1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PM Israel Benjamin Netanjahu
PM Israel Benjamin NetanjahuFoto: Abir Sultan/AFP/Getty Images

Presiden Israel Tunjuk PM Netanyahu Bentuk Pemerintahan

6 April 2021

Meski memberi mandat kepada PM Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru, presiden Israel mengatakan "tidak ada kandidat yang memiliki peluang realistis" setelah berlangsungnya pemilu "yang tidak meyakinkan".

https://www.dw.com/id/presiden-israel-tunjuk-pm-netanyahu-bentuk-pemerintahan/a-57109057

Presiden Israel Reuven Rivlin pada hari Selasa (06/04) mengatakan tidak ada pemimpin partai yang memiliki cukup dukungan untuk membentuk koalisi mayoritas. Hal tersebut mendorong Rivlin untuk mencalonkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan.

Netanyahu memegang dukungan terbanyak dengan 52 kursi dari total 120 kursi di Knesset (parlemen Israel). Jumlah yang masih belum memenuhi target mayoritas tipis 61 kursi parlemen.

"Saya telah mengambil keputusan berdasarkan jumlah rekomendasi (dari anggota parlemen), yang menunjukkan bahwa Benjamin Netanyahu memiliki peluang yang sedikit lebih tinggi untuk membentuk pemerintahan. Saya telah memutuskan untuk mempercayakan Netanyahu untuk melakukannya", kata Presiden Reuven Rivlin menambahkan.

"Tidak ada calon yang memiliki peluang realistis untuk membentuk pemerintahan yang akan mendapat kepercayaan dari Knesset," kata Rivlin.

"Saya tahu posisi yang dipegang oleh banyak orang, bahwa presiden seharusnya tidak memberikan peran kepada kandidat yang menghadapi tuntutan pidana," kata Rivlin, mengisyaratkan posisi Netanyahu yang kini tengah menjalani proses peradilan dugaan kasus korupsi.

Sesuai peraturan undang-undang

Penunjukkan tersebut memberi kesempatan baru bagi Netanyahu untuk mencoba menyelamatkan kariernya.

Netanyahu memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan baru, dengan kemungkinan perpanjangan waktu selama dua minggu sebelum Presiden Rivlin memilih kandidat lain.

Berdasarkan hasil konsultasi Rivlin dengan partai politik pada hari Senin (05/04) kemarin terkait pemberian mandat pembentukan koalisi, Netanyahu menerima lebih banyak dukungan dibandingkan dengan para penantangnya.

Dalam sambutan yang disiarkan televisi, Rivlin mengatakan bahwa di bawah hukum Israel, Netanyahu sebagai perdana menteri saat ini tidak didiskualifikasi dari penugasan meskipun dia didakwa atas tuduhan korupsi.

Meski skeptis, Rivlin menyadari bahwa dia terikat secara hukum untuk mencalonkan seseorang untuk membentuk pemerintahan baru.

Pemilu Israel yang berlangsung pada 23 Maret lalu berakhir dengan baik, sayap kanan dan blok agama yang dipimpin Netanyahu merebut  kursi terbanyak di parlemen.

Keputusan Rivlin tuai kontroversi

"Presiden memenuhi tugasnya dan dia tidak punya pilihan, tetapi memberikan mandat kepada Netanyahu adalah noda yang memalukan bagi Israel," kata saingan terkuat Netanyahu, politisi sentris Yair Lapid.

Netanyahu telah mencoba untuk memecahkan kebuntuan dengan mendesak dua saingan sayap kanan - mantan Kepala Pertahanan Naftali Bennett dan politisi veteran Gideon Saar - untuk bergabung dengannya dalam pemerintahan konservatif.

Bennett, yang mengepalai Partai Yamina memilih tidak berkomitmen. Sementara Saar, pemimpin faksi New Horizon, secara terbuka mengesampingkan tugasnya di bawah Netanyahu dengan mengatakan perubahan dalam kepemimpinan nasional sangat penting.

Lapid, yang memimpin partai Yesh Atid, mengatakan pada hari Senin (05/04) bahwa dia telah mengusulkan kesepakatan koalisi ke Bennett. Di bawah pengaturan tersebut, Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri.

Bennett tidak segera menanggapi tawaran Lapid. Pengamat politik mengatakan kesepakatan semacam itu mungkin juga membuka jalan bagi Saar untuk bergabung dengan Lapid, dengan prospek Bennett yang merupakan seorang rekan konservatif berada di pucuk pimpinan.

ha/as (Reuters, AFP)