Presiden Jerman Sahkan UU Penanganan COVID-19 Nasional | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 23.04.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wabah Corona

Presiden Jerman Sahkan UU Penanganan COVID-19 Nasional

Penduduk Jerman yang tinggal di kota dengan jumlah kasus infeksi COVID-19 tinggi akan segera menghadapi pembatasan jam malam. UU penanganan pandemi nasional memungkinkan pembatasan seragam diterapkan di seluruh negeri.

Tanda wajib mengenakan masker di Berlin

Sejumlah kota di Jerman akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat pada hari Senin (26/04)

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada Kamis (22/04) menandatangani peraturan "rem darurat" nasional menjadi undang-undang, tak lama setelah disahkan majelis tinggi parlemen. Langkah baru ini memungkinkan pembatasan seragam diterapkan di wilayah dengan jumlah infeksi COVID-19 tinggi di seluruh Jerman.

Undang-undang yang mengharuskan pembatasan jam malam dan penutupan sekolah akan mulai berlaku pada hari Jumat (23/04), disertai dengan aturan baru berdasarkan tingkat infeksi yang berlaku mulai hari Sabtu (24/04).

Tingkat infeksi terlalu tinggi

Menjelang pemungutan suara di Bundesrat, Kepala Staf Kanselir Angela Merkel, Helge Braun membela amandemen Undang-Undang Perlindungan Infeksiitu. "Tingkat infeksi saat ini terlalu tinggi di sebagian besar wilayah dan mengancam sistem perawatan kesehatan kami," katanya kepada Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Oleh karena itu, langkah-langkah rem darurat federal sangat dibutuhkan di sana. Peraturan seperti itu telah diterapkan di banyak negara dan mampu memperlambat timbulnya infeksi."

Sekretaris jenderal dari Liberal Demokrat Bebas (FDP), yang telah menjadi salah satu kritikus hukum paling vokal, menegaskan kembali pandangan partainya. Volker Wissing mengatakan kepada penyiar publik ZDF pada Rabu (21/04) malam: "Di daerah yang bebas konstitusional, negara bagian harus dengan jelas membenarkan mengapa pemerintah pusat campur tangan secara besar-besaran dalam hak-hak fundamental."

Tantangan hukum

Bahkan sebelum undang-undang tersebut disahkan oleh Bundesrat, pengacara Berlin Claus Pinkerneil mengajukan keluhan ke Mahkamah Konstitusi Jerman, dan mengatakan kepada kantor berita DPA bahwa dia berharap pengadilan akan menghentikan Steinmeier meratifikasi undang-undang tersebut.

Sejumlah pemilih bebas dan anggota FDP dari Bundestag juga telah mengajukan tuntutan hukum.

ha/gtp (AFP, dpa)

Laporan Pilihan