Prancis Miliki Ketua DPR Perempuan Pertama

Ketua Majelis Rendah di parlemen Prancis kini dijabat oleh seorang perempuan. Hal ini menjadi kali pertama perempuan menjabat sebagai pimpinan di lembaga itu. Yael Braun-Pivet dipilih pada Selasa (28/06) sebagai ketua baru di DPR Prancis. Braun-Pivet terpilih di Majelis Nasional setelah dalam sesi pertama partai Presiden Emmanuel Macron kehilangan suara mayoritas di parlemen.

Dukung hak aborsi di Prancis

Braun-Pivet adalah anggota aliansi sentris ‘Ensemble', Koalisi liberal yang mendukung Presiden Macron. Saat ini koalisi ini masih memegang kursi terbanyak di DPR Prancis walau tidak menguasai mayoritas suara untuk bisa meloloskan sebuah Undang-Undang. Braun-Pivet dikenal sebagai politisi yang mendukung hak aborsi. Saat ini DPR Prancis tengah mempersiapkan peraturan untuk menghadapi inflasi dan juga hak aborsi dalam konstitusi Prancis.

Hak aborsi di Prancis disahkan pada 1975 dan mendapat dukungan politik yang luas. Namun, kini Prancis mengkaji ulang peraturan tersebut sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung AS yang menghapus perlindungan konstitusional perempuan untuk aborsi.

"Keputusan brutal yang dijatuhkan Jumat lalu oleh Mahkamah Agung AS telah membalikkan komitmennya, yang sangat mengejutkan kami, adalah pengingat yang nyata untuk waspada,” kata Braun-Pivet setelah terpilih sebagai ketua majelis itu.

Pendatang baru dengan karir politik cemerlang

Braun-Pivet adalah mantan Sosialis yang bergabung dengan partai Macron pada 2016 dan relatif pendatang baru dalam pembuatan undang-undang. Dia dipilih melalui pemungutan suara rahasia atas kandidat dari partai saingan.

Sejauh ini, perempuan tetap menjadi minoritas di Majelis Nasional.Terpilihnya Braun-Pivet dipandang mengirimkan pesan penting tentang perempuan dalam politik. Ia dikenal sebagai pengacara yang pernah beberapa tahun tinggal di Asia.

Braun-Pivet terpilih pertama kali jadi anggora parlemen pada 2017 dan terpilih kembali bulan ini di distriknya di barat Paris. Ia juga memimpin Komite Hukum di Majelis Rendah selama lima tahun terakhir. Majelis Nasional yang menjadi DPR di Prancis mengambil peran yang lebih penting dalam dua puluh tahun terakhir.

Pekerjaan rumah parlemen Prancis

Saat ini Parlemen Prancis menghadapi sejumlah isu penting yang harus segera diselesaikan. Isu panas yang terus didorong oleh kubu oposisi dari koalisi sayap kiri adalah pemotongan pajak dan menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 65 tahun.

Di sisi lain, partai sayap kanan yang beraliansi pada Marine Le Pen, mendorong kebijakan anti-imigrasi dan stimulus kebijakan bagi rumah tangga kelas pekerja dalam mengatasi inflasi, yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina.

Pendukung Macron khawatir bahwa legislatif baru akan menyebabkan kemacetan politik dan menghalangi upaya Macron untuk membuat ekonomi Prancis lebih ramah bagi pebisnis. Meski sebagian besar kritikus menilai, kondisi parlemen saat ini cukup mewakili keberagaman yang ada di negara itu.

"Rakyat Prancis memaksa kami untuk bekerja sama, berdebat daripada saling bertarung. Mereka telah memilih kami, dan kami berbagi, apa pun perbedaannya,  kami punya tanggung jawab untuk menjawabnya di  majelis ini, yang merupakan wajah Prancis,” pungkas Braun-Pivet.

rs/as (AP)