SBY Bentuk Unit Kerja Pengelola Reformasi | Fokus | DW | 02.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

SBY Bentuk Unit Kerja Pengelola Reformasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membentuk lembaga baru. Badan itu dipimpin bekas Menteri Sekretaris Negara era Abdurahman Wahid, Marsilam Simanjuntak bertujuan untuk mempercepat reformasi. Efektifkah pembentukan lembaga baru itu? atau hanya akan menimbulkan persoalan baru nantinya ?

Soesilo Bambang Yudhoyono ditemani Yusuf Kalla

Soesilo Bambang Yudhoyono ditemani Yusuf Kalla

Setelah ada Dewan Keamanan Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, Penasihat Presiden, staf khusus dan utusan khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini membentuk lembaga baru. Lengkapnya bernama Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi disingkat UKP3R. Unit kerja yang berada langsung di bawah pengawasan presiden itu bertujuan memperbaiki pelaksanaan agenda reformasi.

Rencananya, unit kerja percepatan reformasi itu akan terfokus pada perbaikan iklim investasi, perbaikan administrasi pemerintahan, kemudian meningkatkan usaha kecil menengan dan meningkatkan kinerja BUMN serta penegakan hukum. Ketua unit kerja percepatan reformasi.

Marsillam: Jadi wujud dari hasil itu adalah dilihat dari hasil para menteri. ”Dasar pembentukannya apa? Apakah selama ini para menteri tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sehingga ada orang yang memantau dan memberi masukan kepada Presiden?” Oh enggak, mungkin Presiden ingin lebih efektif dan lebih mempercepat program-programnya.

Unit kerja ini akan bekerja selama tiga tahun. Beranggotakan dua deputi. Sebagai deputi satu untuk urusan non ekonomi, bekas Kepala Staf Teritorial TNI, Agus Wijoyo. Sedangkan deputi dua untuk urusan ekonomi adalah bankir yang pernah menjadi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Edwin Gerungan.

Deputi I, Agus Widjoyo menuturkan, dalam kerjanya nanti, mereka akan mencari tahu penyebab gagalnya sebuah program. Hasilnya akan diberikan kepada pihak terkait, termasuk Presiden.

Agus: bukan merupakan badan eksekutif dan tidak akan hadir di luar lembaga kepresidenan. UKP3R adalah alat bantu presiden, tetapi bisa mengumpulkan informasi untuk menganalisis mengapa sebuah kebijakan itu tidak sebagaimana diharapkan dalam implementasinya. Dan apabila perlu untuk mengadakan koordinasi dengan para menteri, maka pelaksanaan koordinasi itu akan berada di bawah menteri koordinator perekonomian.

Pembentukan lembaga baru itu mengundang kecaman Anggota Parlemen. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Permadi menilai Unit Kerja Reformasi tidak diperlukan. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, yang diperlukan Presiden saat ini adalah resufle atau pergantian anggota kabinetlah jawabannya.

Permadi: Sangat-sangat berlebihan. Saya khawatirnya sby akan membentuk 1000 badan lagi untuk membantu dia. Yang penting itu adalah sebenarnya reshuffle. Karena menteri-menterinya gak mampu harus direshuffle. Kalau gak direshuffle, dia akan bentuk pembantu-pembantu. Itu adalah keputusan bingung yang tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Dan anggarannya pasti akan lebih banyak lagi. Sementara menteri-menterinya tidak akan mau diatur oleh tim-tim yang lain. Dia merasa adalah pembantu presiden.

Masalah lain dengan pembentukan unit kerja ini adalah DPR kini tengah membahas RUU kepresidenan yang juga mengatur tim pembantu presiden. Anggota Pansus RUU Lembaga Kepresidenan dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris khawatir pembentukan unit baru itu akan berbenturan dengan lembaga presiden yang sudah ada. Kata dia, presiden harus membubarkan unit baru itu setelah DPR menyetujui RUU lembaga kepresidenan sebelum 2007 mendatang.

Yulia: pembentukan lembaga tsb, tdk mengacu kepa beeri tempat kepada teman presiden tapi dalam konteks dalam memperbaiki kinerja presiden dan kabinet…

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi bidang Pemerintahan dari Fraksi Golkar Priyo Budhi Santoso. Kata dia, unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi dapat dihapus jika tidak sesuai dengan Rancangan Undang-undang Penasehat Presiden.

Priyo: Kita memang belum bisa memastikan unit kerja ini seprti apa. Hari ini kami di DPR dalam tahap mefinalkan RUU Penasehat Presiden. Apakah dengan itu, unit ini dimasukkan kesana atau kita minta lini-lini yang tidak sesuai UU kita minta hapus. Kita sedang jajaki itu.

Presiden membantah tudingan lembaga baru ini akan berbenturan dengan lembaga lain dan kementrian. Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Unit Kerja dibentuk agar semua program dan agenda pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Dia meminta agar Unit Kerja Reformasi ini tidak ditafsirkan akan mengganggu kabinet. Apalagi sebagai Presiden, masalah yang ia hadapi sangat kompleks sehingga membutuhkan informasi, rekomendasi dan analisis dari Unit Kerja Reformasi.

SBY : Tentu saya memerlukan fasilitas seperti itu mengingat kompleksnya masalah yang kita hadapi, yang saya hadapi sebagai Presiden. Karena itu apa saja yang saya minta tolong dicek masalah ini, sudah diselesaikan belum, macet tidak, jangan sampai sudah ada perjanjian bulan ini selesai tidak selesai. Ini unit kerja biasa.

Presiden menyampaikan hal itu sesaat tiba dari Cina di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta. Pada konferensi pers itu Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketika wartawan mengajukan pertanyaan soal unit kerja ini, Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng meminta agar pertanyaan yang diajukan hanya mengenai hasil perjalanan dinas Presiden selama empat hari di Cina. Andi mungkin tak enak hati dengan Kalla yang sebelumnya tak diajak bicara tentang pembentukan lembaga baru tersebut. Seperti dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla sebelumnya.

Kalla : Sebenarnya apa manfaat unit kerja ini bagi Presiden? Menurut Anis Baswedan, Pengamat Politik dari Institut Indonesia, Unit Kerja ini akan memberi kesempatan lebih besar kepada Presiden untuk mewujudkan janji-janji saat kampanye. Selama ini, Presiden kesulitan mewujudkan program kerjanya karena birokrasi yang ada sekarang ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Presiden.

anis baswedan : Padahal dia punya janji-janji politik atau program-program kerja yang berlawanan dengan Presiden sebelumnya. Bagaimana mungkin personalia yang di bawahnya akan begitu saja melepas dan mengganti dengan program baru. Untuk itu perlukan sebuah terobosan untuk menjembatani agar Presiden baru betul-betul punya peluang untuk menerapkan janji-janjinya.

Anis Baswedan melihat Sekretariat Negara yang ada saat ini kurang membantu Presiden menjalankan program-programnya karena masih menggunakan pola kerja lama. Sekretariat Negara sudah menjadi struktur yang sudah terlalu besar dan kuat sehingga sulit diubah. Lalu, kalau tidak efektif mengapa tidak dibubarkan saja?