Reaksi Dunia Atas Sanksi DK PBB Bagi Iran | Fokus | DW | 26.12.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Reaksi Dunia Atas Sanksi DK PBB Bagi Iran

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad mengatakan, resolusi PBB yang disahkan hari Sabtu (23/12) lalu tidak akan mempengaruhi program atom negaranya. Reaksi atas atas sanksi PBB tersebut, tidak hanya datang dari Iran tapi juga berbagai negara di dunia.

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad

Cina menyerukan dilakukannya pembicaraan baru dengan Teheran. Penjatuhan sanksi bukanlah penyelesaian masalah untuk jangka panjang. Demikian dikatakan jurubicara kementerian luar negeri Cina, Liu Jianchao kemarin di Beijing. Cina berharap sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan dan mendukung upaya internasional memerangi perluasan senjata atom. Seruan resolusi damai juga datang dari Organisasi Konferensi Islam OKI, dimana Iran juga tergabung dalam kelompok itu. Ekmeleddin Ihsanoglu, sekretaris jenderal OKI kemarin menyatakan, ia mengharap adanya peluang pelaksanaan pembicaraan baru dengan Teheran untuk penyelesaian masalah itu secara damai. Kawasan tersebut tidak akan sanggup menanggung kembali terjadinya pergolakan setelah apa yang dialami Irak. Demikian dikatakan Ihsanoglu di Jeddah, Arab Saudi.

Sementara Menteri luar negeri Rusia Sergej Lavrov menilai sanksi PBB terhadap Iran sebagai kompromi yang memperhatikan kepentingan Rusia. Resolusi PBB tidak sampai mengganggu perjanjian yang telah disepakati dengan Iran. Demikian ditekankan Lavrov menurut keterangan Kantor Berita Ital-Tass. Saat ini Rusia membangun reaktor atom pertama Iran di Busyehr. Sanksi PBB tersebut melarang antara lain penerusan teknologi nuklir terhadap Iran dan mendesak penghentian pengayaan uranium yang dilakukan negara itu.

Dari Kairo menteri luar negeri Mesir, Ahmed Abul Gheit menyarakan diakhirinya standar ganda nuklir. Kelalaian sejumlah negara Barat tentang masalah perjanjian non proliferasi dan kenyataan bahwa sejumlah negara diperbolehkan memiliki kapasitas nuklir sementara sejumlah negara lainnya dicegah tidak lain daripada standar ganda nuklir. Lebih lanjut Ahmed Abul Gheit menambahkan, diketahui bahwa Israel memiliki kapasitas nuklir yang tidak mendapat pengujian dari Badan Energi Atom Internasional sebagai badan pengawasan nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina. Israel tidak pernah sekalipun mengakui memiliki senjata atom, tapi negara itu bukan penandatang perjanjian non proliferasi nuklir dan menolak inspeksi internasional terhadap reaktor nuklirnya di Dimona. Sementara Iran sebagai penandatangan perjanjian non proliferasi senjata atom tetap menekankan haknya menggunakan teknik nuklir untuk tujuan damai. Pemimpin di Teheran menegaskan mereka akan memulai pembangunan 3000 sentrifugal untuk pengayaan uranium. Hal yang ditakutkan pihak Barat, bahwa negara itu akan melakukan pembuatan bom atom.