Politik Suaka Uni Eropa Hanya Melangkah Setapak

Akhir minggu lalu para menteri dalam negeri Uni Eropa berkumpul di Luksemburg untuk membahas masalah migrasi dan suaka yang sudah lama jadi perdebatan. Terlihat jelas ada ekspektasi yang berbeda soal itu.

Gerald Darmanin dari Prancis berbicara tentang harapan untuk sebuah "revolusi kecil", sementara Mendagri Jerman Nancy Faeser lebih tertutup dan hanya mengatakan dia "yakin" bahwa para menteri akan dapat ''mengambil langkah maju" dalam isu yang paling memecah belah Eropa ini.

Pada akhirnya, para menteri dalam negeri Uni Eropa memang tidak melakukan revolusi, tetapi mereka sebagian besar mendukung suatu ''awal yang baru". Mayoritas mereka menyetujui apa yang disebut "mekanisme solidaritas sukarela”.

Nancy Faeser mengatakan, sekitar dua belas negara setuju untuk menerima pengungsi dan migran yang datang dari Mediterania, terutama mereka yang diselamatkan di laut. Di antara negara-negara itu adalah Jerman, Prancis, Luksemburg, Bulgaria, dan Rumania.

Tapi sejumlah negara Uni Eropa lainnya menyatakan tidak akan menerima lebih banyak pengungsi, melainkan lebih ingin memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang bersedia menampung pencari suaka.

Belum jelas, bagaimana pembagian dan penempatan pengungsi di Uni Eropa akan dilaksanakan dan berapa banyak pengungsi yang akan diterima masuk Uni Eropa. Proposal yang diajukan oleh Prancis pada bulan terakhir masa jabatannya sebagai presiden Dewan Uni Eropa menyebutkan angka 10.000 pengungsi per tahun.

Austria termasuk di antara negara-negara Uni Eropa yang tidak mendukung kesepakatan baru ini. Menteri Dalam Negeri Austria Gerhard Karner menerangkan kepada wartawan, kesepakatan itu justru akan mengirim "sinyal yang salah kepada para pedagang manusia... Sebuah sinyal bahwa Eropa terbuka, Eropa akan menerima orang-orang."

Hungaria dan Polandia juga kemungkinan tidak akan menandatangani kesepakatan itu. Kedua negara telah mempertahankan kebijakan suaka dan migrasi yang ketat selama beberapa tahun terakhir, dan keduanya sejak lama menentang skema kewajiban menerima pengungsi.

Hanya langkah kecil

Meskipun prakarsa baru ini hanya berfungsi atas dasar sukarela dan tidak mengikat secara hukum, banyak yang melihatnya sebagai langkah pertama dalam upaya mereformasi kebijakan migrasi dan suaka Uni Eropa yang sejak lama terhenti.

Selama bertahun-tahun, 27 negara Uni Eropa telah berkutat untuk mencari kompromi, tapi selalu gagal. Negara-negara di perbatasan luar Uni Eropa, terutama di perbatasan Selatan seperti Italia, Spanyol, Malta, Yunani dan Siprus, cenderung menjadi kawasan yang paling sering dituju pengungsi yang datang dari Mediterania dan Afrika.

Selama arus migrasi besar-besaran pada tahun 2015, lebih dari 1 juta migran tiba melalui jalur Mediterania dan menyebabkan konflik di Uni Eropa soal distribusi pengungsi dan pembagian beban yang tidak setara.

Tahun 2020, Komisi Eropa mencoba pendekatan baru dan mengusulkan pakta tentang suaka dan migrasi. Namun sejak itu tidak banyak yang terjadi. Tetap sejak Februari 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, tiba-tiba situasi berubah, setidaknya di negara-negara yang dekat ke Ukraina.

Pada Maret 2022, Uni Eropa untuk pertama kalinya menyusun acuan yang memberikan semua pengungsi dari Ukraina perlindungan sementara di seluruh negara anggota. Menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 4,8 juta pengungsi Ukraina telah tercatat di seluruh Eropa; 3,2 juta terdaftar untuk skema perlindungan pengungsi.

Sentralisasi data dan seleksi pengungsi di perbatasan

Tapi apa yang berlaku untuk pengungsi dari Ukraina tidak bisa diterapkan untuk pengungsi dan pemohon suaka dari kawasan Mediterania dan Afrika. Karena itu, banyak yang mengkritik situasi ini. Menteri Luar Negeri dan imigrasi Luksemburg Jean Asselborn dalam sebuah sebuah wawancara dengan DW mengakui hal itu:

"Jika kami bersedia menerima jutaan (pengungsi) dari Ukraina, kami juga harus menyambut ribuan orang yang menderita dalam kondisi yang sama tetapi memiliki agama yang berbeda, dan berbicara dalam bahasa yang berbeda," katanya. Jika UE tidak mengelola ini, Uni Eropa akan punya masalah kredibilitas, tambahnya.

Tapi perdebatan di Uni Eropa masih didominasi tema keamanan dan pendataan. Para Menteri Dalam Negeri dalam pertemuan di Luksemburg akhir minggu lalu dalam hal ini menyetujui dua proposal. Pertama, Uni Eropa akan memperkenalkan sistem penyaringan dan seleksi bagi pencari suaka di perbatasan. Kedua, Uni Eropa akan memperbaiki dan meningkatkan penerapan sistem sentralisasi data biometrik, Eurodac.

(hp/pkp)