Presiden Rusia Vladimir Putin Menang dalam Referendum Reformasi Konstitusi | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 02.07.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin Menang dalam Referendum Reformasi Konstitusi

Amandemen konstitusi ini memungkinkan Putin untuk mencalonkan diri menjadi presiden dua periode lagi dan melarang pernikahan sesama jenis. Kubu oposisi menyebut hasil pemungutan suara tidak sah dan ilegal.

Para pemilih Rusia tampaknya telah membuka jalan bagi Presiden Vladimir Putin untuk tetap berkuasa sampai 2036 dengan memberikan suara mayoritas bagi paket amandemen konstitusi. Dari 98% surat suara yang dihitung, menunjukkan bahwa mantan perwira KGB yang memimpin Rusia lebih dari dua dekade ini baik sebagai presiden atau perdana menteri menang mudah untuk mencalonkan diri lagi menjadi presiden dua periode (12 tahun).

Putin yang kini telah berusia 67 tahun, akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada tahun 2024. Itu berarti Putin bisa memerintah hingga usia 83 tahun. 

Komisi Pemilihan Umum Rusia mengatakan 78% suara pemilih Rusia menyatakan dukungan mereka terhadap perubahan konstitusi dan 21% yang menentang.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Rusia memberikan bantuan keuangan bagi keluarga-keluarga Rusia pada hari Rabu yang bertepatan dengan hari terakhir pemungutan suara tentang perubahan konstitusi. Uang sebesar 10.000 rubel (sekitar Rp 2 juta) akan ditransfer sebanyak satu kali atas perintah Putin kepada mereka yang memiliki anak-anak apabila mereka berangkat ke tempat pemungutan suara pada hari Rabu.

Pemungutan suara ini tetap berlangsung di tengah meluasnya laporan akan adanya tekanan terhadap para pemilih dan penyimpangan lain. Ella Pamfilova, Ketua KPU Rusia mengatakan pemungutan suara dilakukan secara transparan dan para petugas telah dipastikan integritasnya.

Sementara politisi dari kubu oposisi Alexei Navalny berpendapat sebaliknya, dengan menyebut hasil pemungutan suara tidak sah dan ilegal yang dirancang untuk melegalkan kekuasaan Putin seumur hidupnya.

"Kami tidak akan pernah mengakui hasil ini," ujar Navalny dikutip dari Reuters.

Pemilihan di tengah wabah

Untuk pertama kalinya Rusia melakukan pemungutan suara yang berlangsung selama seminggu yang berakhir pada Rabu (01/07). Pemungutan suara awalnya direncanakan pada 22 April, tetapi ditunda karena pandemi corona. Penundaan dilakukan guna meningkatkan jumlah pemilih tanpa risiko meningkatkan kerumunan orang di tengah pandemi corona. Upaya ini lantas dikecam oleh kritikus Kremlin sebagai cara untuk memanipulasi hasil.

Presiden Putin sendiri datang untuk memilih di tempat pemungutan suara di Moskow. Ia menunjukkan paspornya kepada para petugas pemungutan suara. Wajahnya terbuka dan tidak memakai masker seperti kebanyakan pemilih lain.

Setelah pemungutan suara ditutup untuk wilayah Timur Jauh Rusia yang berbeda delapan zona waktu di depan Moskow, para pejabat dengan cepat melaporkan hasil awal yang menunjukkan lebih dari 70 persen pemilih mendukung amandemen tersebut. Para kritikus Kremlin dan pengamat pemilu independen mempertanyakan kebenaran angka ini.

Aksi protes

Paket amandemen konstitusi ini juga mencakup jaminan minimum pensiun, larangan pernikahan sesama jenis, dan menyebut "kepercayaan terhadap Tuhan" sebagai nilai inti dan itu akan menekankan keutamaan hukum Rusia atas norma-norma internasional.

Meskipun parlemen Rusia telah menyetujui reformasi tersebut, Putin meletakkan rencana itu pada surat suara, berharap mendapatkan dukungan publik untuk perubahan, yang menurutnya diperlukan untuk memastikan stabilitas dan memperkuat apa yang ia sebut sebagai nilai-nilai Rusia.

Kubu oposisi di Rusia sendiri terbagi dalam melancarkan kampanye melawan referendum, dilemahkan oleh penindasan politik bertahun-tahun dan dengan sedikit akses ke media yang dikendalikan negara.

"Oposisi di sini di Rusia sangat terpecah, termasuk dalam pemungutan suara ini, beberapa orang mengatakan bahwa Anda harus tinggal di rumah, bahwa Anda harus memboikot pemungutan suara, beberapa orang mengatakan bahwa Anda harus keluar dan dihitung, untuk menunjukkan Anda menentang suara ini," jelas koresponden DW Moskow Emily Sherwin.

Sekelompok aktivis juga menggelar aksi protes simbolis di Red Square pada Rabu (01/07) sore waktu setempat. Mereka bersujud sambil membentuk angka 2036 sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi.

Berkuasa lebih dari dua dekade

Ide untuk melangsungkan pemungutan suara ini berawal pada bulan Januari, ketika Presiden Putin pertama kali mengusulkan perubahan konstitusional dalam pidato kenegaraannya. Putin menawarkan untuk memperluas kekuasaan parlemen dan mendistribusikan kembali wewenang di antara cabang-cabang pemerintahan. Pidato ini memicu spekulasi bahwa Putin akan berupaya menjadi juru bicara parlemen atau Ketua Dewan Negara ketika masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada pada 2024.

Niatan ini menjadi jelas ketika legislator Valentina Tereshkova, yang juga seorang kosmonot perempuan di era Soviet, tiba-tiba mengusulkan langkah untuk membiarkan Putin menjadi presiden dua kali lagi.

Putin telah berada di lingkaran kekuasaan Rusia selama lebih dari dua dekade, lebih lama dari pemimpin Kremlin lainnya sejak masa pemerintahan Josef Stalin.

ae/rap (Reuters, AP)