Program Bantuan Pembangunan menjadi perdebatan parlemen Jerman | dunia | DW | 02.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Program Bantuan Pembangunan menjadi perdebatan parlemen Jerman

Bagi kebanyakan warga Jerman, program bantuan pembangunan negara asing bak membuang uang pajak ke dalam sumur yang tak berdasar. Bagi parlemen Jerman kerjasama pembangunan merupakan kebijakan penting. Namun, bagaimana pelaksanaannya?

Perlukah negara-negara seperti Cina dan India tetap dana bantuan perkembangan dari Jerman? Pertanyaan ini menyuluh perdebatan keras di parlemen Jerman, yang hari Kamis lalu membahas kebijakan bantuan perkembangan negara asing.

Sebagian anggota parlemen menilai Cina dan India sudah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pasar internasional. Demikian menurut Helmut Königshaus dari partai liberal, FDP. Menurut pihak yang kontra ini, pengaruh Cina dan India, bahkan lebih besar dari beberapa negara industri G8. Selain itu, cadangan devisa Cina lebih besar dari defisit anggaran belanja Jerman yang dikelola Menteri Keuangan Jerman, Peer Steinbrück dari partai sosial demokrat SPD. Königshaus menuduh Steinbruck mengorbankan anak-anak dan generasi mendatang Jerman, demi kemampuan mengalirkan dana ke Cina. Ia katakan,

"Mengapa kita harus melakukan itu? Sekarang Cina sudah menjadi donor terpenting di Afrika. Malah tidak seperti Jerman yang meniti jalan agar mencapai tujuan yang etis. Tidak, pengaruh Cina di Afrika itu untuk menjamin pasokan bahan baku. Sementara itu di Afrika, Jerman justru kehilangan pengaruh maupun pasokan bahan baku itu."

Di pihak lain, Menteri Pembangunan dan Kerjasama Jerman Heidemarie Wieczorek Zeul berpandangan beda. Menurut dia, Jerman hanya mendukung proyek-proyek tertentu di Cina,

"Pemanasan global hanya bisa kita atasi bila bekerjasama dengan Cina. Bila kita membantu Cina mengembangkan energi alternatif yang bisa diperbaharui, hal itu merupakan investasi bagi masa depan kita sendiri."

Demikian Menteri Pembangunan Jerman, Wieczorek-Zeul juga mengungkapkan, Jerman akan menggunakan posisinya sebagai Presiden Uni Eropa dan organisasi negara-negara industri G8 untuk meluaskan jangkauan dukungannya, terutama di Afrika.

Sementara itu, juru bicara fraksi kiri Jerman Hüseyin Aydin mengingatkan, bahwa kesenjangan antara negara industri dan negara termiskin di dunia, justru merupakan dampak politik G8. Dominasi G8 di lembaga-lebaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia telah memaksa negara-negara Afrika melakukan swastanisasi. Padahal aksi swastanisasi itu tidak mengubah kemiskinan rakyatnya.

Thilo Hoppe dari partai Hijau menuntut agar Jerman memulai inisiatif baru yang secara internasional berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pengurangan senjata dan secara lebih bijak menata baru aturan main globalisasi.

Kanselir Jerman Angela Merkel telah menjadikan politik bantuan pengembangan negara asing sebagai salah satu titik berat program kerjanya. Hal itu tidak saja terlihat dari perdebatan panas ini, melainkan juga tampak dari alokasi dananya dalam anggaran belanja Jerman.

Iklan