Tidak Perlu Galau Akan Islamisasi di Indonesia | KOLOM: Bersama berdialog untuk mencapai pemahaman | DW | 27.04.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Kolom

Tidak Perlu Galau Akan Islamisasi di Indonesia

Kekhawatiran Indonesia akan berubah menjadi negara yang bersyariat Islam dan berbentuk khilafah muncul belakangan ini di kalangan minoritas. Islamisasi dan arabisasi dianggap sebagai ancaman. Haruskah cemas?

Seorang kenalan minoritas ganda (keturunan Tionghoa dan beragama Kristen) meyakini jumlah mereka yang ingin mengubah Indonesia menjadi khilafah sudah mencapai jutaan orang. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), hanya 3,5% pemilih muslim yang ingin Indonesia seperti Timur Tengah Arab. Klaim soal penerapan Syariat Islam dan terutama khilafah memang disebarluaskan dalam percakapan terbatas di sejumlah grup WhatsApp dan cenderung memberi kesan negatif bagi kelompok minoritas.

Patut dipahami bahwa kelompok minoritas tidak anti Islam atau Islamophobia tetapi yang dikhawatirkan adalah khilafah. Seperti diketahui di dalam sebuah khilafah ada kewajiban membayar pajak perlindungan atau jizyah dan warga non-Islam termasuk sebagai budak atau dhimmi.

Khilafah mengacu konsep Islam dipimpin oleh satu orang pemimpin. Saya sangat yakin untuk memilih seorang pemimpin bagi seluruh umat Islam di dunia tidak mudah. Kekhalifahan Islam bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Yang mungkin terjadi di Indonesia adalah perubahan konstitusi dan dasar negara sehingga NKRI berubah. Guna mencegah upaya perubahan ideologi maka rakyat harus memilih anggota DPD dan DPR (juga DPRD) dari partai politik yang pluralis, nasionalis dan Pancasilais dengan demikian khilafah tidak bisa terwujud dalam sistem demokrasi.

Penulis. Monique Rijkers

Penulis: Monique Rijkers

Tetapi dalam demokrasi, islamisasi dan arabisasi tidak bisa dicegah. Apalagi dalam keseharian memang terlihat masyarakat Indonesia makin Islami. Saat ini adalah hal yang biasa melihat perempuan berjilbab, bahkan anak balita sudah dibungkus jilbab oleh orangtuanya. Sejak tahu 2015, polisi wanita (polwan) dan TNI pun boleh berjilbab. Jilbab yang sempat dilarang selama Orde Baru menjadi ukuran yang paling mudah dilihat di Indonesia.

Putri Soeharto, Mbak Tutut di periode terakhir masa pemerintahan Soeharto baru tampil berkerudung guna meraih simpati masyarakat Islam. Seorang dosen di sebuah universitas negeri di Jawa Tengah menceritakan pengalamannya naik maskapai penerbangan nasional dan pilot berbicara menyapa penumpang saat mau lepas landas. Namun kali ini ada yang berbeda, sang pilot menyapa diawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang beragama Islam ini mengeluh, "Terlalu banyak agama di ruang publik yang tak perlu.”

Bagi kelompok minoritas, wajah islamisasi (semakin terlihat Islam) dan arabisasi (serba Arab) di masyarakat memang terlihat semakin menonjol. beberapa kalangan masyarakat lebih ingin tampil serba Arab karena Arab Saudi dianggap sebagai lokasi lahirnya Islam. Misal menamai nama anak dengan nama berbau Arab alih-alih nama Jawa atau Sansekerta, misalnya. Arabisasi saat mengucapkan terima kasih, selamat ulang tahun dan menyapa saudara atau Anda dalam bahasa Arab. Hal yang paling terlihat jelas adalah berpakaian.

Para lelaki di Indonesia sudah mulai terbiasa terlihat seperti pria Arab dengan jubah bukan sarung dan sorban bukan peci. Para perempuan tidak sekadar berjilbab tetapi bercadar. Arabisasi sepertinya langkah lanjutan untuk menunjukkan adanya islamisasi. Jika sebelumnya hanya memendekkan panjang celananya agar tidak menyentuh mata kaki dan memanjangkan janggut, kini bergamis menjadi tren.

