Politik Integrasi di Jerman | dunia | DW | 11.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Politik Integrasi di Jerman

1 Januari 2005 lalu undang-undang imigrasi baru mulai berlaku di Jerman. Itulah hasil dari debat yang berlangsung lama tentang kebijaksanaan Jerman mengenai imigran.

Syarat keimigrasian Jerman masih terlalu birokratis

Syarat keimigrasian Jerman masih terlalu birokratis

Sekarang jelas, undang-undang baru itu perlu diperbaiki. Untuk itu koalisi partai konservatif CDU/CSU dan sosial demokrat SPD yang sekarang memerintah sudah memiliki sejumlah ide.

Usulan pertama, kursus untuk persiapan integrasi harus lebih baik. Sejauh ini, siapapun yang ingin menetap di Jerman, harus ikut kursus sebanyak 630 jam. Para imigran terutama harus belajar Bahasa Jerman, dan juga memperoleh pengetahuan dasar tentang kebudayaan, sejarah dan tata hukum. Semua pelajaran ini adalah inti politik integrasi Jerman. Namun sayangnya sistem ini kurang berhasil. Hanya sepertiga dari peserta kursus berhasil lulus ujian akhir yang sifatnya sukarela. Jadi di masa depan jumlah pelajaran harus lebih banyak lagi, menjadi 800 atau 900 jam, seperti dikatakan anggota parlemen dari partai SPD Dieter Wiefelspütz. Kemungkinan, gaji para guru akan ditambah, agar kualitas kursus juga meningkat. Namun belum jelas, darimana dana untuk semua kerja amal ini akan diperoleh.

Usulan kedua adalah: pengungsi yang sudah bertahun-tahun bermukim di Jerman harus mendapat ijin tinggal selamanya. Jumlah pengungsi di Jerman sekitar 200.000 orang. Mereka contohnya berasal dari wilayah bekas Yugoslavia, dari Irak atau Afganistan. Mereka tidak memiliki ijin tinggal yang terjamin, hanya deportasi mereka saja yang ditangguhkan. Jadi mereka hanya ditolerir dan tetap terancam deportasi. Menteri Dalam Negeri Wolfgang Schäuble mengajukan jalan keluar bagi masalah ini, yaitu seperti yang sudah dijalankan di negara bagian Berlin. Senator untuk urusan dalam negerinya, Eberhard Körting memerintahkan penghentian deportasi bagi sejumlah besar warga asing, terutama keluarga yang memiliki anak. Inilah yang bisa dicontoh negara bagian lain. Musim gugur mendatang, menteri dalam negeri semua negara bagian akan menyepakati peraturan untuk pengungsi dan peminta suaka yang ditolak.

Usulan ketiga adalah: proses imigrasi bagi warga asing yang berkualifikasi tinggi harus dipermudah. Tahun lalu hanya 900 tenaga ahli asing bekerja di Jerman. Padahal sejumlah besar perusahaan mencari ahli di bidang komunikasi dan teknik komputer. Ini disebabkan peraturan yang sulit. Warga asing dari luar Uni Eropa yang ingin mendapat ijin kerja harus menemukan perusahaan Jerman yang sedikitnya bersedia membayar gaji sebesar 84.000 Euro per tahun. Hanya dengan syarat itu, sang imigran dianggap berkualifikasi tinggi. Tetapi kriteria ini sulit dicapai.

Koalisi Merah-Hitam juga mengenal masalah ini. Jika Jerman memang membutuhkan seorang pakar ilmu alam, maka batas gaji harus diturunkan, demikian pendapat Wiefelspütz dari partai SPD. Günther Beckstein dari partai CSU mengajukan usul, agar batas 84.000 Euro diturunkan menjadi 70.000. Dengan syarat sang imigran benar-benar berkualifikasi tinggi. Walaupun 70.000 Euro per tahun adalah jumlah yang besar, Rainer Brüderle dari partai oposisi FDP menilai, itu kurang merangsang tenaga ahli seperti di bidang teknik komputer. Mereka lebih tertarik ke AS yang tidak terlalu birokratis.

Namun imigrasi warga asing yang berpenghasilan rendah bukan tema debat terakhir. Melainkan sistem poin yang memungkinkan warga asing berdiam di Jerman, jika mereka memenuhi kriteria seperti, bisa berbahasa Jerman dan memiliki pendidikan cukup untuk bekerja. Tetapi kedua partai yang berkoalisi sepakat, ide ini tidak mungkin dijalankan. (ml)

  • Tanggal 11.08.2006
  • Penulis Monika Dittrich
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CPCf
  • Tanggal 11.08.2006
  • Penulis Monika Dittrich
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CPCf
Iklan