Sejumlah Isu Konferensi Perubahan Iklim | Fokus | DW | 07.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Sejumlah Isu Konferensi Perubahan Iklim

Seluruh dunia bekerja keras mencari berbagai cara untuk menjadikan planet bumi lebih bersih. Namun Amerika Serikat sebagai negara pencemar terbesar di dunia, bersikukuh dalam penolakannya terhadap Protokol Kyoto 1995.

Pembukaan Konferensi Perubahan Iklim

Pembukaan Konferensi Perubahan Iklim

Dalam pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Dunia tahun 2006, Senin (06/11) kemarin, kepala delegasi Amerika menyebut, Amerika Serikat akan mempertahankan penolakan itu setidaknya selama Presiden George Bush masih menjabat sebagai presiden.

Hambatan dari Negara Industri Besar

Presiden Bush memang menolak untuk ikut dalam Protokol Kyoto yang bertujuan mengurangi emisi rumah kaca yang terutama merupakan gas buangan industri. Alasannya, ia kuatir ekonomi Amerika yang mengandalkan industri akan terpukul. Sikap Amerika merupakan hambatan besar bagi upaya bersama masyarakat internasional untuk melindungi lingkungan planet bumi. Inilah pula tantangan besar Konferensi Perubahan Iklim Dunia 2006 yang akan berlangsung hingga 17 November mendatang di Nairobi, Kenya.

Sebagaimana digambarkan Abigail Jabines, dari kelompok lingkungan hidup Greenpeace seksi Asia Tenggara:

"Sejumlah negara telah bertekad untuk menurunkan kadar efek rumah kacanya. Sedangkan negara-negara industri besar, seperti Amerika Serikat, Kanada atau Australia, sama sekali tidak melakukan hal yang nyata. Tetapi kita membutuhkan jalan keluar jangka panjang dan berkelanjutan. Dan dunia harus mengurangi penggunaan batu bara atau bahan bakar fosil lainnya."

Penggundulan Hutan Tropis

Sementara itu, Indonesia berangkat dengan peran kecil namun mengemban misi besar. Masalahnya, bersama Brasil, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar, yang merupakan paru-paru dunia. Celakanya, penggundulan hutan di Indonesia berlangsung begitu dahsyat, mencemaskan dan sangat mengancam keseimbangan lingkungan. Kondisi ini mendorong perubahan iklim yang sangat berbahaya. Lebih-lebih di Asia Tenggara. Seperti yang dinyatakan Abigail Jabines, dari Greenpeace Asia Tenggara:

"Terjadi kenaikan suhu di seluruh dunia, dan hal ini menyebabkan kondisi cuaca yang ekstrem. Seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan badai tropis. Dan di Asia Tenggara sebagai kawasan berkembang yang menggantungkan sumber pendapatannya dari pertanian atau perikanan, akibatnya sangat terasa. Jutaan orang terkena dampaknya."

Kompensasi untuk Hentikan Eksploitasi Hutan

Masalahnya, di sejumlah negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia, kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit. Mulai dari penebangan liar yang melibatkan konspirasi pengusaha dan pejabat yang korup, urbanisasi, semerawutnya perencanaan kota, hingga bencana seperti kebakaran hutan. Berbagai bencana lingkunagn terjadi, namun pemerintah dan berbagai lembaga lingkungan hidup seperti tak berdaya mengatasinya.

Dalam konferensi yang diikuti sekitar 6.000 peserta dari 189 negara itu muncul pula gagasan unik, yakni diberikannya kompensasi dana terhadap sejumlah negara berkembang untuk memelihara hutan-hutannya. Karena banyak negara miskin yang terpaksa mengeksploitasi hutan untuk menghidupkan ekonominya. Jika kebijakan ini dijalankan, maka hutan terpelihara dan negara yang bersangkutan memperoleh dana untuk menggerakan ekonomi. Negara tetangga kita di timur, Papua Nugini mempelopori upaya memperoleh kompensasi ini. Indonesia sepertinya patut mengikuti langkah ini.