Menarik minat pada keislaman dilakukan para pemuka agama menggunakan bahasa populer seperti "Indonesia Tanpa Pacaran”, "Kelas Poligami” "#2019TambahIstri”, "Gerakan Menutup Aurat” dan Gerakan Hijrah yang setahun belakangan ini populer menandai semangat migrasi dari duniawi menjadi spiritual.

Tahun lalu sebuah acara bertajuk Festival Hijrah dengan target anak muda digelar di tempat bergengsi di Jakarta, harga tiket cukup mahal tetapi laris manis. Di sini selain ada ceramah para ustadz kondang, aneka produk Islami (wisata halal, salon halal, kulkas halal), juga disediakan jasa hapus tato untuk para pria bertato yang ingin hijrah. Menghapus tato adalah tanda tobat, hijrah dari gaya hidup lama menjadi alim. Di pengajian ibu-ibu dipopulerkan istilah SAGITA yang merupakan kependekan dari sabar, giat dan taat.

Saya menilai arabisasi tidak mengganggu kepentingan publik karena tidak berdampak terhadap hak orang lain. Dampak arabisasi adalah budaya Indonesia seperti kebaya dan sanggul akan tergerus, tarian adat bisa dianggap erotis dan patung dan stupa bisa dianggap haram. Budaya suku-suku di Nusantara (tahlilan) atau tradisi Barat seperti Hari Kasih Sayang dan Perayaan Malam Tahun Baru dianggap bertentangan dengan ritual Islam. Namun kita tidak bisa melarang orang untuk berhijrah, berjilbab, bergamis dan memilih nama berbau Arab, bukan? Saya lebih mengkhawatirkan islamisasi dalam regulasi yang bisa mempengaruhi kebijakan publik dan bisa berdampak terhadap hak-hak minoritas.

Bentuk Islamisasi di Indonesia 

Kegalauan saya terhadap islamisasi bersumber dari fakta semakin banyaknya perda syariah di Indonesia. Dalam rentang Reformasi sejak 1998 hingga 2013 terdapat 443 perda syariah di 34 provinsi. Bahkan perda syariah di Jawa Timur, yang merupakan basis ormas Islam terbesar di Indonesia Nadhatul Ulama ada 32 perda, jauh lebih banyak daripada Aceh dengan 25 perda.

Wajah islami pun terlihat dalam pendidikan agama di Indonesia. Bahan ajar kurang inklusi dan sekolah-sekolah negeri untuk umum di Indonesia yang cenderung mengharuskan berjilbab. Kampus-kampus diisi oleh dosen yang makin konservatif dan gerakan kemahasiswaan yang akrab dengan ideologi radikal. Paradigma harus Islam ini paling berdampak pada pemilihan umum daerah. Ayat demi ayat yang mengimbau untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim terjadi di Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Sumatera Utara.

Saya perhatikan, semakin konservatif dan teguh dalam beragama namun semakin berjarak dengan yang berbeda agama. Masyarakat semakin tersekat-sekat terutama karena suku, agama, ras (anti China dan Yahudi) dan antar golongan (isu PKI masih beredar meski tidak pernah kelihatan batang hidungnya). Intoleransi sosial makin menguat, contohnya penolakan makam orang yang berbeda agama di tanah pemakaman desa. Sedangkan diskriminasi belum pudar yang dibuktikan masih penolakan rumah ibadah. Paling tidak ada 32 gereja dan lima masjid Ahmadiyah ditutup selama lima tahun belakangan ini.

Menurut data Human Right Watch terdapat 22 korban pasal penodaan agama dalam lima tahun terakhir termasuk Meiliana yang dipenjara 18 bulan akibat protes suara azan. Pasca unjuk rasa terhadap mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang dituduh menghina agama, pamor kekuatan massa Islam naik sehingga menarik suara Islam dianggap signifikan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Perlukah Cemas Terhadap Islamisasi?

