1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Politik Eropa mengenai Kuba

28 Juli 2010

Masalah HAM di Kuba penting bagi Eropa. 1996 itu sudah ditetapkan jadi "posisi bersama". Tapi ketika sosial demokrat mulai memerintah di Spanyol, ketetapan itu dilanggar. Ini menyebabkan negara-negara Eropa lain kesal.

https://p.dw.com/p/OWWK
Gambar simbol. Bendera Uni Eropa dan Kuba

Posisi bersama Eropa tidak menghasilkan perubahan apapun dalam situasi hak asasi di Kuba. Demikian argumentasi pemerintah Spanyol yang dipimpin partai sosial demokrat. Uni Eropa harus mendekati Kuba tanpa persyaratan apapun, demikian ditambahkan Spanyol. Ketika menjadi ketua Dewan Eropa di paruh pertama tahun ini, Spanyol berusaha mempengaruhi posisi Uni Eropa sesuai keinginannya. Sejauh ini upaya itu tidak berhasil.

Februari lalu, Orlando Zapata, aktivis HAM dan penentang pemerintah Kuba, meninggal dunia dalam aksi mogok makan, setelah mendekam bertahun-tahun di penjara serta menjalani penyiksaan. Ini bukan saja tragedi kemanusiaan, melainkan juga pukulan berat bagi politik Spanyol menyangkut Kuba. Wakil Spanyol di Uni Eropa, Diego López Garrido juga mengecam. Ia mengatakan, "Kompromi Uni Eropa dan institusinya harus berisi kutukan atas pelanggaran HAM dan upaya perbaikan situasi, agar itu tidak terulang lagi.“

Politik dan Upaya Pembangunan

Kubanischer Dissident Julio Cesar Galvez
Beberapa bekas tahanan politik Kuba yang baru dibebaskan.Foto: picture-alliance/dpa

Tetapi di samping masalah politik, ada juga politik pembangunan. Komisi Eropa ingin agar kerjasama pembangunan tidak dicampur dengan masalah politik. Dalam debat di parlemen Eropa setelah meninggalnya Zapata, komisaris urusan pembangunan Andris Piebalgs mengatakan, dasar politik menyangkut Kuba harus berupa keikutsertaan yang konstruktif dan bukan pemaksaan sanksi. Piebalgs menekankan, Uni Eropa tidak pernah menghentikan kerjasama dengan Kuba, karena kebijakan pembangunan membantu rakyat, bukan pemerintah.

Pergumulan untuk merumuskan posisi bersama terus berlangsung. Menteri Luar Negeri Spanyol Miguel Angel Moratinos melaksanakan politik Kuba yang tidak sesuai ketetapan, sehingga membuat kesal negara Eropa lainnya, terutama Perancis, Jerman dan Swedia. Tetapi ketika pemerintah Kuba menjamin pembebasan 52 tahanan politik awal Juli lalu, pemerintah Spanyol menganggap itu sebagai bukti keberhasilan politik mereka. Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol María Muñiz mengatakan, itu hasil diplomasi bagus yang dijalankan Menlu Moratinos dan penengahan oleh Vatikan. Muñiz berharap, keberhasilan itu dapat mengubah posisi bersama Uni Eropa terhadap Kuba.

Kritik dari Bekas Tahanan

O. Zapata Tamayo
Orlando Zapata Tamayo. Aktivis hak asasi dan penentang pemerintah KubaFoto: picture-alliance/dpa

Tetapi walaupun Spanyol bersedia menerima tahanan politik Kuba yang dibebaskan pertama kali, mereka mendapat kritik dari para bekas tahanan sendiri. Sepuluh bekas tahanan menulis pernyataan bersama, bahwa ijin yang diberikan kepada mereka untuk meninggalkan Kuba "tidak boleh dianggap sebagai keinginan baik pemerintah Kuba, melainkan sebagai langkah rejim yang sedang terjepit karena sangat membutuhkan sokongan dana." Mereka juga menyerukan Uni Eropa untuk "tidak mengendorkan tekanan atas Kuba agar melaksanakan demokrasi.“

Sejak itu, negara-negara Eropa lain juga merasa sikapnya dibenarkan. Sehingga perdebatan kembali berlangsung, seperti dikatakan jurubicara komisi Eropa Michael Mann. "Debat itu akan dilanjutkan atas dasar hasil-hasil yang sudah ada. Pembebasan tahanan politik adalah langkah penting dalam proses ini. Yang harus diperhatikan juga, posisi bersama hanya dapat diubah jika semua anggota setuju.“ Tetapi persetujuan bersama sekarang tidak ada. Spanyol rupanya masih harus berusaha meyakinkan semua pihak.

Christoph Hasselbach/Marjory Linardy

Editor: Ayu Purwaningsih