Redam Penyebaran Covid-19, Rusia Berlakukan Aturan Ketat Sampai Sanksi Penjara | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 01.04.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wabah Corona

Redam Penyebaran Covid-19, Rusia Berlakukan Aturan Ketat Sampai Sanksi Penjara

Setelah ahli virologi Rusia dites positif Covid-19, corona jadi isu serius. Berbagai aturan ketat dengan cepat diputuskan parlemen di Moskow, termasuk hukuman penjara sampai 7 tahun.

Putin sampaikan pidato soal wabah corona (picture-alliance/dpa/Sputnik)

Pekan lalu, Putin menyatakan kondisi Covid-19 di Rusia berada "di bawah kendali”

Covid-19 segera menjadi tema serius di Rusia, ketika dokter ahli virus corona, Denis Protsenko, yang minggu lalu masih melakukan pertemuan langsung dengan presiden Vladimir Putin dan beberapa pejabat tinggi, dites positif Covid-19 pada hari Selasa.

Padahal Putin baru saja minggu lalu menyatakan, bahwa kondisi Covid-19 di negaranya berada "di bawah kendali”. Menurut data dari John Hopkins University, di Rusia hingga kini (31/3) tercatat 2337 kasus Covid-19, dengan 17 orang meninggal.

Rusia sekarang memberlakukan lockdown di sebagian besar wilayah. Parlemen Rusia dengan cepat menyetujui paket undang-undang yang berfokus pada peredaman penyebaran virus korona, termasuk aturan dengan sanksi penjara.

Hampir 70 persen dari 147 juta penduduk Rusia kini diperintahkan menjalani karantina dan isolasi diri. Hari Minggu lalu (29/3) walikota Moskow memberlakukan kebijakan lockdown di seluruh kota. Sekarang, wilayah-wilayah lain melakukan hal serupa.

Hingga Selasa sore (31/3), lebih dari 50 daerah telah membatasi kegiatan warga. Mereka hanya diijinkan meninggalkan rumah untuk berbelanja kebutuhan pokok dan berjalan-jalan dengan hewan peliharaan dalam radius 100 meter dari rumahnya. Beberapa wilayah mengambil langkah-langkah tambahan seperti menghentikan transportasi umum ke dan dari daerah lain.

Rumah Sakit Botkin di St. Petersburg

Di rumah sakit di St. Petersburg ini sekitar 230 pasien corona dirawat termasuk 11 warga negara asing

Menyebarkan fake news bisa dihukum lima tahun penjara

Para anggota parlemen Rusia dengan cepat menyetujui sanksi tegas bagi orang-orang yang "melanggar aturan sanitasi", dengan hukuman penjara hingga tujuh tahun, jika orang melanggar aturan karantina sehingga menyebabkan kematian lebih dari dua orang.

Sanksi denda hingga 50.000 rubel, setara 640 dolar AS, juga akan dikenakan pada orang yang melanggar aturan perilaku di tempat umum. Aturan yang disahkan oleh majelis rendah dan tinggi hari Selasa itu termasuk ketentuan untuk mempermudah produksi dan akses terhadap obat-obatan serta menghapus beberapa birokrasi pendaftaran dan perizinan obat baru.

Anggota parlemen juga mendukung sanksi penjara atas pelanggaran mendistribusikan "informasi yang diketahui salah alias fake news tentang keadaan yang mengancam keselamatan dan kehidupan." Jika informasi salah atau fake news tersebut kemudian menyebabkan kematian, pelaku yang dinyatakan bersalah menyebarkannya akan menghadapi hukuman sampai lima tahun penjara.

Pengamatan dan pengawasan lewat teknologi online dan CCTV

Pemerintah Rusia juga akan menerapkan langkah-langkah pengawasan dengan bantuan jaringan telekomunikasi. Perdana Menteri Mikhail Mishustin hari Selasa memerintahkan Walikota Moskow Sergei Sobyanin untuk menyusun sistem kontrol atas pergerakan orang di dalam kota.

Pemerintah Kota Moskow menurut laporan media berencana membuat sistem barcode QR khusus, untuk digunakan oleh warga sebagai izin saat keluar rumah. Kode-kode itu akan disebarkan melalui portal layanan online Moskow dan diperlukan untuk setiap perjalanan di luar rumah, juga ketika hanya membuang sampah, harian Kommersant melaporkan mengutip rancangan undang-undang yang sedang disiapkan.

Sistem pengawasan juga akan menggunakan jaringan kamera pengawas di Moskow, data penggunaan jaringan seluler, dan data tranksasi pembayaran dengan kartu bank, tulis Kommersant lebih lanjut dalam laporannya.

Para kritikus mengecam rencana yang bocor itu, sebagai pelanggaran berat terhadap kebebasan yang dijamin dalam konstitusi. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai "kamp konsentrasi QR", dan mereka khawatir sistem pengawasan itu akan bertahan lebih lama, juga setelah pandemi corona berlalu.

hp/as (afp, rtr, ap)

Laporan Pilihan