Di dalam percakapan di media sosial, beberapa teman muslim menegaskan Syariat Islam tidak berlaku untuk non-Islam. Tentu hal ini melegakan. Namun dari penerapan di Aceh, saat saya ke daerah Aceh Singkil sebuah SD Negeri mengharuskan siswa Kristen di untuk belajar agama Islam, baca-tulis Alquran dan sejarah Islam.  Guru agama Kristen di SD ditugaskan mengajar matematika. Ini contoh dampak penerapan syariat Islam terhadap minoritas.

Dalam sebuah diskusi, Profesor Ariel Heryanto yang saat ini mengajar di Monash University, Melbourne, Australia bertanya, "Kenapa baru sekarang ada Islamisasi, kenapa bukan dari dulu?” Selama 30 tahun islamisasi terjadi perlahan-lahan, terselip melalui perubahan gaya hidup. Dalam bahasa Ariel Heryanto, ini adalah "Pop Islam”, Islam sehari-hari yang modern dan kosmopolitan sehingga tidak menakutkan. Beberapa hari lalu, di dalam kereta dari Bekasi menuju Manggarai, saya berdiri di dekat dua orang perempuan muda berjilbab yang asik bercerita tentang grup musik Korea idola. Saya teringat ketika melakukan penelitian tentang budaya massa untuk sebuah buku tahun 2010 silam, topik yang diangkat adalah demam K-Pop. Anak muda seperti yang saya temui di kereta inilah yang rajin menabung untuk membeli merchandise grup pujaan. Merekalah yang rutin pengajian tetapi akan nongkrong depan TV menunggu drama Korea. Meski diberi nama Arab oleh orangtua tetapi mereka bermimpi bisa ke Korea Selatan atau nonton konser artis pujaan. Beberapa acara pertemuan penggemar yang saya ikuti, remaja berjilbab yang berjoget mengikuti boy band Korea adalah sesuatu yang lumrah.

Gaya hidup kaum Muslim kelas menengah dan kelas menengah atas di Indonesia tidak mungkin bisa jauh-jauh dari konsumerisme. Perempuan muslimah tentu tidak sanggup berhenti menggunakan media sosial untuk memamerkan koleksi tas, liburan dan acara arisan termasuk pengajian. Perempuan muslimah boleh jadi meradang jika diberlakukan syariat sebagaimana di Arab Saudi, perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa pendamping dan semua keputusan diambil oleh pria. Kembali ke Profesor Ariel Heryanto, ia berpendapat, "Islam di Indonesia saat ini berada dalam keadaan masa bulan madu. Ini pertama kalinya massa Islam berada dalam kekuasaan. Seperti bulan madu, akan ada masa akhir.”

Apa Yang Harus Kita Lakukan?

Tidak ada cara lain mencegah Islamisasi dengan bersuara kritis pada aktor intoleran di masyarakat, menolak kebijakan diskriminatif dan bersuara sekencang-kencangnya mempromosikan toleransi dan keberagaman.

Dalam hal ini tidak ada yang bisa mencegah tren perubahan dari islamisasi ke radikalisme selain penerapan aturan hukum yang rigid. Kelompok minoritas tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari radikalisme. Dibutuhkan negara yang mengambil peran tersebut. Selama eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen) dan yudikatif (penegak hukum) tunduk pada konstitusi dan setia pada Pancasila seharusnya minoritas tidak perlu cemas pada islamisasi. Islamisasi menjadi berbahaya jika berubah menjadi radikalisme dan mengizinkan kekerasan.

Bagaimana dengan khilafah? Di Indonesia saja dua ormas Islam terbesar Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah yang sama-sama sunni dipimpin oleh pimpinannya masing-masing kok, bukan seorang pemimpin. Sehingga jelas ide khilafah sangat utopia, setidaknya belum akan terjadi dalam lima tahun ke depan.

@monique_rijkers adalah wartawan independen, IVLP Alumni, pendiri Hadassah of Indonesia, inisiator Tolerance Film Festival dan inisiator #IAMBRAVEINDONESIA.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis

*Bagi komentar Anda dalam kolom di bawah ini.

Laporan Pilihan