Salip India, Pakistan Rebut Panggung Diplomasi Konflik Iran
1 April 2026
Perang Amerika Serikat–Israel dengan Iran telah menyebabkan meningkatnya kekurangan bahan bakar di India, nilai tukar rupee berada di bawah tekanan, dan jutaan warga India yang bekerja di negara-negara Teluk memantau perkembangan situasi dengan kecemasan yang semakin besar.
Namun, satu bulan setelah konflik berlangsung, justru Pakistan, bukan India, yang memposisikan diri sebagai mediator.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan awal pekan ini bahwa Islamabad akan segera menjadi tuan rumah pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, meskipun baik Washington maupun Teheran belum mengonfirmasi peran diplomatik Pakistan tersebut.
Sebaliknya, India memilih pesan yang lebih terukur. New Delhi menahan diri dan menyerukan pengekangan, sambil bekerja melalui jalur diplomasi yang tenang serta memprioritaskan keamanan energi dan keselamatan diaspora mereka.
Oposisi tingkatkan tekanan ke Modi
Namun, sikap pemerintah juga mendapat kritik dari pihak oposisi.
Rahul Gandhi, pemimpin Partai Kongres yang menjadi oposisi di India, menyebut kebijakan luar negeri India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi sebagai sebuah “lelucon universal.”
Anggota parlemen dari Partai Kongres, Jairam Ramesh, juga mengkritik kebijakan Modi.
Ia menulis di platform X bahwa setelah “keberhasilan militer yang tidak diragukan” dari India dalam aksinya melawan Pakistan selama Operasi Sindoor pada Mei 2025, “keterlibatan diplomatik Pakistan dan pengelolaan narasinya jauh lebih unggul dibandingkan pemerintah Modi.”
Para pakar menunjukkan bahwa secara internasional, peran Islamabad memberinya visibilitas dan relevansi langsung, khususnya di Washington, dengan memposisikan diri sebagai penghubung yang berguna di tengah ketegangan tinggi.
India mempertahankan posisi di tengah
Shanthie Mariet D’Souza, presiden Mantraya, sebuah forum riset independen, mengatakan pemerintah Modi menggambarkan konflik tersebut sebagai perang yang jauh dan tidak memerlukan intervensi India.
"Perspektif ini bertentangan dengan upaya sebelumnya untuk memposisikan India sebagai mediator potensial dalam perang Ukraina, serta dampak besar yang telah ditimbulkan perang Iran terhadap keamanan energi India,” kata D’Souza kepada DW.
"Walaupun sikap ini mungkin belum memengaruhi popularitas Modi di dalam negeri, konflik yang berkepanjangan dengan konsekuensi ekonomi bagi India kemungkinan akan memengaruhi tingkat persetujuan terhadap pemerintah," tambahnya.
D’Souza juga mengatakan kurangnya netralitas India membatasi kemampuannya untuk bertindak sebagai mediator dan melemahkan klaimnya mengenai otonomi strategis.
Harsh Pant, kepala program studi strategis di Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan banyak hal akan bergantung pada berapa lama perang berlangsung.
"Jika krisis berlanjut, jika tekanan terhadap India meningkat, dan jika pemerintah tidak mampu menanganinya di dalam negeri, maka akan ada dampaknya terhadap pemerintahan Modi," ujarnya kepada DW.
“Respons awal India menunjukkan solidaritas dengan negara-negara Arab, di mana hubungan dengan mereka terus berkembang dan sangat penting. India harus melindungi kepentingannya di sana,” tambahnya.
Apakah Pakistan bisa menghentikan perang Iran?
Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan bahwa India tidak akan bertindak sebagai “perantara” seperti Pakistan dalam perang AS-Israel dengan Iran yang sedang berlangsung.
Komentar Jaishankar tersebut menanggapi saran agar India meniru peran Pakistan, sekaligus menegaskan bahwa New Delhi melihat dirinya menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan tidak bertindak sebagai perantara dalam konflik yang didorong oleh pihak lain.
Modi menyatakan bahwa meskipun konflik di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz merupakan tantangan yang “mengkhawatirkan” bagi keamanan energi, pemerintah memastikan pasokan domestik tetap stabil dengan memanfaatkan cadangan strategis, mendiversifikasi impor dari 41 negara, serta melakukan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan.
Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi India untuk Pakistan, mengatakan India tidak menghadapi dampak politik domestik yang langsung, tetapi para pakar kebijakan khawatir negara tersebut terlihat terlalu berhati-hati dan tidak secara aktif memengaruhi perkembangan situasi, terutama dibandingkan dengan pendekatan Pakistan yang lebih tegas.
“Di kalangan strategis dan kebijakan, ada pengakuan diam-diam bahwa India tidak membentuk hasil di kawasan di mana ia memiliki kepentingan besar,” kata Bisaria kepada DW.
“Kontras dengan peran Pakistan yang terlihat sebagai perantara dapat memunculkan pertanyaan apakah New Delhi terlalu berhati-hati pada saat terjadi perubahan geopolitik.”
Jendela peluang Pakistan sebagai perantara
Meski demikian, Bisaria menekankan bahwa peran Pakistan tidak boleh dilebih-lebihkan.
“Manfaat Pakistan bersifat fasilitasi taktis. Kekuatan India terletak pada keseimbangan, multi-alignment, dan otonomi strategis jangka panjang. Tantangan bagi New Delhi adalah mengubah posisi tersebut menjadi pengaruh yang terlihat ketika peluang diplomatik terbuka,” katanya.
“Ia bertindak sebagai penghubung, bukan sebagai broker kekuatan. Ini konsisten dengan pola masa lalu. Islamabad secara historis sering memfasilitasi diplomasi jalur belakang AS, mulai dari pembukaan hubungan dengan Cina pada 1971 hingga krisis sandera Iran pada 1981,” tambah Bisaria.
Menurut mantan diplomat tersebut, keuntungan yang diperoleh Pakistan adalah visibilitas dan relevansi di Washington pada saat India berada di pinggir panggung.
“Itu mungkin diterjemahkan menjadi pengaruh diplomatik jangka pendek atau goodwill. Namun, secara struktural, keseimbangan dengan India tetap tidak berubah. Bobot global India, secara ekonomi, strategis, dan diplomatik, jauh melampaui Pakistan,” katanya.
Artikel ini pertama terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Arti Ekawati