Thein Sein, Presiden Baru Myanmar

Junta militer menunjuk seorang purnawirawan jenderalnya untuk menjadi presiden Myanmar. Penunjukan Thein Sein, yang dulunya merupakan tokoh kunci dalam junta militer, menunjukan bagaimana junta militer mempertahankan cengkeramannya dalam sistem politik yang baru di negara ini. Seorang pejabat Myanmar yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, Thein Sein, yang telah melepas seragam angkatan daratnya untuk mengikuti ajang pemilihan umum yang kontroversial tahun lalu itu, “terpilih sebagai presiden dengan suara mayoritas,”.

Boneka Than Shwe

Mantan perdana menteri militer itu telah ditunjuk untuk posisi tersebut bahkan sebelum komisi pemilu mengeluarkan keputusan: Hal ini mendoronng kekhawatiran, bahwa rezim yang berkuasa telah merekayasa proses politik untuk menyembunyikan kekuatan militer di balik topeng sipil.

Thein Sein, sekutu petinggi junta militer Than Shwe, yang berumur 65 tahun ini ambil bagian dalam pemilu November lalu sebagai pimpinan Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan USDP, partai yang didukung oleh junta militer. Partai ini mengklaim kemenangan mayoritas dalam pemungutan suara.

Salah satu pekerjaan pertama presiden adalah untuk membentuk pemerintahan, yang diyakini tak akan menimbulkan banyak pertentangan dari tubuh parlemen yang didominasi oleh militer dan kroni-kroninya.

Namun banyak sumber menyebutkan bahwa Thein Sein sebenarnya lebih suka mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri di samping peran barunya kini.

Komite pemilihan sebelumnya memilih presiden dari tiga kandidat yang dinominasikan oleh majelis tinggi, majelis rendah dan militer. Namun ketiga kandidat presiden yang diusulkan semua merupakan anggota Partai USDP. Kandidat lainnya adalah Tin Aung Myint Oo, yang juga merupakan pensiunan jenderal tinggi dan Sai Mouk Khan, yang merupakan pendukung Than Shwe dan berasal dari etnis Shan.

Than Shwe Tetap Mengontrol

Meskipun Than Shwe, yang telah menguasai Myanmar dengan tangan besinya sejak 1992, tidak mengambil salah satu posisi tinggi dalam politik, banyak analis meyakini bahwa ia akan tetap berusaha mempertahankan kontrolnya di belakang layar.

Maung Zarni, dari London School of Economics, mengatakan bahwa struktur kekuasaan negara tersebut merupakan sistem kediktatoran klasik. Dimana ‘orang-orang baik tidak didukung”, ujarnya. Namun pakar politik Myanmar, Aung Naing Oo, berpendapat kenyataan bahwa Than Shwe mengambil posisi di balik layar, menunjukkan paling tidak ada kesempatan kecil untuk terjadinya perubahan di Myanmar. Sebab apapun mungkin terjadi bila Than Shwe sudah tidak ada lagi. Ditambahkannya, saat ini mungkin Thein Sein disebut-sebut sebagai seorang yang loyal, namun secepatnya ia harus menemukan jalannya sendiri.

Dari 439 kursi di parlemen, partai USDP menguasainya sebanyak 388 kursi. Sementara, partai Kekuatan Demokratik Nasional atau NDF, yang merupakan pecahan dari partai yang dipimpin tokoh pro demokratik Aung San Suu Kyi, mendapat 25 kursi. Sementara Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi, tak memperoleh satu kursipun di parlemen.

Veve Hitipeuw

Editor : Ayu Purwaningsih