1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

PM Yingluck Tolak Mundurkan Pemilu

15 Januari 2014

Pemerintah di Bangkok bertahan pada rencana pemilu 2 Februari mendatang. Padahal oposisi telah mengeluarkan berbagai ancaman, termasuk menangkap sang perdana menteri, jika tuntutannya diabaikan.

https://p.dw.com/p/1Aqjy
Foto: Reuters

Sekelompok demonstran mengancam untuk memblokir gedung bursa efek dan fasilitas pengawasan lalu lintas udara, jika Perdana Menteri Yingluck Shinawatra tidak mengundurkan diri.

Pemimpin gerakan oposisi Suthep Thaugsuban bahkan menuntut para pendukungnya untuk memblokade semua kantor pemerintahan dan memutus sambuangan air dan listrik ke rumah pribadi PM Yingluck dan anggota kabinetnya "dalam dua hingga tiga hari mendatang".

Ia menambahkan, "Jika mereka masih bersikeras, kami akan menangkap mereka satu demi satu. Karena mereka tidak mempedulikan perjuangan kami selama bertahun-tahun.

Dukungan bagi oposisi berkurang?

Yingluck mengundang para pimpinan oposisi dan partai-partai politik untuk membicarakan proposal yang menuntut penangguhan pemilu. Tapi pihak oposisi menolak undangannya. Usai pertemuan tersebut, pemerintah lalu mengumumkan pemilu akan berjalan seperti rencana semula.

"Kami yakin pemilu akan membuat situasi kembali normal," ujar wakil PM Pongthep Thepkanchana kepada para wartawan. "Kami juga melihat bahwa dukungan bagi Suthep berkurang. Jika ia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kebanyakan orang tidak akan mendukungnya."

Rabu pagi (15/01/14), tidak tampak kekacauan di dua lokasi, bursa efek dan kantor pusat Aero Thai, yang dikatakan menjadi sasaran para demonstran oposisi. Aero Thai, yang bertugas mengawasi komunikasi lalu lintas udara, mengatakan telah menyiapkan rencana cadangan untuk memastikan tidak ada gangguan pada jalur penerbangan.

Ekonomi Thailand menjadi sasaran

Direktur perusahaan Aero Thai menegaskan kepada kantor berita Reuters, "Pekerjaan kami tidak akan terganggu, jika demonstran memaksa masuk gedung dan menghentikan operasi kami."

Pendukung Suthep telah memblokir setidaknya tujuh persimpangan jalan utama Bangkok dan juga mencoba untuk menghentikan pekerjaan kementrian. Banyak pegawai negeri yang harus bekerja dari lokasi darurat atau dari rumah. PM Yingluck sendiri tidak bisa bekerja dari kantornya sejak akhir November tahun lalu.

Menurut hasil penelitian University of the Thai Chamber of Commerce, serangkaian aksi demonstrasi ini bisa merugikan perekonomian Thailand hingga 1 milyar baht (360 milyar Rupiah) per hari.

vlz/ab (rtr, ap)