1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikTimur Tengah

Tekan Israel, UE Ingin Batasi Hubungan Dagang

15 November 2024

Jelang akhir masa jabatannya, kepala urusan luar negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell, berupaya menghentikan dialog antara UE dengan Israel. Sumber-sumber diplomatik menyebut langkah ini berpotensi tumpul.

https://p.dw.com/p/4n0Vb
Josep Borrell
Josep Borrell vokal mengkritik Israel pada tahun laluFoto: NICOLAS TUCAT/AFP

Jelang berakhirnya masa jabatan lima tahun Josep Borrell sebagai kepala urusan luar negeri Uni Eropa, pria asal Spanyol itu melakukan upaya terakhir untuk membatasi hubungan dagang negara-negara anggota UE dengan Israel sebagai pengaruh terhadap Gaza.

Menjelang pertemuan menteri luar negeri terakhirnya pada Senin (18/11), Borrell mengusulkan kepada negara-negara anggota agar mereka menangguhkan dialog dengan Israel dalam konteks kesepakatan perdagangan bebas yang akan berpengaruh pada kontur hubungan mereka.

"Terserah kepada para menteri untuk melihat ... apakah mereka setuju dan melanjutkan atau tidak, " kata juru bicara Borrell, Peter Stano, kepada wartawan di Brussels pada Kamis (14/11), mengingatkan bahwa langkah tersebut membutuhkan suara bulat. Yang terpenting, Borrell akan meminta para menteri luar negeri untuk membahas apakah Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional di Gaza dan bertindak sesuai dengan hasil pembahasan tersebut, tambah Stano.

Pada Oktober 2023, Israel melancarkan serangan udara, laut, dan darat besar-besaran di wilayah Palestina untuk menghabisi Hamas, yang menguasai Gaza, setelah kelompok militan itu pada 7 Oktober melakukan serangan teror brutal yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel selatan dan menculik ratusan sandera ke Gaza. Hamas oleh AS, Inggris dan beberapa negara lain termasuk Jerman dikategorikan sebagai kelompok teror.

Kondisi di utara Gaza
Sebagian besar penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa (sebelum perang), telah mengungsi selama beberapa tahun terakhir.Foto: Omar AL-QATTAA/AFP

Sejak saat itu, lebih dari 43.000 orang telah terbunuh dan 103.000 lainnya terluka, menurut data terakhir dari Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikendalikan oleh Hamas namun dianggap oleh PBB sebagai sumber data yang dapat diandalkan.

Pekan lalu, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa 70% dari 8.000 korban tewas di Gaza yang berhasil diverifikasi adalah perempuan dan anak-anak. Badan tersebut berbicara tentang "tingkat pembunuhan, kematian, cedera, kelaparan, penyakit, pengungsian, penahanan dan penghancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan menuduh Pasukan Pertahanan Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina telah "secara serampangan mengabaikan” hukum internasional.

Israel dengan tegas menolak laporan tersebut, sebagaimana yang sering dilakukannya terhadap tuduhan-tuduhan serupa, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut tidak mencerminkan kenyataan secara akurat. Negara ini bersikeras bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum internasional dan memiliki hak untuk membela diri.

Sebuah proposal mengejutkan

Beberapa sumber diplomatik yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada DW, bahwa usulan Borrell muncul tiba-tiba dalam pertemuan para duta besar pada Rabu (13/11). Mengingat bahwa langkah tersebut akan membutuhkan suara bulat di antara 27 negara anggota yang terpecah, tidak ada diplomat yang berbicara dengan DW yang mengharapkan proposal tersebut akan menjadi kenyataan.

Beberapa anggota Uni Eropa, termasuk Jerman, Austria, Republik Ceko dan Hungaria, telah mendukung Israel dengan erat, sementara Irlandia, Belgia dan Spanyol telah sering memperdebatkan kasus Palestina. Di antara para pejabat senior Uni Eropa, Borrell menjadi salah satu kritikus yang paling vokal terhadap kampanye Israel di Gaza.

Kesepakatan hubungan dagang negara-negara Uni Eropa dengan Israel

Selama sembilan bulan, Madrid dan Dublin telah menyerukan kepada Komisi Eropa untuk memeriksa apakah Israel menghormati kewajiban hak asasi manusiadi bawah Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel.

