RI Terancam Resesi Akibat Corona, Waspada Pengangguran Meningkat | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 29.05.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Ekonomi

RI Terancam Resesi Akibat Corona, Waspada Pengangguran Meningkat

Pakar ekonomi memperingatkan Indonesia berpotensi resesi bila pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal. Pandemi corona juga dikhawatirkan membuat tingkat penggangguran dan angka kemiskinan semakin meningkat.

Warga Indonesia berbelanja kebutuhan lebaran di Bekasi, Jawa Barat (AFP/Rezas)

Tradisi belanja lebaran warga Indonesia

Pandemi COVID-19 membuat Indonesia terancam masuk ke jurang resesi. Hal itu bakal terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional negatif selama dua kuartal berturut-turut. Potensinya dinilai cukup besar untuk mengarah ke sana.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menjelaskan, ketika resesi terjadi maka hal itu akan menyebabkan ledakan gelombang pengangguran. Ujung-ujungnya jumlah orang miskin akan bertambah.

"Saya rasa dampak yang paling besar itu tingkat pengangguran dan kemiskinan," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (29/5/2020).

Eko menjelaskan, sekarang saja saat resesi itu belum terjadi, angka pengangguran sudah meningkat, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan imbas merebaknya virus corona.

"Nah cuma yang nggak bisa dihindari biasanya pengangguran karena belum ada resesi saja ini kan peningkatan pengangguran sudah jutaan ya. Kalau kemudian terjadi resesi ini akan lebih besar lagi gelombang penganggurannya. Kalau nganggur nggak punya income ya pasti miskin. Jadi yang kemudian dampak kemiskinannya juga besar," jelas dia.

Menurutnya dua hal tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah. Sayangnya pemerintah dinilai memiliki keterbatasan sumber daya untuk itu.

"Nah biasanya langkahnya adalah bantuan langsung dari pemerintah. Cuma kan saat resesi itu biasanya pemerintah pajaknya kurang kan, berkurang, kenapa? Karena orang lagi susah bagaimana bisa dipajaki. Kalau nggak untung kan nggak wajib bayar pajak, nggak ada tarikan pajak sehingga itu yang berat. Nah ini semua masalahnya jawabannya itu adalah penyelesaian COVID-19 itu," tambah wakil direktur INDEF itu.

Imbas corona, tingkat kemiskinan diprediksi meningkat 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat potensi peningkatan jumlah angka kemiskinan di Pulau Jawa akibat virus corona sangat besar dibandingkan wilayah lainnya.

Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Putut Hari Satyaka mengatakan peningkatan angka kemiskinan paling besar di Jawa karena wilayahnya sebagai epicentrum penyebaran COVID-19.

Putut menjelaskan, potensi peningkatan jumlah angka kemiskinan dampak dari terganggunya aktivitas ekonomi nasional, ditambah lagi pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di semua sektor yang mendukung perekonomian.

"Dengan dampak yang cukup berat, memang potensi kemiskinan di Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan akan meningkat," kata Putut dalam video conference, Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Putut mengungkapkan lebih lanjut, untuk mengantisipasi dampak tersebut, dibutuhkan terobosan kebijakan salah satunya melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam menangani COVID-19. Antara lain dengan melakukan penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres 54 Tahun 2020 untuk dialihkan pada penanganan corona secara terpusat. (pkp/as)

Baca selengkapnya di: detiknews

RI Terancam Resesi, Waspada Ledakan Gelombang Pengangguran

Orang Miskin RI Bakal Bertambah karena Corona, Paling Banyak di Jawa