RUU Suaka Australia Gagal | Fokus | DW | 17.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

RUU Suaka Australia Gagal

Di parlemen Australia, dimana pemerintahan koalisi menguasai mayoritas suara, rancangan Undang-undang Suaka digagalkan beberapa hari lalu.

PM Australia John Howard

PM Australia John Howard

Namun di senat, partai pemerintah hanya unggul satu suara lebih banyak dari jumlah suara partai oposisi. Setidaknya ada 2 senator dari partai pemerintah yang tidak setuju dengan undang undang baru tersebut. Dalam pidatonya Perdana Menteri Australia, John Howard menyampaikan:

Perimbangan suara mayoritas di senat, sangat jelas bahwa undang-undang ini ditolak. Dengan begitu saya usulkan pada pertemuan kabinet untuk tidak melanjutkan pembahasna rancangan undang-undang itu lebih jauh. Dengan begitu, tidak ada perdebatan lebih jauh mengenai rancangan undang- undang tersebut dan tidak perlu diadakan pemungutan suara untuk itu.”

Rancangan Undang-undang Suaka yang kontroversial ini merencanankan para pencari suaka yang tiba dengan kapal laut dikirim ke sebuah kamp tahanan di sebuah pulau yang berada di luar daratan Australia. Sejauh ini tindakan semacam itu hanya ditujukan bagi pencari suaka, yang datang lewat laut dengan kapal kapal kecil, yang berhasil ditangkap di laut atau mendarat di pulau pulau terpencil dekat Australia. Jika undang undang ini disetujui, maka setiap pencari suaka akan dikirim ke Pulau Nauru di perairan Pasifik. Disana mereka harus menunggu hingga permohonan suaka mereka dikabulkan. Akan tetapi tidak jelas apakah jika permohonan suakanya diterima mereka akan diijinkan masuk ke Australia.

Perdana Menteri Howard tampaknya kecewa dengan kegagalan ini, namun posisinya tidak dilemahkan dengan keputusan tersebut:

Otoritas saya berasal dari rakyat Austrlia dan politik saya dinilai setiap tiga tahun. Mandat ini masih berlaku hingga akhir tahun depan. Saya membaca berbagai komentar, tapi isinya tidak terlalu berarti.”

Rencana pemerintah ini mendapat kritikan tajam dari pihak gereja dan juga kelompok kelompok pembela hak-hak asasi manusia di Australia. Gagalnya rancangan undang-undang ini disambut positif. Aktifis hak asasi manusia Tim Costello mengatakan:

Tidak ada ancaman kita akan dibanjiri pengungsi. Saya percaya, Australia mampu menjalankan proses suaka yang tertib. Negara kita bisa memproses permohonan suaka di daratan dan mempertmbangaknnya dengan adli antara pertahanan perbatasan serta ditaatinya hak hak asasi manusia.”

Reaksi kekecewaan datang dari Indonesia. Banyak pencari suaka di Australia datang dari Papua. Beberapa bulan lalu pemerintah Australia mengabulkan permohonan suaka 40 warga Indonesia. Hal tersebut sempat membuat panas hubungan diplomatik kedua negara. Sesungguhnya proses pemeriksaan permohonan suaka diluar daratan Australia dapat menghalangi kedatangan para pengungsi politik. Namun dengan digagalkannya rencana undang undang ini, nampaknya jumlah pencari suaka asal Papua akan kembali meningkat.

  • Tanggal 17.08.2006
  • Penulis Miranti Hirschmann
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CJbr
  • Tanggal 17.08.2006
  • Penulis Miranti Hirschmann
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CJbr