Sebuah keputusan dari Mahkamah Internasional pada bulan Juli lalu juga memiliki implikasi terhadap kesepakatan tersebut. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pendudukan Israel di Wilayah Palestina adalah ilegal, dan bahwa negara-negara memiliki kewajiban "untuk mengambil langkah-langkah gunamencegah hubungan perdagangan atau investasi yang membantu pemeliharaan situasi ilegal yang diciptakan oleh Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki.”

Bulan lalu, Spanyol mendesak Komisi Eropa untuk mempertimbangkan penangguhan langsung kesepakatan yang telah berlaku sejak tahun 2000 itu.

Usulan Borrell tampaknya tidak terlalu ambisius, menurut Hugh Lovatt dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, yang mengatakan kepada DW bahwa ia tidak melihat intervensi tersebut sebagai sesuatu yang sangat membantu.

"Borrell menurunkan standar tanpa ada kemajuan dalam mengajak negara-negara anggota,” katanya. Menangguhkan dialog politik akan menjadi "buah yang paling rendah dan sesuatu yang tidak dipedulikan oleh Israel pada tahap ini,” kata analis tersebut.

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel mencakup segala hal, mulai dari hubungan politik dan perdagangan barang dan jasa yang istimewa, hingga kerja sama di bidang lingkungan, serta penanganan narkoba dan pencucian uang. Pada tahun 2022, blok ini menjadi mitra dagang utama Israel, bersama dengan Amerika Serikat.

Selain memastikan kontak rutin antara para menteri, pejabat senior, dan diplomat, Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel mengabadikan "penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi” sebagai dasar pelaksanaannya.

Menghentikan dialog politik dalam konteks kesepakatan tersebut akan mengirimkan pesan kepada Israel, namun tidak akan menandakan pemutusan hubungan diplomatik secara langsung.

Sikap terakhir Borrell

Meskipun demikian, pidato perpisahan Borrell kemungkinan akan membuat Israel menjadi agenda utama dalam pertemuan para menteri luar negeri pada hari Senin.

"Perwakilan Tinggi akan meminta negara-negara anggota untuk mempertimbangkan apakah Israel melanggar hak asasi manusia terkait, apakah Israel menghormati atau tidak menghormati hukum humaniter internasional sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian asosiasi,” ujar Peter Stano pada hari Kamis.

Dalam waktu beberapa minggu lagi, Borrell, yang dalam karirnya yang panjang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri Spanyol dan presiden Parlemen Eropa, akan menyerahkan tongkat estafetnya kepada Kaja Kallas. Mantan perdana menteri Estonia ini dikenal terutama karena sikapnya yang tegas terhadap invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, dan tampaknya tidak akan menyuarakan hal yang sama dengan Borrell terhadap Israel.

"Saya memperkirakan Kallas tidak akan terlalu fokus pada Gaza dan kurang proaktif dalam mendorong negara-negara anggota untuk mengambil tindakan,” ujar Lovatt dari Dewan Hubungan Eropa.

Demo di Israel
Pemerintah Israel berada di bawah tekanan untuk membawa pulang para sandera yang ditahan pada tanggal 7 OktoberFoto: Jack Guez/AFP

Pada bulan September, Daniel Schwammenthal, direktur AJC Transatlantic Institute, kantor Komite Yahudi Amerika yang berbasis di Brussels, mengatakan bahwa warga Israel melihat Borrell "sebagai anti-Israel dan dengan demikian tidak cocok untuk memainkan peran menengahi dalam konflik Israel-Palestina.” Menurut perkiraannya, "hubungan Uni Eropa-Israel hanya bisa membaik di bawah kepemimpinan baru.”

Bagaimana hubungan Uni Eropa dengan Israel dapat berkembang juga bergantung pada perkembangan di Amerika Serikat, di mana Presiden terpilih Donald Trump saat ini sedang menyeleksi calon-calon anggota kabinetnya. Trump melihat dirinya sebagai pembuat kesepakatan politik yang cerdas, dan mengatakan bahwa ia akan mengakhiri konflik, meskipun rencananya masih belum jelas.

Artikel ini diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris.