Proses terhadap Mubarak Harus Fair

Korban bagi raja di Sungai Nil. Demikian komentar harian Swiss Neue Zürcher Zeitung mengenai proses pengadilan terhadap mantan Presiden Mesir Mubarak

"Dengan paksaan mundurnya Mubarak tanggal 11 Februari lalu, di Mesir tidak dimulai babak baru. Dari pihak militer yang berkuasa hampir tidak ada impuls yang mengisyaratkan terjadinya perubahan sistem secara mendasar. Juga upaya juridis untuk menaklukkan rezim Mubarak, hanya berlangsung di bawah tekanan para aktivis yang berkumpul, yang formasinya di lapangan Tahrir semakin longgar. Terlalu dini untuk menyebut sebuah revolusi yang dikhianati. Namun di negara itu masih kurang tatanan yang mencantumkan secara jelas mengenai kebebasan warga. Dari militer tidak akan ada gagasan untuk itu. Jika tergulingnya Mubarak lebih dari sekedar korban bagi raja, Mesir jauh lebih memerlukan tindakan revolusioner dibanding yang sudah-sudah.“

Proses terhadap Mubarak harus fair. Demikian komentar harian Belanda de Volksrant

"Juga pasca tergulingnya Mubarak masih diragukan, apakah militer akan berani membawa mantan pimpinannya ke hadapan pengadilan. Apalagi mereka memainkan peran penting di Mesir. Bahwa sang mantan presiden harus bertanggungjawab adalah isyarat yang bagus. Juga meskipun tekanan masyarakat diperlukan untuk meyakinkan pimpinan militer. Pertanyaannya tentu saja, apakah proses terhadap Mubarak berjalan secara fair. Di Tunisia proses terhadap mantan Presiden Ben Ali yang menjadi buron, mengalami manipulasi. Setelah proses pengadilan selama satu hari, Ben Ali divonis 35 tahun penjara. Diharapkan Mesir dapat melakukan proses itu lebih baik dan mengambil waktu untuk belajar dari sejarahnya."

Dan terakhir harian Austria Salzburger Nachrichten menulis

"Tidak seorangpun yang dapat mengharap, bahwa Mesir setelah puluhan tahun dipimpin diktator melalui pemberontakan dapat berubah drastis menjadi negara yang berdasarkan undang-undang dan kokoh. Jalan menuju stabilitas politik, sebuah sistim yang demokratis, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam tanggung jawab politik, masih panjang. Negara berpenduduk 80 juta jiwa itu masih harus belajar, cara menyikapi ketegangan besar sosial dan budaya. Proses secara terbuka terhadap otokrat yang terguling, yang harus mempertanggunjawabkan tindakannya melalui semua proses di hadapan pengadilan, secara mendasar dapat membantu membina kepercayaan warga Mesir terhadap masa depan politiknya."

Dyan Kostermans/dpa

Editor: Hendra Pasuhuk