Prabowo Sebut Ada Kekuatan Asing di Balik Demo Omnibus Law Ciptaker | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 13.10.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

UU Cipta Kerja

Prabowo Sebut Ada Kekuatan Asing di Balik Demo Omnibus Law Ciptaker

Tanggapi demo tolak UU Cipta Kerja, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpendapat ada kekuatan asing yang ingin menciptakan kekacauan di Indonesia. Ia pun tak mempermasalahkan dimajukannya pengesahan UU Cipta Kerja.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto

Demo menolak omnibus law pada 8 Oktober 2020 diwarnai kericuhan dan aksi pembakaran. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yakin ada kekuatan asing yang tak ingin Indonesia maju.

"Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu. Dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini enggak ada itu enggak ada, dikurangi," kata Prabowo dalam wawancara khusus courtesy DPP Partai Gerindra seperti dilihat Selasa (13/10)

Prabowo menyebut munculnya hoaks karena ada yang ingin menyebabkan kekacauan. Prabowo yakin kekacauan itu diciptakan asing.

"Dan saya ingin memberi peringatan, hoaks ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," sebut Prabowo.

"Jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat, benar, dia yakin dia benar, tapi dia tidak lakukan sesuatu. Dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain," ucap Prabowo.

Prabowo menyatakan UU Cipta Kerja sebenarnya punya semangat yang baik.

"Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu. 11, ada penyederhanaan perizinan tanah, ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM," ucap Prabowo.

Memaklumi majunya jadwal sidang

Rapat paripurna DPR RI dengan jadwal pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja dimajukan menjadi 5 Oktober 2020. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut tak ada yang harus dipermasalahkan terkait hal itu.

"Kita lihat, ini kan kondisi COVID ini tidak menguntungkan. DPR ini termasuk klaster COVID yang sangat rawan loh. Banyak sekali sekarang anggota DPR tenaga ahli yang kena," kata Prabowo dalam wawancara khusus courtesy DPP Partai Gerindra seperti dilihat pada Selasa (13/10).

Dengan kondisi DPR yang rawan COVID, Prabowo memaklumi majunya jadwal sidang paripurna omnibus law.

"Saya baru kehilangan salah satu anggota terbaik Gerindra hari ini ya, Pak Soepriyatno. Jadi saya katakan, ini kan juga ada pertimbangan supaya cepat reses, supaya bisa cepat tidak kumpul-kumpul terlalu banyak, undang-undang harus dijalankan, proses konstitusi harus dijalankan," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan RI ini mengatakan semakin lama DPR berkegiatan, kian rawan juga potensi penularan COVID. Jadi, kata Prabowo, tak ada yang harus dipermasalahkan terkait majunya jadwal sidang paripurna omnibus law karena semua proses sudah dijalankan.

"Tapi kalau semakin lama terus, apa ya... kegiatan yang menyangkut banyak orang berkerumun itu juga menimbulkan suatu kerawanan. Jadi saya bisa pahami kalau ada pihak yang ingin mempercepat itu. Tapi kan proses dijalankan semua pembahasan dijalankan dan sebagainya. So... saya kira itu kenapa dimasalahkan, nggak ada masalah itu," kata Prabowo.

Tidak banyak bicara

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara alasannya soal tidak banyak bicara di media. Apakah ini strategi komunikasi khusus Prabowo?

"Saya kebetulan diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Jadi pertahanan itu adalah suatu bidang, suatu sektor yang sangat penting dalam bernegara. Bahkan menurut saya dan menurut UUD, dalam pembukaan UUD kita, tujuan nasional yang pertama disebut adalah melindungi segenap tumpah darah. Jadi melindungi, melindungi ya fungsi pertahanan. Yang pertama disebut loh, sebelum tujuan nasional kedua, ketiga, dan keempat," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan negara didirikan untuk melindungi rakyatnya. Melindungi rakyat berarti melindungi wilayah. Prabowo ingin melindungi kedaulatan bangsa ini dari negara asing.

"Tidak mungkin rakyat hidup tanpa wilayah, tanpa bumi. Jadi dengan begitu pentingnya sektor pertahanan, sektor pertahanan itu juga hakikatnya menjaga daripada menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita dari ancaman dari luar, dari negara asing. Negara asing tapi sering memakai orang dalam," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan tak bisa negara hanya sekadar menjaga perbatasan. Soal kerahasiaan negara juga harus jadi fokus pertahanan.

"Jadi salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara. Saya enggak boleh cerita, 'Oh, kekuatan kita segini, kita akan begini, kita akan beli alat ini'. Enggak bener. Nanti orang-orang yang enggak suka sama Indonesia, yang punya niat enggak baik akan tahu. Jadi ini memang demikian. Pada saatnya saya akan bicara. Intinya itu," kata Prabowo. (Ed: rap/pkp)

 

Baca selengkapnya di: DetikNews

Demo Omnibus Law Ricuh, Prabowo: Ada Kekuatan Asing!

Prabowo soal Paripurna Omnibus Law Cipta Kerja Dipercepat: Kenapa Dimasalahkan?

Prabowo: Salah Kalau Menteri Pertahanan Banyak Bicara

Laporan Pilihan