1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Sosial

Mengapa Membenci Sesama Kelas Pekerja?

30 April 2018

Pemerintah berupaya merangkul aliran investasi, kali ini dengan melonggarkan perizinan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Anda setuju dengan kemudahan ini? Simak opini Wahyu Susilo.

https://p.dw.com/p/2wgxb
Ausbildung junger Menschen mit Migrationshintergrund
Foto: picture-alliance/dpa

Tanggal 23 April 2018, di sela-sela Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC, diluncurkan laporan regular Bank Dunia mengenai Migrasi dan Pembangunan edisi 29 dimana salah satu bagian dari laporannya mengulas mengenai sirkulasi remitansi dari seluruh penjuru dunia. Remitansi adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya.

Ulasan ini menegaskan betapa makin signifikannya aliran remitansi terhadap gerak ekonomi global. Dituliskan di laporan tersebut, volume remitansi global di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,5% dibanding volume remitansi global di tahun 2016.

Laporan ini juga memperlihatkan bahwa di kawasan Asia Timur dan Pasifik adalah kawasan yang paling banyak besar sirkulasi remitansinya dibanding kawasan-kawasan regional lainnya. Ini membuktikan bahwa kawasan Asia Timur dan Pasifik memiliki daya tarik yang signifikan bagi mobilitas kaum pekerja lintas batas.

Wahyu Susilo adalah Pendiri Migrant CARE, sekaligus bekerja sebagai analis kebijakan di lembaga tersebut. Tahun 2007, meraih Hero-Acting to End Modern Slavery Award dari Department of State USA.
Penulis: Wahyu SusiloFoto: privat

Apa yang bisa dibaca dari realitas tersebut untuk melihat dinamika ekonomi-politik ketenagakerjaan di Indonesia?

Adanya kenaikan volume remitansi sebesar 8,5% ditahun 2017 dari tahun 2016 memperlihatkan bahwa mobilitas pekerja lintas batas negara adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dicegah.

Hampir sebagian besar analis politik global mencatat adanya peningkatan sentimen anti pendatang gegara penguatan populisme kanan, xenophobia dan Islamophobia sebagai warna politik global di tahun 2017.

Namun ternyata sentimen itu tetap tidak bisa menghalangi kehendak para pekerja lintas batas negaramengisi ruang-ruang pekerjaan dengan segala resikonya. Laporan ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang masuk dalam sepuluh besar penerima aliran remitansi sedunia dengan jumlah 9 milyar Dollar AS.

Baca juga:

Sentimen Anti Asing dalam Persaingan Politik dan Ekonomi di Indonesia

Perusahaan Jerman Cari Tenaga Ahli Asing

Pekerja asing vs pekerja lokal

Ketika gerak ekonomi dunia salah satunya ditopang oleh mobilitas pekerja lintas negara, maka sangatlah mengherankan muncul sentimen anti pekerja asing di Indonesia dan menghadap-hadapkannya dengan pekerja lokal. Sejujurnya hembusan isu serbuan pekerja asing di Indonesia menyeruak tanpa disertai fakta-fakta akurat di lapangan.

Hembusan isu ini mengisyaratkan resistensi pada kehadiran pekerja asing yang sebenanya secara kuantitas juga tidak terlalu signifikan. Penentangan yang juga disuarakan oleh sebagian kalangan serikat pekerja juga layak dipertanyakan karena sebenarnya prinsip dasar serikat pekerja (apapun ideologinya) adalah solidaritas sesame pekerja dan internasionalis. Dari posisi ini kesejatian mereka sebagai kaum unionis yang ‘genuine' layak dipertanyakan.

Ke mana larinya solidaritas kaum pekerja?

Resistensi terhadap pekerja asing di Indonesia menandakan bahwa para pembenci pekerja asing tersebut sama sekali tidak memperlihatkan solidaritas kepada pekerja migranIndonesia (yang berposisi sebagai pekerja asing) di negara tujuan bekerja mereka dengan segala kerentanan yang dihadapinya.

Sangatlah ironisnya jika dalam peringatan May Day 2018 di Indonesia ada tuntutan yang mengartikulasikan resistensi terhadap pekerja asing di Indonesia. Tuntutan tersebut jelas mengingkari watak May Day yang mengedepankan solidaritas kaum pekerja melintas batas negara.

Penulis: Wahyu Susilo (ap/vlz)

Pendiri Migrant CARE, sekaligus bekerja sebagai analis kebijakan di lembaga tersebut. Tahun 2007, meraih Hero-Acting to End Modern Slavery Award dari Department of State USA.

@wahyususilo

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.

Kami tunggu komentar Anda di sini.