Sri Lanka Antara Damai dan Perang | dunia | DW | 02.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Sri Lanka Antara Damai dan Perang

Pimpinan gerilyawan, politisi dan tentara menentukan perkembangan konflik di Sri Lanka. Warga sipil yang jadi korban.

Gerilyawan Tamil sedang mengibarkan benderanya

Gerilyawan Tamil sedang mengibarkan benderanya

Ratusan dan mungkin ribuan orang melarikan diri dari desanya, terutama diwilayah Tamil dibagian Timur Sri Lanka karena mencemaskan serangan baru. Lebih setengah dari 600 korban tewas dalam enam belakangan adalah warga sipil. Helen Olafsdottir jurubicara misi pemantau gencatan senjata dari Norwegia mengungkapkan

„Saat ini kami melihat terjadinya pengusiran. Kami melihat pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak, yang sejak tahun 2002, tidak pernah terjadi lagi. Ini menggambarkan sikap kemarahan dan kebencian yang besar. Warga benar-benar berada dalam keputusasaan.“

Sejak tahun 2002, dicapai gencatan senjata antara kaum pemberontak Tamil Eelam dengan pemerintah Sri Lanka. Tapi akhir tahun lalu, Presiden Mahinda Rajapaksa menggambarkan pecahnya tindak kekerasan Sri Lanka , yang disulut kedua belah pihak. Helen Olafsdottir menggambarkannya:

„Terjadi insiden yang serius, yang oleh warga dinilai seperti perang saudara. Kemudian muncul situasi yang sangat tenang. Situasinya memang sangat sulit untuk diperhitungkan. Secara resmi terdapat perjanjian genjata senjata. Tapi dilapangan tidak berlaku.“

Bulan Februari lalu terlihat secercah harapan. Kaum pemberontak dan pemerintah untuk pertama kalinya sejak tiga tahun mengadakan pembicaraan perdamaian di Jenewa. Dibahas mengenai rapuhnya perjanjian gencatan senjata dan menentukan jadwal untuk menyelesaikan dasar konflik antara kelompok Tamil dan Singala. Tapi putaran perundingan lanjutan, gagal diselenggarakan. Dan kembali muncul tindak kekerasan baru. Aktivis perdamian Sri Lanka Jehan Parera menjelaskan:

„Kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Kedua belah pihak tidak lagi mempercayai untuk dapat dapat mencapai tujuan dari pembicaraan dan perundingan yang dilakukan. Sebagai penggantinya mereka berusaha untuk saling melumpuhkan kekuatan.“

Presiden dan pemerintah Sri Lanka menandaskan tidak menginginkan pecahnya kembali pertempuran. Pemerintah di Colombo menuduh kaum pemberontak Tamil yang bertanggung jawab bagi meruncingnya situasi. Sementara Uni Eropa menyebut pemerintah Sri Lanka juga ikut bertanggung jawab. Tapi Uni Eropa memasukkan kaum pemberontak Tamil Eelam kedalam daftar organisasi teror.. Dengan demikian Uni Eropa hendak mendesak kembali dilakukan perundingan. Peneliti masalah konflik Paikiasothy Saravanamuutu melihat kemungkinan dampaknya yang kedua:

„Sekarang kaum pemberontak Tamil Eelam LTTE dapat merasakan dirinya dikucilkan dunia Internasional. Ini merupakan pukulan bagi kaum pemberontak secara politis dan psikologis, dimana mereka juga berkeinginan mendapatkan pengakuan Internasional.“

Sementara itu tanggal 8 dan 9 Juni mendatang, perantara Norwegia mengundang kedua pihak untuk mengadakan pertemuan di Oslo. Sampai sekarang masih belum jelas, apalah kaum pemberontak Tamil Eelam bersedia menghadirinya.

Iklan