Setahun Damai di Aceh

Banyak perubahan yang terjadi di Aceh selama satu tahun masa damai. Membandingkan situasi sekarang dengan semasa konflik, aktivis perempuan Aceh, Suraiyya Kamaruzaman menilainya sebagai perubahan yang luar biasa.

Suraiyya Kamaruzaman: "Kalau memang dibandingkan dengan situasi sebelum perdamaian, memang jauh perbedaannya, paling sederhana pengalaman saya pribadi lah ya. Semenjak pasca tsunami saya tidak pernah lagi mendapat ancaman, bisa bekerja dengan baik, bisa datang ke desa, bisa mengadakan training-training, bisa bertemu dengan banyak pihak. Kantor ngga pernah lagi diancam mau di bom misalnya, telefon di kantor tidak pernah lagi dimatikan, diputuskan, atau kalau lagi berbicara tidak ada lagi orang tak dikenal yang ikut nyeletuk, ngomong dan haha begitu. Kami ya berharap akan semakin baik dan akan selamanya, karena memang berat sekali kan hidup di masa konflik.“

Konflik yang berlangsung selama hampir 30 tahun danmengambil korban 12.000 orang di Aceh, hanya terputus jeda masa damai yang singkat. Yang terakhir, ketika gencatan senjata Cessation of Hostilities Agreement COHA, yang disepakati RI dan GAM pada 9 December 2002. Tahun 2003 memasuki bulan kelima masa damai, pemerintah RI kembali menetapkan darurat militer terhadap wilayah Aceh.

Bencana tsunami yang menghantam propinsi Aceh di tahun 2004 dan mendapatkan sorotan internasional, mendesak RI dan GAM untuk kembali ke meja perundingan. Tahun lalu, kesepakatan damai yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki, disambut masyarakat Aceh dengan kelegaan dan digelarnya pawai Rapa'i Pase yang berkeliling ke kota-kota.

Dengan hati-hati Faye Belnis jurubicara misi pemantauan Aceh, Aceh Monitoring Mission (AMM), yang bertugas memonitor pelaksanaan butir-butir kesepakatan damai, memuji upaya pihak RI dan GAM selama satu tahun ini.

Faye Belnis: "Pelaksanaan kesepakatan itu sampai sekarang berjalan lancar. Kedua pihak telah melakukan banyak untuk itu, dan situasi keamanan sudah jauh lebih baik. GAM masih keberatan atas beberapa bagian dari UUPA yang ditetapkan. Namun kami memiliki mekanisme triparti, yang memungkin dialog terbuka dan konstruktif antara AMM, GAM dan pemerintah Indonesia. Kami harus optimis dan menjaga agar perdamaian di Aceh bisa terus berlangsung.“

Jurubicara GAM, Irwandi Yusuf, masih melihat berbagai permasalahan, termasuk penetapan jumlah militer Indonesia di Aceh di masa damai. Walaupun belum optimal, ia menilai positif perkembangan satu tahun terakhir ini.

Irwandi Yusuf: "Perkembangannya akhir-akhir ini luar biasa lah, kecuali masalah Undang-undang Pemerintahan Aceh yang belum sesuai dengan MoU. Kalau yang lainnya bagus. Ada juga masalah reintegrasi, yang menyangkut uang, transparansi dan program.“