, ditambah satu posisi internal partai yang baru ditetapkan tahun lalu.
Jika Lam meraih dua posisi puncak sekaligus melalui mekanisme resmi kongres, dia akan menjadi presiden pertama yang memegang kekuasaan ganda bukan karena keadaan darurat politik, seperti kematian mendadak.
Derek Grossman dari University of Southern California menambahkan, “Partai kemungkinan akan menegaskan peran dominan Lam dan kebijakan-kebijakan penting yang telah dia sampaikan selama setahun terakhir.”
Reformasi dan kampanye anti-korupsi yang mengguncang
Sejak menjabat Sekretaris Jenderal pada 2024, Lam melancarkan reformasi besar yang oleh pejabat partai disebut sebagai “revolusi”. Dia mempercepat kampanye antikorupsi, memangkas birokrasi, dan mendorong proyek infrastruktur berskala raksasa. Delapan kementerian dan lembaga dibubarkan Hampir 150 ribu pegawai sektor publik kehilangan pekerjaan.
Lam mengawali karirnya di Kementerian Keamanan Publik sebelum menjadi menteri pada 2016. Dia memimpin kampanye anti-korupsi yang dipelopori pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang membuat enam anggota Politbiro, termasuk dua mantan presiden dan ketua parlemen, tersingkir.
Dalam pidatonya di Kongres, dia menegaskan komitmennya, “setiap kekeliruan harus ditangani. Partai bertekad memerangi korupsi sambil mendorong pertumbuhan sektor swasta. Kita harus mengurangi pemborosan dan sikap negatif.”
Tantangan ekonomi dan sosial di tengah pertumbuhan pesat
Kongres Partai kali ini juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi ambisius, yakni rata-rata 10% per tahun pada 2026–2030. Tujuannya adalah menjadikan Vietnam sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Dalam satu dekade terakhir, negeri di Delta Mekong itu menjelma menjadi pusat manufaktur global untuk elektronik, tekstil, dan alas kaki. Kemiskinan menurun, dan kelas menengah tumbuh pesat.
Meski begitu, Vietnam tetap dibayangi tantangan serius, termasuk populasi yang menua, risiko perubahan iklim, kelemahan institusi, serta beban tarif impor di Amerika Serikat. Sengketa wilayah dengan Cina di Laut Cina Selatan juga tetap menjadi perhatian utama.
Fokus pemerintah di bawah To Lam dalam lima tahun mendatang adalah mendorong pertumbuhan sektor swasta, teknologi, dan digitalisasi. Targetnya adalah meningkatkan PDB per kapita sekitar 70% dari 5.000 dolar AS per tahun (sekitar Rp84,7 juta) saat ini.
Sasarannya, Vietnam masuk kategori negara berpendapatan menengah atas pada akhir dekade.
Vietnam mencatat pertumbuhan 8% pada tahun lalu, meski terkena tarif 20% dari AS, namun tetap harus menyeimbangkan hubungan antara pasar ekspor utama, Amerika Serikat, dan pemasok terbesar, Cina.
Lam menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan global, “ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital harus benar-benar menjadi penggerak utama pertumbuhan, mengingat persaingan strategis yang sengit dan gangguan rantai pasok.”
Selain tantangan ekonomi, tekanan sosial juga meningkat. Masalah perumahan dan polusi menjadi perhatian generasi muda. Kim, 23 tahun, seorang peneliti di Ho Chi Minh City, mengaku, “membeli rumah tidak pernah menjadi bagian dari rencana saya karena saya tidak pernah berpikir itu bisa terjangkau. Saya berharap kepemimpinan baru lebih memperhatikan ketimpangan.”
Meski Vietnam menjadi sorotan ekonomi di Asia Tenggara, negara ini tetap merupakan negara satu partai yang represif. Human Rights Watch mencatat lebih dari 160 kritikus pemerintah kini berada di penjara.
Editor: Rizki Nugraha