1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PLTN Isar di negara bagian Bayern
PLTN Isar di negara bagian BayernFoto: Peter Kneffel/picture alliance

Putin Dorong Jerman Kembali ke Tenaga Nuklir?

Dirk Kaufmann
24 Juni 2022

Di bawah pemerintahan Angela Merkel, Jerman memutuskan untuk menghentikan operasi PLTN setelah tragedi Fukushima di Jepang. Perang Rusia di Ukraina membawa Jerman ke tepian krisis energi.

https://www.dw.com/id/putin-dorong-jerman-kembali-ke-tenaga-nuklir/a-62250310

Saat ini di Jerman hanya ada tiga Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang beroperasi, dua di selatan dan satu lagi di utara Jerman. Semua PLTN lain sudah berhenti beroperasi. Ketiga PLTN yang sekarang masih digunakan menurut rencana akan berhenti beroperasi akhir tahun ini, sesuai rancangan penghentian energi nuklir yang diputuskan setelah bencana Fukushima. Ketiga PLTN itu memasok sekitar 6 persen kebuituhan listrik di Jerman.

Dalam situasi geopolitik saat ini, beberapa pihak di Jerman yang kembali menyuarakan agar operasi PLTN diperpanjang. Alasannya, Jerman akan kekurangan pasokan gas pada musim dingin mendatang, kalau Rusia benar-benar menghentikan aliran pasokan gasnya.

Pemerintah Jerman sendiri sudah memutuskan untuk memperpanjang operasi pembangkit listrik tenaga batu bara, mengantisipasi situasi itu. Dalam jangka panjang, yang diprioritaskan adalah pembangunan dan perluasan infrastruktur energi berkelanjutan, seperti pemanfaatan tenaga angin dan tenaga surya maupun bahan bakar hidrogen.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas di negara bagian Niedersachsen
Pembangkit Listrik Tenaga Gas di negara bagian NiedersachsenFoto: picture-alliance/dpa

SPD dan Partai Hijau sepakat soal tenaga nuklir

Sementara dua artai di koalisi pemerintahan, yaitu SPD dan Partai Hijau, sepakat tidak ingin memperpanjang operasi PLTN, satu mitra koalisi, FDP, justru mengusulkannya. Kalangan oposisi di parlemen juga memfavoritkan opsi perpanjangan operasi PLTN.

Ketua Fraksi SPD Rolf Mützenich mengingatkan janji partainya bahwa "kita akan meninggalkan tenaga nuklir", yang selalu digaungkan selama kampanye pemilu. Selain itu, kata Mützenich "ada cukup banyak alternatif" lain. Kanselir Jerman Olaf Scholz (SPD) dan Menteri Ekonomi Robert Habeck (Partai Hijau) juga mengatakan, bahwa PLTN hanya akan beroperasi sampai akhir tahun, terutama karena bahan bakar nuklir yang tersedia memang hanya untuk jangka waktu itu

Tetapi para politisi FDP mengatakan, sebaiknya pemerintah Jerman mempertimbangkan juga opsi PLTN, dengan memeriksa kapasitas dan persedian bahan bakarnya. Ketua Partai FDP, Menteri Keuangan Christian Lindner mengatakan "opsi tenaga nuklir perlu dibahas secara terbuka, bebas dari latar belakang ideologi."

Pengelola PLTN menolak

Salah satu opsi adalah menurunkan kapasitas ketiga PLTN yang ada sekarang, agar bisa dioperasikan lebih lama daripada batas waktu 31 Desember 2022. Sedangkan untuk mendapatkan pasokan bahan bakar nuklir yang baru memang dibutuhkan waktu antara 12 sampai 18 bulan. Kalau PLTN memang ingin tetap digunakan, maka bahan bakar nuklirnya harus segera dipesan.

Tetapi ketiga perusahaan pengelola PLTN, yaitu EbBW, Eon dan RWE, justru menolak perpanjangan masa operasi PLTN-nya. RWE misalnya menerangkan, PLTN mereka yang ada di Emsland memang hanya disiapkan untuk beroperasi sampai akhir tahun. "Sampai saat itu bahan bakarnya juga akan habis. Perpanjangan operasi akan menemui hambatan besar." Juga EnBW dan Eon berulang kali menegaskan, siap menghentikan operasi PLTN sesuai yang diatur oleh undang-undang.

Direktur Utama RWE Markus Krebber mengatakan, debat saat ini tentang kemungkinan perpanjangan masa operasi PLTN tidak ada gunanya, karena itu "sudah terlambat". Masalahnya bukan hanya mendapatkan bahan bakar nuklir yang cocok, tapi sebelumnya juga harus ada pengujian sistem keamanan dan konstruksi PLTN secara menyeluruh, apakah memang masih memadai. "Lalu siapa yang menanggung risiko, jika terjadi sesuatu?"

Karena itu dia menganjurkan, "Kita lebih baik fokus pada solusi masalahnya, yaitu bagaimana mengunrangi konsumsi gas dan membangun infrastruktur gas yang baru." Terutama transisi ke energi terbarukan harus dipercepat. (hp/yf)