Satu Tahun Setelah Kerusuhan Paris | dunia | DW | 28.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Satu Tahun Setelah Kerusuhan Paris

Jumat (27/10) hampir 1.000 orang, termasuk 60 orang jurnalis, berpawai memperingati kematian dua remaja yang tewas di pinggiran Paris, Oktober tahun lalu.

Kerusuhan di pinggiran kota Prancis Oktober 2005

Kerusuhan di pinggiran kota Prancis Oktober 2005

Tewasnya Zyed Benn (17) dan Bouna Traore (15) menyulut kerusuhan yang berlangsung berminggu-minggu. Kekhawatiran bahwa tahun ini akan pecah kerusuhan lagi, menyebabkan keamanan ditingkatkan. Apalagi setelah lima buah bis terbakar. "Kami akan kerahkan seluruh pasukan keamanan yang ada guna menjaga keamanan para pengguna tranportasi publik." Demikian dinyatakan Menteri Dalam Negeri Perancis, Nicolas Sarkozy, Kamis (26/10). Di seluruh Prancis, polisi bersiaga. Mereka tetap berusaha agar peristiwa kerusuhan seperti tahun lalu tidak terulang.

Tahun lalu untuk pertama kalinya setelah sekitar 40 tahun, pemerintah Prancis memberlakukan situasi darurat. Kerusuhan yang berlangsung di Clichy-sous-Bois, bagian kota Paris yang padat imigran itu menggoncang pemerintah. Setelah itu pemerintah Prancis mengalokasi 100 juta Euro untuk peluncuran program-program integrasi, pelatihan dan penghapusan diskrimasi rasial. Namun banyak suara mengkritik, sampai sekarang tidak ada perubahan.

Disebutkan, masalahnya terdapat pada kebijakan pemerintah Prancis yang tidak membantu penghuni pinggiran kota, yang kebanyakan imigran. Di daerah-daerah itu tingkat pengangguran mencapai 40 persen. Sayangnya, dana yang tersedia tidak cukup untuk sekitar 750 wilayah yang bermasalah. Olivier Klein dari Kantor Walikota Clichy-sous-Bois mengatakan bahwa keadaan tingkat pengangguran, situasi perumahan, transportasi publik dansekolah-sekolah tetap mengkhawatirkan.

Para pekerja sosial juga kecewa. Mereka mengatakan, dana jutaan Euro dari pemerintah itu hanya turun ke jaringan-jaringan besar. Fanta Sangaré, ketua LSM yang memberikan layanan hukum dan kursus bahasa kepada masyarakat imigran mengungkapkan kekesalannya. Ia mengatakan belum pernah menerima dana bantuan itu untuk programnya.

Sementara di pihak lain, Perdana Menteri Prancis Dominique de Villepin menyanggah kritik semacam itu. Pemerintahan di Paris, tanpa lelah mengingatkan sudah banyak inisiatif dan perbaikan yang dilakukannya. Mereka menunjuk antara lain, Undang-undang anti diskriminasi yang diberlakukan sejak Maret tahun ini. Namun juga petugas di berbagai lembaga ini menilai bahwa masalah diskriminasi, baik dalam mencari kerja maupun mendapatkan tempat tinggal menyangkut sistem yang tidak mendukung.

Tampaknya, menghadapi pemilihan umum yang akan berlangsung enam bulan lagi, masalah integrasi, diskriminasi dan pengangguran pasti akan menjadi tema kampanye.

Iklan