Status Kosovo Masih Belum Jelas

Dilihat sekilas, situasi di Kosovo tenang dan biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya potensi konflik tinggi. Di Pristina, masyarakat mulai frustasi dengan ketidak jelasan status Kosovo.

Dalam pembicaraan terakhir setelah gagalnya resolusi Kosovo di PBB memang belum dicapai kesepakatan tentang status kawasan otonomi itu. Tadinya resolusi yang dirancang juru runding PBB Martti Ahtisari mengusulkan kemerdekaan Kosovo. Tapi resolusi itu terutama ditolak oleh Rusia. Akhirnya disepakati masa perundingan selama 120 hari, atau 4 bulan, untuk menentukan apakah Kosovo merdeka atau menjadi daerah otonomi khusus sebagai bagian dari Serbia. Minggu ini, para diplomat bertemu lagi di Wina untuk merundingkan soal itu. Aktivis Kosovo Albin Kurti yang mendukung opsi kemerdekaan mengatakan:

„Masa tenggang 120 hari ini hanya cara para diplomat internasional saja untuk memberi kesan, mereka seakan-akan berbuat sesuatu.“

Pembicaraan di Wina memang belum menghasilkan terobosan baru.. Serbia bersikeras mempertahankan Kosovo sebagai provinsinya. Sedangkan pimpinan Kosovo Fatmir Sejdiu dan kubu etnis Albania menerangkan, proses kemerdekaan Kosovo tidak bisa dihentikan lagi. Selain opsi kemerdekaan Kosovo yang diusulkamn juru runding Martti Ahtisaari, ada usulan lain, yaitu pemisahan kawasan utara Kosovo yang dihuni etnis Serbia, dari bagian Selatan. Artinya, bagian utara Kosovo akan tetap bergabung dengan Serbia, dan bagian Selatan yang dihuni etnis Albania bisa merdeka. Pembicaraan saat ini dilakukan di bawah koordinasi tiga pihak, yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat dan Rusia.

Menteri Serbia urusan Kosovo, Slobodan Samardzic mengatakan, penawaran otonomi untuk Kosovo akan memberi kawasan itu kewenangan besar yang belum pernah diraihnya selama sejarah. Tapi Perdana Menteri Kosovo Agim Ceku menjawab, sekarang adalah peluang baik untuk menetapkan sendi-sendi hubungan baik antara negara-negara tetangga yang independen. Para diplomat menilai, kedua pihak belum bersedia bergeser dari tuntutan maksimalnya.

Kosovo adalah bagian dari Serbia sampai tahun 1999 ketika pasukan NATO akhirnya masuk ke kawasan itu setelah memaksa pimpinan Serbia Milosevic karena melakukan operasi militer di Kosovo. Sebelumnya, NATO membom kawasan Serbia termasuk ibukota Beograd selama 11 minggu untuk memaksa Serbia menarik diri dari Kosovo. Setelah itu, administrasi Kosovo diambil alih oleh PBB. Keamanan Kosovo diserahkan pada pasukan KFOR yang dipimpin oleh NATO.

Setelah perundingan di Wina Kamis kemarin, menteri luar negeri Serbia Vuk Jeremic mengatakan, yang penting sekarang adalah komitmen tidak menggunakan kekerasan. Menurut Jeremic, wakil-wakil Serbia dan Kosovo akan melakukan pertemuan disela-sela sidang umum PBB di New York bulan September.