1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Rubel, mata uang Rusia
Penghentian pasokan ke Bulgaria dan Polandia merupakan aksi balas terberat dari Kremlin atas sanksi yang dijatuhkan oleh Barat terkait konflik di UkrainaFoto: Alexey Malgavko/REUTERS
KonflikEropa

Sikap UE atas Permintaan Pembayaran Gas Rusia dengan Rubel

28 April 2022

Penolakan membayar dengan rubel membuat Rusia menghentikan pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia, Rabu (27/04). Komisi Eropa tegas meminta negara UE tetap membayar dengan euro atau dolar. Lalu, apakah ada solusi lain?

https://www.dw.com/id/sikap-ue-atas-permintaan-pembayaran-gas-rusia-dengan-rubel/a-61616193

Rusia menghentikan pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia pada hari Rabu (27/04) karena negara Eropa ini menolak membayar menggunakan mata uang rubel.

Komisi Eropa telah memperingatkan negara anggotanya untuk tidak membayar dalam rubel. Negara-negara Eropa juga diperingatkan bila mematuhi permintaan Rusia, maka hal itu berarti melanggar sanksi Uni Eropa (UE) terhadap Moskow atas invasinya ke Ukraina.

Namun, Brussel juga menguraikan opsi yang memungkinkan agar Uni Eropa bisa membeli gas Rusia tanpa melanggar sanksi.

Apa isi dekrit Rusia?

Pada Maret lalu, Moskow mengeluarkan dekrit yang mengusulkan agar pembeli gas mereka membuka rekening di Gazprombank untuk melakukan pembayaran dalam euro atau dolar, yang kemudian akan diubah menjadi rubel, dan dibayarkan ke pemasok gas, Gazprom.

Keputusan tersebut mengatakan bahwa Gazprombank akan membuka rekening jenis "K" khusus untuk pembayaran gas dari pembeli asing. Sebuah perusahaan UE akan mentransfer mata uang asing ke satu rekening tersebut dan kemudian bank Rusia akan mengubah pembayaran menjadi rubel, serta mentransfer rubel ke akun "K" lain milik Gazprom.

Keputusan tersebut mengatakan bahwa kewajiban pembeli akan dianggap terpenuhi hanya ketika rubel masuk ke akun Gazprom.

Mengapa usulan Rusia dapat melanggar sanksi UE?

Komisi Eropa mengatakan perusahaan Uni Eropa harus terus membayar dalam mata uang yang disepakati dalam kontrak mereka dengan Gazprom, dengan euro atau dolar.

Komisi mengirim dokumen ke negara-negara Uni Eropa pada pekan lalu, yang mengatakan sistem pembayaran yang diusulkan Rusia dapat melanggar sanksi Uni Eropa, bahkan jika pembeli Uni Eropa mengirim euro ke Gazprombank.

Hal itu karena di bawah dekrit Rusia, kewajiban kontrak pembeli Uni Eropa tidak akan dianggap selesai sampai euro diubah menjadi rubel, kata Komisi. Cara itu akan menempatkan penyelesaian efektif pembelian ke tangan otoritas Rusia dan melibatkan bank sentral Rusia, yang dikenai sanksi Uni Eropa.

"Karena proses konversi mungkin memakan waktu yang tidak ditentukan, selama waktu itu mata uang asing sepenuhnya berada di tangan otoritas Rusia termasuk bank sentral, langkah itu bahkan dapat dianggap sebagai pinjaman yang diberikan oleh perusahaan UE," kata Komisi.

Apakah ada solusinya?

Untuk menghindari pelanggaran sanksi, perusahaan harus mencari syarat tambahan pada transaksi, untuk mengonfirmasi bahwa kewajiban kontrak mereka selesai setelah menyetor euro dengan Gazprombank.

"Perusahaan Uni Eropa dapat meminta rekan-rekan Rusia mereka untuk memenuhi kewajiban kontrak dengan cara yang sama seperti sebelum adopsi dekrit, yaitu dengan menyetorkan pembayaran dalam euro atau dolar," kata Komisi dalam dokumennya yang tidak mengikat secara hukum.

Namun, prosedur untuk mendapatkan pengecualian dari persyaratan tersebut belum jelas, tambahnya.

Pilihan lain adalah bagi perusahaan UE sendiri untuk menyatakan bahwa mereka menganggap kewajiban telah diselesaikan, ketika mereka menyetorkan euro atau dolar ke Gazprombank.

"Akan disarankan untuk mencari konfirmasi dari pihak Rusia, bahwa prosedur ini dimungkinkan bisa dilakukan di bawah aturan dekrit," kata Komisi.

Perusahaan UE diizinkan untuk membuka rekening di Gazprombank dan terlibat dengan bank sentral untuk mencoba mencari solusi, karena Gazprombank tidak dikenai sanksi Uni Eropa.

ha/pkp (Reuters)