1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Presiden RI Serukan D-8 Bangun Peradaban Islam

12 Mei 2006

Umat muslim di kawasan negara negara D-8 diingatkan untuk membangun kembali peradaban Islam. Dibutuhkan kerjasama bagi terciptanya keadilan dan perdamaian global.

https://p.dw.com/p/CJd7

Seruan tersebut disampaikan Soesilo Bambang Yudhoyono saat pidato usai sholat Jumat di hadapan peserta KTT D-8 di Nusa Dua Bali. Menurut Soesilo Bambang Yudhoyono, pada milenium pertama peradaban Islam merupakan peradaban maju dan mengalahkan peradaban lainnya dalam bidang ilmu alam, matematika, ekonomi, budaya serta bidang lainnya. Tetapi sangat disayangkan pada milinium kedua tertinggal di segala bidang.

"Dalam milinium kedua kita tertinggal di segala bidang. Sekarang kita berada di milinium ke-3. Kita sudah bekerja keras membangun kembali peradaban kita, peradaban islam untuk menguatkan harga diri dan kehormatan. Itulah sebabnya kita harus bekerjasama membangun kerjasama yang kuat untuk mengusahakan keadilan global dan perdamaian global.’’

Sebelumnya pada pagi harinya Presiden Yudhoyono melakukan pengecekan terakhir persiapan penandatanganan kesepakatan KTT D-8. Soesilo Bambang Yudhoyono melakukan pengecekan ruang pertemuan dan perangkat teknologi suara. Soesilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pembicaraan bilateral dengan beberapa kepala negara. Ketiga kepala pemerintahan tersebut diantaranya Perdana Menteri Malaysia Abdulah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Pakistan Shaukat Azis dan Presiden Nigeria Olesegun Obasanjo.

Sedangkan pada pertemuan Forum Bisnis KTT D-8, Indonesia mengundang Bangladesh dan India untuk menanamkan investasi di bidang farmasi. Menteri Tenagakerja dan Trasmigrasi Fahmi Idris menyampaikan Tawaran investasi farmasi ini ditawarkan untuk membangun industri farmasi yang kuat di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menyediakan obat murah bagi masyarakat.

Fahmi memastikan akan memberikan beberapa kemudahan kepada investor Bangladesh dan India untuk membangun investasi farmasi di Indonesia. Hal ini sebagai wujud sikap Indonesia dalam melaksanakan hasil-hasil kesepakatan dalam KTT D-8.